Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Peace and Security Studies Private Law
Muhammad Sood
University of Mataram
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pengaruh Kepemimpinan Hassan Rouhani Terhadap Transformasi Arah Kebijakan Program Nuklir Iran Bima Setyawan; Syaiful Anam; Muhammad Sood
Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS) Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Peace and Security Studies
Publisher : Department of International Relations, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ijpss.v4i2.114

Abstract

Semenjak Revolusi Islam Iran tahun 1979 hingga masa pemerintahan Ahmadinejad, program nuklir Iran dipandang sebagai sebuah ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan internasional. Iran cenderung tertutup, tidak kooperatif bersikap keras dalam menghadapi tekanan dunia internasional, khususnya Amerika Serikat, dan negara-negara Barat. Hal ini kemudian membuat Iran harus menerima sanksi dan embargo yang berdampak pada melemahnya perekonomian Iran. Terpilihnya Hassan Rouhani menjadi presiden Iran pada tahun 2013 menjadi titik awal perubahan kebijakan luar negeri Iran menjadi lebih terbuka dan kooperatif dalam penyelesaian masalah program nuklir Iran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan Hassan Rouhani terhadap transformasi arah kebijakan program nuklir Iran. Seorang pemimpin memiliki peran dan porsi yang sangat besar dalam menentukan arah kebijakan program nuklir Iran. Kebijakan luar negeri yang dihasilkan dari idiosinkrasi seorang pemimpin tidak terlepas dari kepribadian, pengetahuan dan pengalaman akan membentuk persepsi, interpretasi, nilai-nilai serta sikap. Besarnya pengaruh kepemimpinan Hassan Rouhani berhasil menciptakan tranformasi arah kebijakan program nuklir Iran yang ditandai dengan adanya kesepakatan nuklir damai dengan negara P5+1 yang mengakibatkan sanksi dan embargo dicabut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data bersifat studi kepustakaan.
Perbandingan Prinsip Product Liability terhadap Cacat Produk dalam Sistem Hukum Indonesia dan Inggris Adinda Jingga Hawa Anbiyaa; Muhammad Sood; Abdul Atsar
Private Law Vol 6 No 2 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/pwstep13

Abstract

Perlindungan hukum bagi konsumen akibat cacat produk di Indonesia masih sering terkendala oleh beban pembuktian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan prinsip tanggung jawab pelaku usaha (product liability) terhadap cacat produk dalam sistem hukum Indonesia dan Inggris. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Indonesia masih menerapkan pendekatan kombinasi antara tanggung jawab berbasis kesalahan dan tanggung jawab mutlak melalui KUHPerdata dan UU No. 8 Tahun 1999, sehingga pada praktiknya beban pembuktian masih memberatkan konsumen. Kedua, sistem hukum Inggris (melalui Consumer Protection Act 1987 dan Consumer Rights Act 2015) secara tegas menerapkan strict liability tanpa mensyaratkan konsumen untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha. Ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa di Inggris dinilai lebih efisien karena mengedepankan Alternative Dispute Resolution (ADR) dan sistem berbasis nilai perkara, dibandingkan Indonesia yang prosedurnya masih seragam. Kesimpulannya, sistem hukum Inggris lebih efektif dalam melindungi konsumen, sehingga Indonesia perlu melakukan harmonisasi hukum dan penguatan penerapan strict liability secara murni.
Studi Tentang Sistem Kontrol Nasional Hukum Indonesia Terhadap Perdagangan Internasional Senjata Kecil Dan Senjata Ringan Syahruna; Muhammad Sood; Zunnuraeni
Private Law Vol 6 No 1 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/0jcwze46

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguraikan urgensi Indonesia untuk meratifikasi Arms Trade Treaty  yang kemudian  menganalisis dan menguraikan model ideal pengaturan mekanisme kontrol perdagangan senjata kecil dan senjata ringan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Penelitian ini menemukan bahwa begitu banyak perdagangan senjata kecil dan senjata ringan yang dilakukan secara illegal masuk ke wilayah hukum Indonesia maka Indonesia sangat urgen untuk melakukan ratifikasi Arms Trade Treaty (ATT) ke dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Meratifikasi Arms Trade Treaty (ATT) penting bagi Indonesia untuk mengurangi peredaran senjata yang digunakan untuk kejahatan kemanusiaan, genosida, dan pelanggaran HAM. Urgensi Indonesia meratifikasi Arms Trade Treaty (ATT) terletak pada dampaknya yang signifikan terhadap stabilitas regional dan upaya global dalam mengurangi   penyebaran  senjata  ke wilayah yang tidak stabil.  Ratifikasi Arms Trade Treaty (ATT) akan menunjukkan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam mengatasi perdagangan senjata ilegal yang dapat memicu konflik dan krisis kemanusiaan, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor yang bertanggung jawab dalam isu keamanan internasional. Model Ideal pengaturan mekanisme kontrol perdagangan senjata kecil dan senjata ringan diperlukan dua bentuk sistem kontrol yaitu sistem kontrol berbentuk soft dan  berbentuk hard yang meliputi  kerangka hukum dan legislasi yang kuat, infrastruktur kelembagaan dan operasional, transparansi dan akuntabilitas, serta kerja sama regional dan internasional.
Co-Authors Abdul Atsar Adinda Jingga Hawa Anbiyaa Bima Setyawan Syahruna Syaiful Anam Zunnuraeni