Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.607
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan) Madaniya JURNAL ECONOMINA JAQ Society Women, Education, and Social Welfare
Muliani S
Master Of Public Administration, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI TERMINAL PANGKAJENE TERHADAP PENINGKATAN PAD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Muliani Samiri; Nuraeni Kasman; Dewi A; Nurjannah Nonci; Andi Sinrang
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 10 No 3 (2022): Edisi Oktober
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v10i3.734

Abstract

Implementation of the Pangkajene Terminal Retribution Policy on the Increase of Pad Sidenreng Rappang Regency. the implementation of the terminal retribution collection policy in Sidenreng Rappang Regency has not been carried out properly, so that the terminal retribution income does not achieve the desired results. This is because there are still people who do not understand the importance of collecting terminal fees so that the implementation of collecting terminal fees in Sidenreng Rappang Regency does not reach the target optimally. The purpose of this study was to analyze the implementation of Perbub policy Number 5 of 2017 in Sidenreng Rappang Regency and also to analyze the increase in acceptance of Terminal Retribution in Sidenreng Rappang Regency. The total population used is 330 people. The sampling technique was carried out by means of a random sampling technique, namely the respondent selection technique was carried out randomly without giving any difference, so that all members of the population could be selected as samples. The formula used to determine the sample in this study was: 5% - 10%, 10 % - 15%, 15% - 20%, then the total population taken according to the formula is 330 X 10% = 33 respondents. The results of the study indicate that the implementation of the Perbub policy Number 5 of 2017 in Sidenreng Rappang Regency is less than optimal, this can be seen from the results of the study which only received 66%, while the acceptance of Terminal Retribution in Sidenreng Rappang Regency was still inadequate, this of course was influenced by the five factors. The retribution indicator, which only gets 61% of the 100% expected results, of course needs to be increased to support local revenue.
Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Muliani S; Adil Kasim; Jamaluddin Ahmad; Nurjannah Nonci
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 2, Tahun 2023
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v5i2.358-373

Abstract

Masih banyaknya anak yang dipenjara menunjukkan bahwa masih ada permasalahan norma hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya penerapan diversi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mencari konsep ideal dalam pelaksanaan diversi tanpa adanya syarat penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa, adanya persyaratan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, membuat hakim bisa memutus perkara dengan menjatuhkan pidana penjara kepada anak. Keberadaan lembaga perlindungan khusus anak ataupun lembaga lembaga perlindungan anak lainnya hanya ada di kota-kota provinsi, yang jauh dari keluarga si anak, sehingga pidana penjara menjadi pilihan bagi hakim dalam memutus perkara. Simpulan penelitian ini adalah pelaksanaan diversi harus tanpa syarat, sehingga semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak sedapat mungkin diupayakan diversi. Apabila kesepakatan diversi tidak terpenuhi barulah memilih pidana penjara sebagai alternative terakhir dalam pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu LPKA dan LPKS seharusnya dibangun juga di kabupaten/Kota sehingga anak yang dijatuhi hukuman ditempatkan di LPKA atau LPKS tidak jauh dari keluarganya.
EKO-KREASI: Transformasi Botol Plastik menjadi Interior Inovatif dan Hidroponik Desa Kalosi Alau Aksal Mursalat; Ahmad Mustanir; Muliani Muliani; Muhammad Rais Rahmat Razak; Haeruddin Syarifuddin; AR Trisnawaty; M Nurzin
Madaniya Vol. 4 No. 4 (2023)
Publisher : Pusat Studi Bahasa dan Publikasi Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53696/27214834.568

Abstract

Konsep Eko-Kreasi merupakan pendekatan holistik yang menggabungkan prinsip-prinsip ekologi dan kreativitas dalam upaya mengatasi tantangan lingkungan dan menciptakan solusi berkelanjutan. Tujuan dari kegiatan ini untuk mengatasi masalah sampah plastik dengan solusi yang inovatif dan berkelanjutan dengan mengambil botol plastik bekas yang umumnya dianggap sebagai limbah, dan mengubahnya menjadi elemen interior inovatif serta sistem hidroponik yang berkelanjutan. Metode pelaksanaan bersifat parsipatori dimana dalam kegiatan ini masyarakat desa secara proaktif terlibat langsung dalam melaksanakan kegiatan, dengan menawarkan konsep Eko-Kreasi dalam transformasi botol plastik menjadi elemen interior inovatif dan sistem hidroponik. Tahapan rencana kegiatan pengabdian kepada masayarakat yaitu sosialisai, pengolahan botol plastik, pembangunan sistem hidroponik dan pendampingan dan pelatihan masayarakat. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masayarakat ini yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat di Desa Kalosi Alau melalui kreativitas dalam mengubah botol plastik menjadi produk interior serta menciptakan solusi inovatif dan ramah lingkungan dengan memanfaatkan botol plastik bekas sebagai wadah tanaman untuk media hidroponik.
SISTEM PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DALAM PELAYANAN MASYARAKAT Abdul Barii Syukur; Muliani S; Erfina Erfina
Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 14 NOMOR 1, 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/aq.v14i1.199

