Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal on Education Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Literasi Hukum Law_Jurnal
Said Munawar
Universitas Widya Mataram
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 Rininta Rininta; Hartanto Hartanto; Gusti Fadhil Fithrian Luthfan; Said Munawar
Literasi Hukum Vol 5, No 2 (2021): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.802 KB)

Abstract

Virus Corona (Covid-19) merupakan bencana non-alam, secara fisik tidak terlihat dan sulit dideteksi, maka pemerintah melakukan segala daya upaya untuk mengatasinya, seiring risiko kesehatan yang ditimbulkan pada tingkat substansial (kematian). Pemidanaan merupakan langkah yang ditempuh pemerintah merupakan bentuk proritas negara terhadap rakyat dalam mencegah terjadinya penyebaran dan penularan Covid-19, namun saat ini masih terdapat polemik tentang sejauh mana intensitas penindakan yang menggunakan hukum pidana. Pengawasan yang dilakukan pemerintah dan pengendalian sosial merupakan fungsi hukum dalam konteks ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penerapan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar protokol kesehatan dalam masa pandemi Covid-19, dan eksistensi penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar protokol kesehatan Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa KUHP maupun undang-undang khusus yaitu tentang Kekarantinaan Kesehatan digunakan menjadi dasar pemidanaan pelanggar protokol kesehatan, dengan memperhatikan urgensi terjadinya pandemi ini, sekaligus menunjukkan eksistensi sanksi pidana sebagai bentuk keseriusan dan tanggung-jawab negara. Sanksi pidana yang diterapkan oleh pemerintah diharapkan dapat signifikan dalam penanggulangan Covid-19, tentunya dengan mempertimbangankan asas proporsionalitas dan berdasar tujuan terwujudnya keadilan
Implikasi Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 terhadap Perjanjian Kerja dan Kontrak Bisnis di PT Bahana Mitra Pratama Elza Qorina Pangestika; Arvita Hastarini; Kelik Endro Suryono; Said Munawar
Journal on Education Vol 3 No 4 (2021): Journal on Education: Volume 3 Nomor 4 Tahun 2021
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v3i4.6086

Abstract

The decline in economic growth in Indonesia amidst the Covid-19 outbreak has resulted in a drop in income in various industrial, tourism and service sectors, resulting in layoffs. Apart from layoffs, the impact of Covid-19 also caused delays in several payment contracts, even ending in cancellation. Some of the contracts affected by Covid-19 are business contracts that are related to and depend on human movement, such as hospitality, transportation, tourism and manufacturing. Apart from that, there are also contracts in the financing sector such as leasing which are also affected by the downturn in the economy which results in delays in payments by debtors. One of the government's policies to save the national economy is by issuing a policy regarding the Designation of Non-Natural Disasters from the Spread of Covid-19 as National Disasters through Presidential Decree (Keppres) Number 12 of 2020.
ESENSIALITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK DALAM PERSPEKTIF BEST INTEREST OF THE CHILD Firman Tri Wahyuono; Syukron Abdul Kadir; Edy Chrisjanto; Said Munawar
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 1 (2026): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v10i1.12784

Abstract

This study examines the enforcement of the best interest of the child principle in child custody cases related to child neglect in the Indonesian legal system. This study uses normative legal research methods with approaches to legislation, conceptual, and comparative law, by analyzing national regulations and comparing child protection mechanisms in Sweden, Australia, and Canada. The results showed that the power of parents over children is not an absolute or invulnerable domain, but is limited by the obligation to protect the fundamental rights of children. the role of State parens patriae provides justification for state intervention in cases of child neglect through a system of mandatory reporting, Cross-Sector Coordination, as well as rehabilitative measures. However, law enforcement in Indonesia is still not effective due to weak institutional coordination, insufficient evidence, especially in cases of non-physical neglect, limited involvement of experts, and still strong cultural views that position child neglect as a private family affair. Hence the need for a systemic reform of the law, including the formulation of clearer indicators of child neglect, the strengthening of expertise-based evidence mechanisms, as well as the establishment of a victim-oriented rapid response system. Thus, state intervention is positioned as an essential legal and moral responsibility in protecting the rights of children, not as a form of violation of family privacy.
IMPLIKASI PENGATURAN PEMIDANAAN DALAM KUHP BARU TERHADAP EFEKTIVITAS PENCEGAHAN TINDAK PIDANA Said Munawar
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9646

Abstract

Disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi babak baru hukum pidana Indonesia. Aturan ini resmi meninggalkan era "balas dendam" (retributif) menuju hukum yang lebih humanis dan membimbing. Lewat penelitian yuridis normatif ini, kita melihat mengapa perubahan besar ini belum sepenuhnya mulus di lapangan. Sisi positifnya, hukuman tak lagi identik dengan penjara. Hakim kini punya ruang lebih fleksibel untuk menjatuhkan pidana kerja sosial, restorative justice, hingga sanksi yang disesuaikan dengan kondisi pelaku. Fokus utamanya adalah pemulihan dan pembenahan perilaku. Sayangnya, niat baik ini tersandung realitas. Pemahaman para penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim belum merata. Ditambah lagi, fasilitas pendukung sanksi alternatif masih sangat minim, dan pasal-pasal baru rentan menimbulkan beda tafsir di berbagai daerah. Akibatnya, ada jurang lebar antara aturan di atas kertas (law in the books) dan praktik di lapangan (law in action). Agar KUHP Baru tidak sekadar jadi dokumen megah, kita butuh langkah nyata: melatih kapasitas para aparat, menyusun panduan teknis yang jelas, serta memperkuat kerja sama antarlembaga demi keadilan yang nyata bagi masyarakat
Co-Authors Arvita Hastarini Edy Chrisjanto Elza Qorina Pangestika Firman Tri Wahyuono Fithrian Luthfan, Gusti Fadhil Hartanto Kelik Endro Suryono Rininta Rininta Syukron Abdul Kadir