Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) OLEH PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA Riau Sujarwani; Fitri Dewi Wulandari; Alfi Husni; Faizal Rianto; Sarinah .
Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya Vol 20, No 1 (2018): (June)
Publisher : Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (48.091 KB) | DOI: 10.25077/jantro.v20.n1.p17-31.2018

Abstract

Salah satu program pemberdayaan dari pemerintah adalah program pemberdayaan komunitas adat terpencil. Desa Tajur Biru Kabupaten Lingga merupakan desa yang memiliki banyak suku terdalam yaitu suku laut, fenomena yang terjadi adalah terbatasnya pelayanan umum seperti sarana jalan, penerangan, posyandu dan belum terjangkau pelayan sosial seperti keadaan di atas menjadikan Desa Tajur Biru sebagai sasaran program komunitas adat terpencil. Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah mendeskripsikan Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil Oleh Pemerintah Kabupaten Lingga pada Desa Tajur Biru Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga. Menemukan kendala- kendala dalam Pemberdayaan Masyarakat serta mendeskripsikan model Pemberdayaan yang lebih tepat untuk Masyarakat Komunitas Adat Terpencil Desa Tajur Biru Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga. Untuk dapat melihat pemberdayaan masyarakat tersebut mengacu pada pendapat Soetomo (2011:96). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yang mana sampel dalam penelitian ini 5 (lima) orang. Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil belum mampu memberdayakan masyarakat komunitas adat terpencil tersebut. Kendala yang terjadi adalah selama ini pemerintah sebagai instansi lokal hanya memberikan pembinaan, pelatihan dan pemahaman terhadap pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, namun sarana prasarana belum dapat dilengkapi dengan baik seperti sarana prasarana pendidikan, tempat ibadah dan layanan kesehatan. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut seharusnya ada sarana prasarana pendukung kemudian adanya sekolah yang didirikan bagi anak-anak dari komunitas adat terpencil, merubah pola pengembara hidup dengan program mengapung.Seharusnya ada pola pemberdayaan lainnya seperti membangun rumah permanen di darat untuk masyarakat suku laut.Memberikan kesadaran pendidikan pentingnya pendidikan bagi masyarakat suku laut.
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ekowisata pada Desa Pesisir di Kabupaten Bintan Faizal Rianto; Billy Jenawi; Riau Sujarwani
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol 6 No 1 (2021): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jpm.v6i1.4049

Abstract

Ecotourism activities and the community-based ecotourism model are not new in Bintan District. Some coastal villages such as the Village of Kuala Sempang through Ballond Mangrove Tour and the Village of Pengudang through Pengudang Bintan Mangrove are even able to promote the mangrove forest ecotourism activities managed by the local communities. The success in promoting tourism potential through the concept of ecotourism in these villages certainly brings the hope of empowerment to the communities. Some studies even emphasize that tourism with the concept of ecotourism and community-based ecotourism models can contribute positively and can be used as a means or tool for community empowerment, especially for economically marginalized local communities. However, so far, studies on tourism in Bintan District are more focused on aspects of managing ecotourism activities, evaluating the development of ecotourism, and studying the potential of mangroves, while studies on community empowerment through ecotourism activities are needed to be encouraged to provide understanding based on empirical evidence of the impact and benefits of ecotourism activities for community empowerment, especially in coastal villages. Therefore, this study aims to describe how ecotourism activities empower the communities in coastal villages in Bintan District.
KEBIJAKAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN BINTAN PASCA PANDEMI COVID-19 Faizal Rianto; Billy Jenawi; Riau Sujarwani
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 7, No 2 (2023): Oktober 2023, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v7i2.5374