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sistem Pengawasan dan Penganggaran DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelayanan masyarakat serta mengetahui faktor-faktor yang menghambat Sistem Pengawasan dan Penganggaran DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelayanan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif, Teknik Pengumpulan data diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian secara interaktif mulai dari reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan dengan memanfaatkan triangulasi data sebagai teknik pengecekan keabsahan temuan. Pengelolaan data dengan menggunakan Software Nvivo 12 Plus Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengawasan Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelayanan masyarakat menggunakan teori manajaemen Menurut G.R Terry dalam (Hasibuan, 2014) menunjukkan 4 Indikator manajemen yakni Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan dan Pengawasan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksi yang berlaku akan tetapi pada indikator Penggerakan yang dilakukan DPRD belum maksimal dalam penggerakan pengawasan peraturan daerah. Begitupun dengan sistem Penganggaran Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelayanan masyarakat dengan menggunakan 4 Indikator manajemen yakni Perencanaan, Pengorganisasian, dan Penggerakan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksi yang berlaku akan tetapi pada indikator Pengawasan Penganggaran yang dilakukan DPRD dinilai masih perlu nya perhatian dewan perwakilan rakyat daerah untuk mendengar keluhan serta aspirasi masyarakat. Terdapat 2 Faktor yang mempengaruhi proses pengawasan dan penganggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Pelayanan Masyarakat yakni, Kurangnya Penggerakan pengawasan sosialisasi Peraturan Daerah dalam masyarakat dan Kurangnya kepercayaan masyarakat dalam pengawasan penganggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang.
Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Banjir: Studi Kasus Kabupaten Sidenreng Rappang, Indonesia Muliani Samiri; Andi Nilwana; Nurjannah Nonci; Jamaluddin Ahmad; Fitriani Fitriani
Society Vol 12 No 1 (2024): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v12i1.472

Abstract

This study evaluates community participation in flood disaster mitigation efforts in Wetee Village, Sidenreng Rappang Regency. Employing a descriptive qualitative approach, data were gathered through structured observations and in-depth interviews with community members and officials responsible for disaster management. The interview data were subsequently analyzed using NVivo 12 Plus software. The study focuses on community empowerment strategies implemented by the Sidenreng Rappang Regional Disaster Management Agency, using an eight-step community participation model to assess engagement levels. Findings reveal that the community’s involvement in flood mitigation remains largely at a quasi-participation level, characterized by limited engagement in planning and supervisory processes. This restricted level of participation is seen to hinder the overall effectiveness of disaster mitigation initiatives. The study recommends promoting community participation from pseudo-participation to a ‘delegated power’ level to improve outcomes, facilitating comprehensive involvement in planning, execution, and oversight. These findings underscore the critical role of collaborative efforts across various stakeholders to enhance disaster preparedness and response capacities at the local level, ultimately fostering a more resilient community.
Inspectorate Supervision of the Accountability of Village Fund Management in Panca Rijang District Fenny Adila; Nurjannah Nonci; Muliani Samiri; Abdul Jabbar
JURNAL ECONOMINA Vol. 5 No. 5 (2026): JURNAL ECONOMINA, Mei 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/economina.v5i5.2237

Abstract

This study aims to find out and analyze the influence of Inspectorate supervision on the accountability of Village Fund management in Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency. Inspectorate supervision is an important aspect in realizing transparent, effective, and accountable village governance, especially in the management of Village Funds which have a fairly high risk of irregularities. This study uses a quantitative approach with data collection techniques through observation, literature review, and distribution of questionnaires to Inspectorate and village officials. The number of respondents in this study was 106 people. Data were analyzed using the SPSS application through validity, reliability, normality, and simple linear regression analysis. The results of the study show that the supervision of the Inspectorate has a positive and significant effect on the accountability of the management of Village Funds in Panca Rijang District. This is evidenced by the value of the correlation coefficient (R) of 0.938 which shows a very strong relationship, and the value of the determination coefficient (R Square) of 0.880 which means that the supervision of the Inspectorate has an influence of 88% on the accountability of the management of the Village Fund, while the rest is influenced by other factors outside the research. In addition, the results of the hypothesis test showed a significance value of less than 0.05 so that the research hypothesis was accepted. These findings show that the better the supervision carried out by the Inspectorate, the higher the level of transparency, accountability, regulatory compliance, effectiveness of the use of funds, and the quality of reporting on the management of Village Funds.
Implementasi Prinsip Good Governance dalam Penanganan Kasus Kriminal di Polres Sidenreng Rappang Aan Hikma Putra; Muliani Samiri; Andi Nilwana
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 9 No 01 (2026): Januari 2026
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jdp.v9i01.7084

