Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PELATIHAN PEMBUATAN NPWP DAN NIB SECARA ONLINE UNTUK MENDUKUNG LEGALITAS USAHA MASYARAKAT Wawan Abdullah Setiawan; Adimas Maharaja Syahadat; Ahmad Ramdhani; Ayu Refika Putri; Maura Rahmatusyifa Adzani; Nurrike Saharani S; Sonia Anjelica; Yohanes Sandy Wicaksono
BUGUH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 3 No. 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/buguh.v3n2.1356

Abstract

Pelatihan Pembuatan NPWP dan NIB secara online adalah sebagai bentuk identitas dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan suatu dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap Wajib Pajak sebagai masyarakat maupun badan usaha sebagai bukti legalitas usaha dalam tanda pengenal diri Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Kegiatan ini menargetkan masyarakat khusunya para Pelaku Usaha Tani dan dipraktikan secara langsung dalam proses pendaftarannya secara online. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu berbentuk metode kualitatif dengan melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat di Desa Sidomulyo yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Tahapan ini dimulai dari: 1) Pendaftaran akun, 2) Data diri, 3) Pembuatan NPWP, dan 4) dilanjutkan Pendaftaran NIB, 5) Pengunduhan dokumen digital. Pelatihan dan Pembuatan Legalitas Usaha yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2023. Diharapkan dengan Pelatihan Pembuatan NPWP dan NIB secara online para pelaku usaha dapat memiiki secara gratis dan dapat dipahami oleh pelaku usaha sebagai bentuk pertanggungjawaban jika terjadi sesuatu yang merugikan pihak lain dalam kegiatan usaha yang dilakukan.
Limitasi Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Tindakan Pemblokiran Rekening: Tinjauan Yuridis atas Hak Penguasaan Dana Nasabah Adelia Anggraini; Adhitya Miasa Sengaji; Maura Rahmatusyifa Adzani; Safitta Amanah; Sepriyadi Adhan S
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5367

Abstract

Prinsip kehati-hatian (prudential principle) merupakan sebuah fondasi utama dalam proses operasional perbankan di Indonesia. Namaun, dalam penerapannya dalam bentuk pembelokiran rekening nasabah sering menimbulkan ketegangan antara kewajiban keptuhan bank terhadap otoritas dan perlindungan hak konstitusional nasabah atas penguasaan dananya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam melakukan pembelokiran rekening serta tinjauan yuridis terhadap perlindungan hak penguasaan dana nasabah atas tindakan pembelokiran sepihak oleh bank. Metode yang digunakan adalah penelitian hokum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa limitasi prinsip kehati-hatian ditentukan oleh sinergi antara perintah undang-undang khusus (seperti UU TTPU), prinsip perlidnungan konsumen, jaminan konstitusional hak milik pribadi, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya proposinalitas dan transparasi. Pembelokiran sepihak tanpa prosedur yang akuntabel berpotensi melanggar hak privat dan kepastian hokum nasabah, terutama dalam kasus kesalahan indentitas (overblocking). Dalam penelitian ini, merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi yang lebih spesifik mengenai tata cara pemblokiran serta penguatan mekanisme pengawasan internal bank berbasis good corporate governance.
Peran Mediasi Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kontrak Komersial Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Indonesia Adelia Anggaraini; Maura Rahmatusyifa Adzani; Yulia Kusuma Wardani; Rohaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7010

Abstract

Meningkatnya volume sengketa kontrak komersial di Indonesia seiring pesatnya aktivitas bisnis nasional dan lintas batas mendorong kebutuhan mendesak terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan adptif dibandingkan jalur litigasi konvensional. Mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (APS) menawarkan pendekatan yang fleksibel, rahasia, dan berorientasi pada kepentingan bersama para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1) kedudukan hukum mediasi dalam penyelesaian sengketa kontrak komersial di luar pengadilan dalam sistem hukum Indonesia; (2) perbandingan mediasi dengan litigasi dan arbitrase dari aspek efisiensi, kerahasiaan, dan kepastian hukum; serta (3) efektivitas penerapan mediasi komersial berdasarkan regulasi yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki landasan hukum yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, didukung oleh infrastruktur kelembagaan berupa BANI, PMN, dan lembaga mediasi lainnya. Namun, tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan masih sangat rendah, hanya berkisar 3-5 persen dari total perkara, yang disebabkan oleh lemahnya itikad baik para pihak, keterbatasan mediator bersertifikat di bidang komersial, serta belum diratifikasinya Singapore Convention on Mediation. Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan rekomendasi konkret berupa penguatan regulasi mediasi komersial, percepatan ratifikasi Singapore Convention, dan peningkatan kapasitas mediator nasional sebagai langkah strategis membangun ekosistem penyelesaian sengketa komersial yang kompetitif di Indonesia.