Abstract

ABSTRACT The tourism industry of Bintan Regency is supported by a variety of tourist objects to meet the needs of tourists. However, amid the Covid-19 pandemic, the tourism sector experienced a significant decline in visitors. If in 2019 the number of foreign tourist visits was at 634.735 visits, until August 2020, the number of foreign tourist arrivals was only 63,933 visits. Because the tourism sector has the potential to drive economic growth and improve people's welfare in Bintan Regency, the Covid-19 pandemic certainly affects not only the number of tourist visits, but also the income of tourism industry players, especially community-based tourism actors. The type of approach in this research is a qualitative approach with descriptive analysis. The approach seeks to present a detailed picture of a special situation at the research location with the aim of accurately describing the characteristics of a symptom or problem that existed at the time the research was conducted. The results of the study are that although the Bintan Regency tourism industry, especially community-based tourism is facing the threat of the Covid-19 pandemic, the managers of beach tourism objects in Bintan Regency still have internal strength. Therefore, the strategy that can be applied is to use internal strengths to take advantage of long-term opportunities after the Covid-19 pandemic by diversifying. Diversification can be done, for example, by adding attractions to tourist objects, carrying out sustainable promotions, as well as fixing, improving and adding supporting facilities at tourist objects. ABSTRAK Industri Pariwisata Kabupaten Bintan ditopang dengan berbagai macam objek wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Namun, ditengah pandemi Covid-19, sektor pariwisata mengalami penurunan pengunjung secara signifikan. Jika pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berada pada angka 634.735 kunjungan, hingga bulan Agustus 2020, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 63.933 kunjungan. Oleh karena sektor pariwisata berpotensi dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bintan, maka, kondisi pandemi Covid-19 tentunya mempengaruhi tidak hanya jumlah kunjungan wisatawan, namun juga mempengaruhi pendapatan pelaku industri pariwisata, terutama pelaku pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism). Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisa deskriptif. Pendekatan yang digunakan berupaya menyajikan gambaran yang terperinci mengenai suatu situasi khusus dilokasi penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan. Hasil penelitian adalah meskipun industri pariwisata Kabupaten Bintan, terutama pariwisata berbasis masyarakat menghadapi ancaman pandemi Covid-19, pengelola objek wisata pantai di Kabupaten Bintan masih memiliki kekuatan dari segi internal. Oleh karenanya, strategi yang dapat diterapkan adalah dengan menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang jangka panjang setelah pandemi Covid-19 dengan cara melakukan diversifikasi. Diversifikasi dapat dilakukan, misalnya, dengan melakukan penambahan atraksi pada objek wisata, melakukan promosi secara berkelanjutan, serta membenahi, memperbaiki dan menambah fasilitas-fasilitas penunjang pada objek wisata.
Perubahan dan Pengembangan Organisasai pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang RIAU SUJARWANI
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : STISIPOL Raja Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56552/jisipol.v1i2.19

Abstract

Perubahan Organisasi adalah suatu proses dimana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektifitas organisasinya, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menciptakan nilai dan meningkatkan hasil yang diinginkan kepada stakeholders. Pertumbuh kembangan, sosial, ekonomi, dan lingkungan menimbulkan permasalahan Situasi yang terjadi menjadikan pembelajaran bahwa permasalahan tidak tumbuh secara linier, dimana banyak sekali hal-hal yang tidak pernah diduga sebelumnya. Meskipun dalam kenyataannya Organisasai pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang seringkali terjadi keadaan yang tidak mengalami pertumbuhan yang disebabkan keengganan manusia untuk mengikuti perubahan, dimana perubahan dianggap bisa menyebabkan dis equilibrium (hilangnya keseimbangan moral).
Kemampuan Kerja Pegawai Distrik Navigasi Kelas I Tanjungpinang (Studi pada Kapal Negara Adhara) RIAU SUJARWANI
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : STISIPOL Raja Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56552/jisipol.v2i1.28

Abstract

Sumber daya manusia (pegawai) yang berkualitas dan berkompeten dalam bidangnya memerlukan suatu integritas kongkrit didalam suatu pekerjaan, agar tercipta suatu pekerjaan yang efektif sesuai dengan profesionalisme yang dimiliki oleh setiap pegawai sesuai dengan kedudukan dan pengalaman yang dimiliki dan tercapainya tugas dan fungsi pada Bidang Pelayaran Kapal Negara Adhara pada Distrik Navigasi Kelas I Tanjungpinang, untuk itu diperlukan adanya keseimbangan dalam menjalankan kemampuan unsur manusia yang ada dalam organisasi. Namun, bila dilihat kenyataannya masih ada sebagian pegawai Distrik Navigasi Kelas I Tanjungpinang pada Kapal Negara Adhara yang tidak memiliki standar jabatan terutama ijazah dibidang kelautan karena menurut undang-undang nomor 17 Tahun 2008, serta Adanya mutasi pegawai Kapal Negara Adhara yang tidak sesuai dengan kemampuan untuk menduduki jabatan yang baru. Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui kemampuan kerja pegawai Distrik Navigasi Kelas I Tanjungpinang pada Kapal Negara Adhara, untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi pegawai Distrik Navigasi kelas I Tanjungpinang pada Kapal Negara Adhara. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif pendekatan kualitatif. Alat pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu pegawai pada Kapal Negara Adhara, dengan kepala pengoperasiannya sebagai key informan. Hasil penelitian ini yaitu Kemampuan teknis (technical skill) dengan indikator kemampuan mengoperasikan peralatan kerja dan kemampuan penguasaan metode. Kemampuan manusiawi (human skill) dengan indikator kemampuan pegawai bekerjasama dengan pegawai kapal yang lain dan kemampuan pegawai dapat berkomunikasi dengan yang lain. Kemampuan konseptual (conceptual skill) dengan indikator kemampuan pemetaan masalah, yang kesemuanya telah menunjukkan kondisi yang baik. Saran yang dapat diberikan yaitu pimpinan perlu menciptakan komunikasi yang baik diantara pegawai, untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugas dan mencari solusi penyelesaian yang tepat secara bersama-sama
Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penerapan Disiplin Jam Kerja di Biro Pemerintahan dan Perbatasan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Penggunaan Mesin Pemindai Sidik Jari (Fingerprint Scanner) RIAU SUJARWANI; Reza Indra Pratama
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : STISIPOL Raja Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56552/jisipol.v2i2.46

