Arif Bobihu
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Kecamatan Bonepantai (Studi Kasus di Desa Tamboo Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango) Arif Bobihu; Fenti Prihatini Tui; Rustam Tohopi; Juriko Abdussamad; Yacob Noho Nani
Jambura Journal of Administration and Public Service Vol 2, No 2 (2022): Volume 2 Nomor 2 (2022)
Publisher : Gorontalo State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37479/jjaps.v2i2.17826

Abstract

ABSTRAK Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana implementasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Tamboo Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango. (2) Faktor-faktor yang mendukung implementasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Tamboo Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wanwancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1) Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Tamboo Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango telah berjalan dengan baik dalam pengelolaan keuangan desa, hal ini dapat dilihat dari aspek pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan yang lebih berkualitas dimana laporan keuangan desa menjadi lebih relevan, andal, dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Sementara itu pada aspek perencanaan masih belum sesuai dengan harapan dari segenap perangkat dalam pemerintahan desa karena Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) masih kurang fleksibel dalam menjawab tantangan pembangunan karena proporsi pembangunan infrastruktur desa masih lebih besar dibandingkan aspek pemberdayaan masyarakat. (2) Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Tamboo Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango sangat ditentukan oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hal ini terlihat dari adanya regulasi yang menjadi pendukung, meski terdapat sistem sentralisasi perencanaan yang menjadi penghambat. Kolaborasi dan kerja sama antar aparat desa harus lebih optimal untuk baiknya hasil kerja seluruh perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa yang berbasis sistem informasi.