Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

OTONOMI DAERAH DALAM KONSEP HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Dian Mayasari; Ernest Violita; Karin Putri Prakasa; Sarmita Riskayanti
BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 1 No. 03 (2022): BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The form of a unitary state which is now a final choice. Anyone who is now without exception must agree with the formula for the composition of a country that is now without exception. Various with the existence of a strengthening effort to strengthen the form of a state whose unity has now been carried out since our nation was independent. Likewise with the existence of a strategic and fundamentally structural problem that already exists in this country, it is hereby in the constitution that it has been carried out through a division of the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia even here into an area that has become (provinces and districts and city) which already has a basis of self-government to regulate also take care of things that are government affairs that have become their authority through the principles of decentralization. Even now that big house is in the form of the Unitary State of the Republic of Indonesia and a large family in the form of a nation, it must be managed properly in accordance with the existing religious, constitutional, legal and various principles such as local wisdom which is now recognized and guaranteed by the Constitution.
Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor:50/PID/2014/PT.DKI) Dian Mayasari; Jeanne Darc Noviayanti Manik; Toni
JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora
Publisher : CV. Shofanah Media Berkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dasar pertimbangan hakim merupakan suatu kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor: 50/PID/2014/PT.DKI dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam penjatuhan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus serta sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, skripsi, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim pada dasarnya harus membebaskan para pelaku yang sebenarnya tidak harus dipidana karena kesalahannya, setelah diteliti pada fakta hukum baru yang ditemukan dalam proses peradilan pidana ternyata bukan para terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap para terdakwa adalah dengan pertimbangan yuridis yakni menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan.