Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Integritas: Jurnal Antikorupsi
Lakso Anindito, Lakso
Unknown Affiliation
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Prancis Anindito, Lakso
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol. 3 No. 1 (2017): INTEGRITAS Volume 03 Nomor 1 Tahun 2017
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.466 KB) | DOI: 10.32697/integritas.v3i1.138

Abstract

Tulisan ini akan membahas lingkup tindak pidana korupsi dan kesalahan dari korporasi berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Masih minimnya kajian terkait pembuktian kesalahan korporasi khususnya pada kasus korupsi merupakan salah satu alasan masih minimnya penggunaan pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pembuktian kesalahan korporasi merupakan hal yang sangat penting untuk dapat menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga menjadi hal yang masih terus didiskusikan baik oleh para ahli maupun penegak hukum. Selain itu, UU Tindak Pidana Korupsi tidak secara langsung menyebutkan jenis-jenis delik yang dapat dilakukan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga perlu upaya penafsiran dari penegak hukum. Bagian pertama tulisan ini akan membahas mengenai lingkup tindak pidana yang dapat dilakukan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi. Sedangkan, bagian kedua tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana pembuktian kesalahan korporasi pada kasus korupsi. Sebagai perbandingan, penulis memilih Prancis dan Inggris dalam mengkaji dua isu tersebut dengan alasan bahwa kedua negara tersebut merupakan negara yang meletakkan pondasi pada perkembangan civil law dan common law.
ULASAN PERUNDANG – UNDANGAN “Potensi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 dalam Mendukung Penerapan Demokrasi Lingkungan” Anindito, Lakso
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 1, No 1 (2014): Februari
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.584 KB) | DOI: 10.38011/jhli.v1i1.10

Abstract

AbstrakTulisan ini akan membahas potensi UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) dalam mendukung penegakan demokrasi lingkungan. Untuk mempertajam pembahasan, fokus kajian akan dilakukan dari dua aspek, yaitu: 1) Perangkat yang dapat didayagunakan untuk mendukung penegakan hukum yang efektif sehingga dapat melindungi hak mendasar warga negara; dan 2) Peran aktif masyarakat dalam penegakan hukum. Kedua aspek tersebut dirasa penting untuk mewujudkan nilai-nilai mendasar dari demokrasi lingkungan yang didasarkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan penegakan hukum2 dan penerapan penegakan hukum yang adil, akuntabel dan efektif dalam rangka menjaga serta melindungi hak masyarakat atas pemanfaatan sumber daya alam.AbstractThis article will discuss the potential of Law No. 18 of 2013 regarding Prevention and Eradication of Forest Degradation in supporting implementation of environmental democracy. To sharpen the analysis, the focus of study will be conducted from two aspects, namely: 1) The tools that can be utilized to support effective law enforcement in order to protect the fundamental rights of citizens, and 2) The active role of people in law enforcement. Both aspects are considered important to realize the fundamental values of a democratic environment based on active role in decisions related to policy enforcement and application of the rule of law that is fair, accountable and effective in order to maintain and protect the people's right to use natural resources. 
Audit Kepatuhan Terpadu dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Anindito, Lakso
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 4, No 1 (2017): September
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (576.101 KB) | DOI: 10.38011/jhli.v4i1.49

Abstract

Pertama, tulisan ini akan membahas peranan audit kepatuhan terpadu sebagai inovasi. Kedua, penggunaan konsep pertanggungjawaban korporasi dalam hal kepatuhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebagai landasan dalam menentukan ukuran kepatuhan dalam pelaksanaan audit kepatuhan terpadu. Ketiga, kewenangan pemerintah dalam pelaksanaan audit kepatuhan terpadu. Keempat, prasyarat efektivitas pelaksanaan audit kepatuhan. Berdasarkan aspek-aspek maka dapat disimpulkan bahwa apabilaaudit kepatuhan terpadu dilaksanakan dengan memenuhi perasyarat maka dapat menjadi perangkat efektif dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan.
Remedy for victim: Discourse on the roles and norms of corruption claim in transnasional investment arbitration proceeding Anindito, Lakso
Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol. 10 No. 1 (2024): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32697/integritas.v10i1.1083

Abstract

Although various international forums, including in The Conference of the States Parties (COSP) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) in 2016, have advocated for initiatives to address transnational corruption, remedies for its victims remain an unaddressed gap in the enforcement of foreign bribery offenses. In this scenario, World Duty-Free Company Limited v. Republic of Kenya demonstrates an alternative strategy to nullify the investment protection agreement. This is due to instances where the investment process is tainted by bribery, thereby protecting the victim country from unfair business practices and encouraging private actors to comply with ethical standards when conducting business activities. However, the norms used to justify the decision pose a significant obstacle, as corruption regulation varies across different investment treaties. These norms directly influence how corruption issues are addressed in arbitration proceedings. This paper will elaborate on the roles of arbitration as an alternative remedy for transnational corruption in victim countries and examine the potential norms that available to arbitrators from the perspective of societal constitutionalism theory.
Co-Authors