<![CDATA[Keagenan Kapal merupakan suatu kegiatan untuk mengageni kapal milik principal disuatu pelabuhan tertentu berdasarkan otoritas yang diberikan dari penunjukkan badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun tidak yang sudah memiliki perizinan menurut hukum Indonesia. Penujukkan agen berdasarkan surat penunjukkan keagenan belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak sehingga mendorong penulis merancang sebuah kontrak kerjasama yang berbentuk format baku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk dapat diterapkan bagi PT. Pelayaran Nasional Lestari sebagai objek dimana penulis melakukan pengabdian kepada masyarakat. Acuan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan berupa Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 65 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal, dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 121 Tahun 2018 Tentang Jenis, Struktur, Golongan Dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan . Penyusunan laporan ini melalui tiga metode tahapan. Tahap pertama adalah tahap persiapan bagi penulis dalam memperoleh izin dari pihak bersangkutan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Tahap kedua dilakukan observasi dan pengumpulan data untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang ada untuk diangkat sebagi topik yang akan dibahas dalam laporan serta menentukan luaran yang akan dihasilkan dan diberikan pada masyarakat. Tahap Ketiga merupakan tahap terakhir dimana penulis menghasilkan luaran kontrak kerjasama keagenan kapal ini untuk diimplementasikan. Hasil dari implementasi membawa perbaikan yang progresif pada PT. Pelayaran Nasional Lestari serta memudahkan dalam melakukan kerjasama dengan agen, hubungan kedua belah pihak menjadi lebih jelas akan hak dan kewajibanya dimana terdapat pengaturan yang lebih rinci daripada surat penunjukkan keagenan kapal.]]>
