Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SWARNA SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Halomoan Hutajulu
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
SOSIALISASI PENGAKUAN TANAH ADAT KELUARGA FAITRI SEBAGAI SISTEM NILAI YANG MENENTUKAN PRANATA EKONOMI DI KAMPUNG TEHAK TEE DISTRIK AITINYO UTARA KABUPATEN MAYBRAT PAPUA BARAT DAYA Mesak Iek; Halomoan Hutajulu; Agustina Ester Antoh; Stephani Inagama Timisela
SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 8 (2023): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Agustus 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/swarna.v2i8.781

Abstract

Sesuai Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2019 pada bagian menimbang point: (a) menyatakan bahwa masyarakat hukum adat Papua adalah salah satu suku bangsa yang mendiami Tanah Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Provinsi Papua Barat yang keberadaannya wajib diakui, dilindungi, dihormati dan diberdayakan oleh negara melalui Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam kerangka Otonomi Khusus Papua sebagai kelompok manusia yang memiliki harkat dan martabat yang sama dengan sesamanya; (b) bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dalam hubungan dengan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan negara, sering kali tidak mendapat pengakuan, perlindungan dan penghormatan oleh berbagai pihak dalam penggunaan hak ulayatnya berupa pengabaian dan pelanggaran atas hak-haknya serta kurang optimalnya perlindungan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat serta wilayah. Kondisi ini jika tidak dikelola secara arif dan bijaksana akan menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat, antar adik dengan kakak, antar marga, antar masyarakat dengan pemerintah ataupun sebaliknya. Kondisi tersebut bahkan sudah terjadi di Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya lebih khusus pada wilayah adat keluarga besar Faitri. Untuk itu perlu dilakukan pertemuan atau sosialisasi agar dapat menyamakan Persepsi Generasi Muda Faitri, Asmuruf Syohara dan Usum tentang tanah Keluarga Besar orang Faitri dan menetapkan batas-batas Tanah Masyarakat Adat Keluarga Besar Faitri berdasarkan sejarah kehidupan keluarga berdasarkan tempat berkebun, mencari dan tempat dilaksanakan pendidikan adat sejak sehingga tidak terjadi konflik di kemudian hari.
SOSIALISASI PENGAKUAN TANAH ADAT KELUARGA FAITRI SEBAGAI SISTEM NILAI YANG MENENTUKAN PRANATA EKONOMI DI KAMPUNG TEHAK TEE DISTRIK AITINYO UTARA KABUPATEN MAYBRAT PAPUA BARAT DAYA Mesak Iek; Halomoan Hutajulu; Agustina Ester Antoh; Stephani Inagama Timisela
SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 8 (2023): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Agustus 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/swarna.v2i8.781

Abstract

Sesuai Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2019 pada bagian menimbang point: (a) menyatakan bahwa masyarakat hukum adat Papua adalah salah satu suku bangsa yang mendiami Tanah Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Provinsi Papua Barat yang keberadaannya wajib diakui, dilindungi, dihormati dan diberdayakan oleh negara melalui Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam kerangka Otonomi Khusus Papua sebagai kelompok manusia yang memiliki harkat dan martabat yang sama dengan sesamanya; (b) bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dalam hubungan dengan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan negara, sering kali tidak mendapat pengakuan, perlindungan dan penghormatan oleh berbagai pihak dalam penggunaan hak ulayatnya berupa pengabaian dan pelanggaran atas hak-haknya serta kurang optimalnya perlindungan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat serta wilayah. Kondisi ini jika tidak dikelola secara arif dan bijaksana akan menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat, antar adik dengan kakak, antar marga, antar masyarakat dengan pemerintah ataupun sebaliknya. Kondisi tersebut bahkan sudah terjadi di Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya lebih khusus pada wilayah adat keluarga besar Faitri. Untuk itu perlu dilakukan pertemuan atau sosialisasi agar dapat menyamakan Persepsi Generasi Muda Faitri, Asmuruf Syohara dan Usum tentang tanah Keluarga Besar orang Faitri dan menetapkan batas-batas Tanah Masyarakat Adat Keluarga Besar Faitri berdasarkan sejarah kehidupan keluarga berdasarkan tempat berkebun, mencari dan tempat dilaksanakan pendidikan adat sejak sehingga tidak terjadi konflik di kemudian hari.
Co-Authors Agustina Ester Antoh Mesak Iek Stephani Inagama Timisela