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of Good Governance principles in handling criminal cases at the Sidenreng Rappang Police Resort, with a focus on accountability, transparency, and community participation. Motivated by the increasing complexity of crime in the region and findings from previous studies indicating persistent weaknesses in law enforcement, this study argues that police effectiveness is determined not only by the technical competence of officers but also by the quality of governance practices in place. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, limited observations, and document analysis to capture actual practices in the field. The findings indicate that officers’ accountability has been pursued through procedural compliance and oversight mechanisms; however, it continues to face challenges in the form of limited access to information and perceptions of discrimination. Transparency has been implemented through information dissemination and the use of communication media, yet its application remains selective. Community participation makes a tangible contribution to supporting the investigation process, although it is constrained by obstacles such as fear of reporting and limited legal awareness. These findings underscore the need to strengthen public communication, enhance whistleblower protection, and develop community policing approaches to improve the quality of police governance at the local level.
Analisis Penerapan dan Tantangan Service Excellence serta Dampaknya terhadap Kepuasan Masyarakat di Kelurahan Batu, Kabupaten Sidenreng Rappang Syamsul Bahri; Muliani Samiri; Andi Nilwana
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 9 No 01 (2026): Januari 2026
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jdp.v9i01.7215

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Service Excellence principles in public services at Batu Subdistrict, Sidenreng Rappang Regency, and to identify the inhibiting factors and their impacts on community satisfaction. The research employs a qualitative descriptive approach with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The findings indicate that the implementation of Service Excellence remains partial; while staff friendliness has begun to improve, the principles of speed, accuracy, transparency, and the use of technology have not yet been optimized. The main constraints stem from limited human resource competencies, the absence of a digital-based service system, and inadequate supporting facilities and infrastructure. As a result, community satisfaction has increased but not to an optimal level, as reflected in prolonged service times and inconsistent information. This study recommends strengthening the capacity of public officials through continuous training, accelerating the digital transformation of subdistrict services, and improving standard operating procedures as strategic policy measures to enhance public service quality and community satisfaction.
Implementation of Policies for the Prevention and Handling of Sexual Harassment Against Women in Sidenreng Rappang Regency Fitriani Herman; Erfina; Muliani Samiri; Sundari Kawaru
Women, Education, and Social Welfare Vol. 3 No. 1 (2026): January - March 2026 | Women, Education, and Social Welfare
Publisher : WISE Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70211/wesw.v3i1.414

Abstract

Sexual harassment against women is a public issue that requires the implementation of effective policies at the local government level. The Indonesian government has enacted Law No. 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence as the legal basis for the prevention and handling of sexual violence. This study aims to analyze the implementation of policies for the prevention and handling of sexual harassment against women in Sidenreng Rappang Regency carried out by the Office of Community Empowerment, Village, Women and Child Protection (DPMDPPA), as well as to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques in the form of in-depth interviews, non-participatory observation, and documentation studies. Informants were determined using the snowball sampling technique. Data analysis was conducted using the interactive analysis model of Miles, Huberman, and Saldana with the policy implementation theoretical framework of George C. Edwards III, which includes the aspects of communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. The results of the study show that policy implementation has been carried out through cross-sector coordination and supported by the commitment of officials, but still faces obstacles in the form of limited resources, supporting facilities, and social stigma that affects case reporting. Therefore, it is necessary to strengthen coordination and improve.
Co-Authors Aan Hikma Putra Abdul Barii Syukur Adil Kasim Aksal Mursalat Andi Nilwana Andi Sinrang Dewi A Erfina Erfina Fenny Adila Fitriani Fitriani Fitriani Herman Haeruddin Syarifuddin Jamaluddin Ahmad M Nurzin Muhammad Rais Rahmat Mustanir, Ahmad Nuraeni Kasman Nurjannah Nonci Nurjannah Nonci Sundari Kawaru Syamsul Bahri Trisnawaty AR