Abstract

Working hour discipline is an activity that must be carried out by all employees. The application of the discipline of working hours is regulated in Governor Regulation No.54 of 2017. The application of fingerprint attendance is made to make it easier for superiors to see the level of discipline for the attendance of each employee. So far, in manual attendance, superiors or other employees who see attendance cannot see the level of discipline of employee attendance, because in manual attendance there is no information about when the employee comes and goes home, employees can join other days or leave absences to other employees. This makes it difficult for superiors to impose sanctions in accordance with Governor Regulation No.54 of 2017 concerning Working Hours Discipline. The purpose of this study is to determine the implementation of PERGUB No.54 of 2017 concerning the Application of Working Hours Discipline at the Government Bureau and Border Regional Secretariat of the Riau Islands Province in the Use of Fingerprint Scanner. The population will be taken from The Government Bureau and Border Regional Secretariat of the Riau Islands Province with total population 45 employees. The Research type is a qualitative research with descriptive qualitative analysis technique. Sources and types of data are using primary and secondary data, with data collection techniques and tools using interview techniques. The results of this study are from the Governor’s Regulation Number 54 on 2017 about Implementation of working time discipline at the Government Bureau and Border Regional Secretariat of the Riau Islands Province is considered Effective because the Employees are able to do and implemented the Governor’s Regulation Number 54 as stated in the Regulation itself.
Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Tanjung Lipat Kabupaten Lingga Riau Sujarwani; Suhandri
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : STISIPOL Raja Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56552/jisipol.v3i1.58

Abstract

One of the development problems is poverty, poverty is marked by the inability to meet needs, one of which is housing needs, the need for decent housing is a concern for the central government and local governments. In this case, Lingga Regency, Riau Islands Province, received assistance to rehabilitate 80 uninhabitable housing units from the Ministry of Social Affairs (Kemensos) through the Social Rehabilitation Program for Uninhabitable Houses (RS-RUTILAHU). In implementing this program, the problems that arise in the community in Tanjung Fold Village, Bakung Serumpun Sub-district, Lingga Regency, namely: the community does not realize that the RS-RUTILAHU program only wants to ease the burden on the community in building houses that are livable, and the construction of houses is not on time. has been determined, then there are also recipients who do not deserve assistance but receive assistance. The purpose of this study was to evaluate the Social Rehabilitation Assistance Program for Uninhabitable Houses in Tanjung Fold Village, Lingga Regency. This research is descriptive qualitative. The population in this study is the community element as the main recipient of the Social Rehabilitation Program for Uninhabitable Homes in Tanjung Fold Village as many as 10 units as well as Key Informants Assisting recipients of assistance, Tanjung Fold Village Head, and employees at the Lingga Regency Social Service. The sampling technique is the purposive sampling technique. The data used are primary and secondary data. Data collection techniques using observation, and interviews. The data analysis technique is qualitative data analysis. The results of this study are that the Social Rehabilitation Program for Uninhabitable Houses (RUTILAHU) in the village of Tanjung Fold, Lingga Regency has achieved its main goal, namely to facilitate the poor for housing needs that are livable, but not maximized. Suggestions that can be given are monitoring and supervision in the implementation of assistant duties which must also be carried out by the Tanjung Fold Village which is responsible to the receiving community and also the Lingga Regency Social and Labor Agency.