Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Global Komunika : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Muhammad Sheif Al Islam
Universitas Andalas
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pergulatan Kekuatan Politik Di DPRD Kota Padang Dalam Proses Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Walikota Periode 2019-2024 Muhammad Sheif Al Islam; Divina Amelia Syafitri; Doni Hendrik
Global Komunika : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4 No 1 (2021): Global Komunika
Publisher : FISIP UPNVJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/gk.v4i1.5359

Abstract

Kekosongan jabatan wakil walikota periode 2019-2024 di Kota Padang disebabkan oleh mantan Walikota Padang, Mahyeldi mencalonkan diri sekaligus memenangkan Pemilihan Umum Gubernur untuk Provinsi Sumatera Barat periode 2021-2024. Sehingga secara hukum Hendri Septa sebagai wakil walikota berhak naik mengisi posisi walikota dan terjadilah kekosongan jabatan wakil walikota. Akan tetapi, kebijakan yang ada tidak diindahkan sebagaimana mestinya dimana terjadi konflik diantara kedua partai. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan politik partai koalisi PAN - PKS karena kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang periode 2020-2024. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan metode pengumpulan data studi literatur. Konflik yang terjadi dikarenakan salah satu partai yaitu PKS mempermasalahkan etika politik yang disanksi kan kepada PAN yang turut ikut mencalonkan nama kandidat calon wakil walikota, sehingga PKS berspekulasi bahwa merekalah yang berhak atas pengisian nama kandidat calon wakil walikota yang nantinya akan mengisi jabatan yang kosong tersebut.Kata kunci; Kekuatan Politik; Kekosongan Jabatan; Koalisi Partai; Konflik Kepentingan.
Politisasi Birokrasi Oleh Calon Pemimpin Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah; Kasus Pilkada di Kabupaten Lebong Tahun 2015 Muhammad Sheif Al Islam; Ira wati; Andri Rusta; Mhd Fajri
Global Komunika : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 5 No 1 (2022): Global Komunika
Publisher : FISIP UPNVJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/gk.v5i1.5409

Abstract

kasus yang memiliki kaitan dengan politisasi birokrasi yang dilakukan oleh salah satu petahana Bupati, berdomisili di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu yang terjadi pada pra Pilkada tahun 2015. Dalam kasus tersebut, aktor yang terlibat merupakan petahana dari Bupati Lebong dan birokrat Kepala Bidang Kebersihan, Hadian Tarzon, di Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Kab. Lebong. Aktor dari kasus ini melancarkan aksi politik uang yang diberikan kepada sejumlah pekerja ketika melakukan kampanye di kantor BLHPK, yaitu oleh Hadian Tarzon selaku kabid kebersihan. Hadian Tarzon yang merupakan seorang birokrat dan Aparat Sipil Negara (ASN) seharusnya tidak diperkenankan untuk melakukan kampanye dan menyatakan keberpihakannya atas paslon yang mengikuti Pilkada pada saat itu karena hal tersebut melanggar kode etik sebagai ASN yang harus bersifat netral atau tidak mendukung pasangan calon manapun dan ataupun menjadi tim sukses. Terlebih tindakan yang dilakukannya ialah memberikan sejumlah uang kepada para pekerja kantor, dimana hal tersebut sudah jelas bertentangan dengan undang-undang No. 5 tahun 2014, menyebutkan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pengumpulan data  studi literatur. Ketimpangan terjadi ketika Hadian Tarzon kembali mendapatkan jabatannya setelah paslon yang didukungnya kembali menang, dan terdapat ketimpangan hukum disana sebab dapat terulang kembali sampai kapanpun meletakkan harapan kemenangan dengan kemungkinan  50:50Kata kunci; Politisasi Birokrasi; Pilkada; Kampanye; Ketimpangan Hukum.
Co-Authors Andri Rusta Divina Amelia Syafitri Doni Hendrik Ira Wati Mhd Fajri