Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Madaniya JAQ Society
Muliani S
Master Of Public Administration, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Indonesia
Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI TERMINAL PANGKAJENE TERHADAP PENINGKATAN PAD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Muliani Samiri; Nuraeni Kasman; Dewi A; Nurjannah Nonci; Andi Sinrang
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 10 No 3 (2022): Edisi Oktober
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v10i3.734

Abstract

Implementation of the Pangkajene Terminal Retribution Policy on the Increase of Pad Sidenreng Rappang Regency. the implementation of the terminal retribution collection policy in Sidenreng Rappang Regency has not been carried out properly, so that the terminal retribution income does not achieve the desired results. This is because there are still people who do not understand the importance of collecting terminal fees so that the implementation of collecting terminal fees in Sidenreng Rappang Regency does not reach the target optimally. The purpose of this study was to analyze the implementation of Perbub policy Number 5 of 2017 in Sidenreng Rappang Regency and also to analyze the increase in acceptance of Terminal Retribution in Sidenreng Rappang Regency. The total population used is 330 people. The sampling technique was carried out by means of a random sampling technique, namely the respondent selection technique was carried out randomly without giving any difference, so that all members of the population could be selected as samples. The formula used to determine the sample in this study was: 5% - 10%, 10 % - 15%, 15% - 20%, then the total population taken according to the formula is 330 X 10% = 33 respondents. The results of the study indicate that the implementation of the Perbub policy Number 5 of 2017 in Sidenreng Rappang Regency is less than optimal, this can be seen from the results of the study which only received 66%, while the acceptance of Terminal Retribution in Sidenreng Rappang Regency was still inadequate, this of course was influenced by the five factors. The retribution indicator, which only gets 61% of the 100% expected results, of course needs to be increased to support local revenue.
Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Muliani S; Adil Kasim; Jamaluddin Ahmad; Nurjannah Nonci
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 2, Tahun 2023
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v5i2.358-373

Abstract

Masih banyaknya anak yang dipenjara menunjukkan bahwa masih ada permasalahan norma hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya penerapan diversi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mencari konsep ideal dalam pelaksanaan diversi tanpa adanya syarat penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa, adanya persyaratan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, membuat hakim bisa memutus perkara dengan menjatuhkan pidana penjara kepada anak. Keberadaan lembaga perlindungan khusus anak ataupun lembaga lembaga perlindungan anak lainnya hanya ada di kota-kota provinsi, yang jauh dari keluarga si anak, sehingga pidana penjara menjadi pilihan bagi hakim dalam memutus perkara. Simpulan penelitian ini adalah pelaksanaan diversi harus tanpa syarat, sehingga semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak sedapat mungkin diupayakan diversi. Apabila kesepakatan diversi tidak terpenuhi barulah memilih pidana penjara sebagai alternative terakhir dalam pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu LPKA dan LPKS seharusnya dibangun juga di kabupaten/Kota sehingga anak yang dijatuhi hukuman ditempatkan di LPKA atau LPKS tidak jauh dari keluarganya.
EKO-KREASI: Transformasi Botol Plastik menjadi Interior Inovatif dan Hidroponik Desa Kalosi Alau Aksal Mursalat; Ahmad Mustanir; Muliani Muliani; Muhammad Rais Rahmat Razak; Haeruddin Syarifuddin; AR Trisnawaty; M Nurzin
Madaniya Vol. 4 No. 4 (2023)
Publisher : Pusat Studi Bahasa dan Publikasi Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53696/27214834.568

Abstract

Konsep Eko-Kreasi merupakan pendekatan holistik yang menggabungkan prinsip-prinsip ekologi dan kreativitas dalam upaya mengatasi tantangan lingkungan dan menciptakan solusi berkelanjutan. Tujuan dari kegiatan ini untuk mengatasi masalah sampah plastik dengan solusi yang inovatif dan berkelanjutan dengan mengambil botol plastik bekas yang umumnya dianggap sebagai limbah, dan mengubahnya menjadi elemen interior inovatif serta sistem hidroponik yang berkelanjutan. Metode pelaksanaan bersifat parsipatori dimana dalam kegiatan ini masyarakat desa secara proaktif terlibat langsung dalam melaksanakan kegiatan, dengan menawarkan konsep Eko-Kreasi dalam transformasi botol plastik menjadi elemen interior inovatif dan sistem hidroponik. Tahapan rencana kegiatan pengabdian kepada masayarakat yaitu sosialisai, pengolahan botol plastik, pembangunan sistem hidroponik dan pendampingan dan pelatihan masayarakat. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masayarakat ini yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat di Desa Kalosi Alau melalui kreativitas dalam mengubah botol plastik menjadi produk interior serta menciptakan solusi inovatif dan ramah lingkungan dengan memanfaatkan botol plastik bekas sebagai wadah tanaman untuk media hidroponik.
SISTEM PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DALAM PELAYANAN MASYARAKAT Abdul Barii Syukur; Muliani S; Erfina Erfina
Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 14 NOMOR 1, 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/aq.v14i1.199

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sistem Pengawasan dan Penganggaran DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelayanan masyarakat serta mengetahui faktor-faktor yang menghambat Sistem Pengawasan dan Penganggaran DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelayanan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif, Teknik Pengumpulan data diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian secara interaktif mulai dari reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan dengan memanfaatkan triangulasi data sebagai teknik pengecekan keabsahan temuan. Pengelolaan data dengan menggunakan Software Nvivo 12 Plus Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengawasan Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelayanan masyarakat menggunakan teori manajaemen Menurut G.R Terry dalam (Hasibuan, 2014) menunjukkan 4 Indikator manajemen yakni Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan dan Pengawasan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksi yang berlaku akan tetapi pada indikator Penggerakan yang dilakukan DPRD belum maksimal dalam penggerakan pengawasan peraturan daerah. Begitupun dengan sistem Penganggaran Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelayanan masyarakat dengan menggunakan 4 Indikator manajemen yakni Perencanaan, Pengorganisasian, dan Penggerakan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksi yang berlaku akan tetapi pada indikator Pengawasan Penganggaran yang dilakukan DPRD dinilai masih perlu nya perhatian dewan perwakilan rakyat daerah untuk mendengar keluhan serta aspirasi masyarakat. Terdapat 2 Faktor yang mempengaruhi proses pengawasan dan penganggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Pelayanan Masyarakat yakni, Kurangnya Penggerakan pengawasan sosialisasi Peraturan Daerah dalam masyarakat dan Kurangnya kepercayaan masyarakat dalam pengawasan penganggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang.
Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Banjir: Studi Kasus Kabupaten Sidenreng Rappang, Indonesia Muliani Samiri; Andi Nilwana; Nurjannah Nonci; Jamaluddin Ahmad; Fitriani Fitriani
Society Vol 12 No 1 (2024): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v12i1.472

Abstract

This study evaluates community participation in flood disaster mitigation efforts in Wetee Village, Sidenreng Rappang Regency. Employing a descriptive qualitative approach, data were gathered through structured observations and in-depth interviews with community members and officials responsible for disaster management. The interview data were subsequently analyzed using NVivo 12 Plus software. The study focuses on community empowerment strategies implemented by the Sidenreng Rappang Regional Disaster Management Agency, using an eight-step community participation model to assess engagement levels. Findings reveal that the community’s involvement in flood mitigation remains largely at a quasi-participation level, characterized by limited engagement in planning and supervisory processes. This restricted level of participation is seen to hinder the overall effectiveness of disaster mitigation initiatives. The study recommends promoting community participation from pseudo-participation to a ‘delegated power’ level to improve outcomes, facilitating comprehensive involvement in planning, execution, and oversight. These findings underscore the critical role of collaborative efforts across various stakeholders to enhance disaster preparedness and response capacities at the local level, ultimately fostering a more resilient community.
Co-Authors Abdul Barii Syukur Adil Kasim Aksal Mursalat Andi Nilwana Andi Sinrang Dewi A Erfina Erfina Fitriani Fitriani Haeruddin Syarifuddin Jamaluddin Ahmad M Nurzin Muhammad Rais Rahmat Mustanir, Ahmad Nuraeni Kasman Nurjannah Nonci Nurjannah Nonci Trisnawaty AR