<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penggolongan SK PNS sebagai jaminan kredit perbankan dalam hukum jaminan serta upaya penyelesaian kredit bermasalah yang timbul dari perjanjian berupa pinjaman dengan jaminan SK PNS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder seperti perjanjian pinjaman, peraturan perundang-undangan, literatur, dan didukung oleh data primer di lapangan. Hasil penelitian : Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tidak termasuk kualifikasi sebagai jaminan kredit perbankan menurut hukum jaminan di Indonesia karena tidak memenuhi hakikat jaminan sebagai pelunasan kredit, tidak memenuhi unsur-unsur benda, dan bukan merupakan surat berharga yang dapat dialihkan kepemilikannya, SK PNS tidak termasuk dalam jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, tetapi termasuk sebagai hak istimewa (prevelege). Bahwa pemberian pinjaman dengan jaminan SK PNS didasarkan atas dasar keyakinan oleh bank yang telah memiliki perjanjian terkait kredit dengan instansi yang bersagkutan, serta prinsip kepercayaan dan kehati-hatian terhadap debitor yang mampu melunasi hutangnya. Upaya Penyelesaian terhadap kredit dari perjanjian dengan jaminan SK PNS ialah sah karena telah memenuhi syarat sah suatu perjanjian sesuai yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, perjanjian tersebut tidak memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi aset jaminan karena SK PNS tidak memenuhi salah satu syarat aset jaminan yaitu dapat dinilai dengan uang dan mudah dijual untuk melunasi utang pinjaman.]]>
