Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PEGAWAI KANTOR DESA PANTE GAJAH KECAMATAN PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN Fitri Ernalis
Lentera : Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya Vol 6 No 2 (2022): LENTERA, MEI 2022
Publisher : LPPM Universitas Almuslim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kantor Desa merupakan tempat di mana karyawan bekerja untuk melayani segala kebutuhan yang diperlukan masyarakat, seperti pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk), Permintaan Surat kelahiran, Dokumen Kartu Keluarga dan lain-lain. Untuk mengetahui apakah kepuasan masyarakat sudah terpenuhi, maka perlu diadakan suatu riset untuk mengidentifikasi kepuasan masyarakat adalah Service Quality (ServQual). Konsep ServQual dikembangkan untuk memenuhi harapan-harapan masyarakat akan kualitas. Atribut pelayanan yang harus diperhatikan pihak desa dan menjadi prioritas utama untuk dibenahi di seluruh Desa dan atribut prosedur dan kecepatan. Atribut pelayanan yang menjadi prioritas kedua untuk dibenahi adalah atribut transparansi biaya, kemampuan petugas, pemahaman, dan kesungguhan, sedangkan atribut ketelitian dan atribut keakuratan menjadi atribut prioritas ketiga yang harus dibenahi, prioritas keempat yang harus dibenahi adalah atribut realisasi, kesediaan memberikan infomasi, kesediaan membantu, keramahan petugas dan atribut kepercayaan terhadap petugas. Atribut yang pada saat ini tidak terlalu menjadi prioritas disebabkan atribut pelayanan ini sudah memenuhi tingkat kepentingan masyarakat, proritas rendah dan bahkan berlebihan adalah atribut lokasi, penampilan kantor, kebersihan, penampilan aparat, keberadaan pimpinan, kesediaan menanggapi, pengetahuan petugas dan atribut keakraban. Dari hasil penelitian dan pembahasan karya ilmiah tentang analisis tingkat kepuasan masyarakat desa Pante Gajah terhadap pelayanan pegawai kantor Desa Pante Gajah, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat puas terhadap pelayanan pegawai kantor desa.
Analisis Penyaluran Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg Untuk Masyarakat Miskin (Studi Kasus: Kemukiman Geulanggang Raya, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen) Taufik Jahidin; Sunayama Sanna Surya; Fitri Ernalis
Lentera : Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya Vol 7 No 4 (2023): LENTERA, DESEMBER 2023
Publisher : LPPM Universitas Almuslim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg. Pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg di Kemukiman Geulangang Raya Kecamatan Kota Juang belum sesuai dengan perturan yang berlaku, hal ini terkendala oleh kurangnya pengawasan dari pemerintah Kabupaten Bireuen. Dalam penyaluran Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg seharusnya berpedoman pada Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg yang menyebutkan bahwa harus tepat sasaran, melalui pendataan, sesuai tahapan, serta tepat harga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyaluran dan kendala dalam pelaksanaan penyaluran Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg untuk masyarakat miskin di Kemukiman Geulanggang Raya Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah. Hasil penelitian diperoleh bahwa Penyaluran Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg di Kemukiman Geulanggang Raya Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu masih kurang tepat sasaran yaitu masih bisa dibeli oleh semua kalangan termasuk masyarakat yang taraf ekonomi keluarganya sudah tergolong menengah ke atas. Harga Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg di pangkalan masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kendala dalam melaksankan Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg di Kemukiman Geulanggang Raya Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen adalah distribusi yang bersifat terbuka sehingga bebas dibeli oleh semua kalangan, perbedaan harga antara Liquid Petroleum Gas (LPG) bersubsidi dan non subsidi yang sangat mencolok sehingga masyarakat mengalihkan penggunaan untuk yang bersubsidi, belum diterapkannya sangsi secara tegas terhadap operasional pangkalan tidak resmi, serta kurangnya pengawasan dari pemerintah dalam proses pendistribusian. Berdasarkan temuan di atas dapat disimpulkan bahwa penyaluran Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 kepada masyarakat miskin di Kemukiman Geulangang Raya Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen belum sesuai dengan ketetapan aturan yang berlaku.
OPTIMALISASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BIREUEN Fitri Ernalis; Taufik Jahidin; Yusrawati; Afriana; Muhammad Iqbal
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 1 (2024): (EJPP) Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (November 2023 - April 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The concept of good governance plays a crucial role in creating an effective, efficient, and independent local government, especially in the field of population administration. The Population and Civil Registration Office of Bireuen Regency strives to implement the principles of good governance but faces various challenges that hinder the optimization of public services. These challenges include the suboptimal performance of bureaucratic apparatus, a lack of transparency and accountability, and bureaucratic complexities that result in citizens feeling obstructed in meeting their administrative needs. Additionally, low participation from both the community and the private sector in policy-making and program evaluation creates a gap between the government, society, and private entities, often leading to policies that do not align with the expectations and needs of the people. This study aims to evaluate the implementation of the principles of good governance in the service of issuing electronic ID cards (e-KTP) at the Population and Civil Registration Office of Bireuen Regency. The method used is a qualitative approach, with analysis based on good governance principles according to the National Institute of Public Administration. The results of the study indicate that the implementation of good governance principles in public services, particularly in the issuance of e-KTP, has not been optimal. This is evident from the gap between established policies and the realities on the ground, where citizens still face various obstacles in accessing fast, transparent, and accountable services. Therefore, it is essential for the Population and Civil Registration Office to continually improve service quality, enhance community involvement, and ensure that good governance principles are consistently applied to create a better and more responsive government that meets the needs of the people.