Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Oleh Bank Rakyat Indonesia Dengan Kelompok Tani Sawit Makmur Berkah Mandiri Di Kecamatan Tebo Ulu Ainul Badri; Okti Aditia Wirawan; Filza Dheyanra; Agus Suyandi Roni
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.3646

Abstract

Pelaksanaan perjanjian kredit oleh Bank Rakyat Indonesia Dengan Kelompok Tani Sawit Makmur Berkah Mandiri di Kecamatan Tebo Ulu, Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pelaksanaan perjanjian kredit oleh bank rakyat indonesia dengan kelompok tani sawit makmur berkah mandiri. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit oleh bank rakyat indonesia dengan kelompok tani sawit makmur berkah mandiri ? 2. Apa Kendala dan solusi dari pelaksanaan perjanjian kredit oleh bank rakyat indonesia dengan kelompok tani sawit makmur berkah mandiri. Jenis penelitian yang di gunakan oleh peneliti adalah penelitian empiris atau biasa juga di sebut dengan penelitian lapangan, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara dengan mewawancarai kedua belah pihak baik itu pihak bank dan juga pihak kelompok tani sawit selain itu peneliti juga menggunakan metode penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit oleh bank rakyat indonesia dengan kelompok tani sawit makmur berkah mandiri yang sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaan perjanjian pemberian kredit. Namun terdapat beberapa kendala di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut yaitu kelompok tani tidak dapat membayar hutang mereka kepada bank tepat waktu seperti yang tertulis didalam perjanjian tersebut di karena kan jumlah pendapatan mereka turun drastis karena kemarau panjang. Solusi untuk menghadapi masalah ini para pihak kelompok tani mencari penghasilan tambahan guna untuk membayar hutang mereka kepada bank agar bank tidak melelang anggunan atau jaminan mereka, hutang yang seharus nya di bayar lunas dalam kurun waktu 3 tahun akhir nya terbayar selama kurang lebih 5 tahun. Kesimpulan nya di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut bank sudah sesuai dengan prosedur yang ada meskipun demi kian tetap ada kendala yang di hadapi kelompok tani untuk melunasi hutang nya, dalam artian prosedur yang ada kurang efektif dan seharus nya bank juga memberikan arahan kepada kelompok tani agar nasabah bisa menggunakan uang pinjaman tersebut sebaik mungkin.
Analisis Hukum Konversi Hutan dalam Proyek Food Estate di Merauke: Telaah atas Pelanggaran Lingkungan dan Hak Masyarakat Adat Agus Suyandi Roni; Muhammad Ikhwan
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.1488

Abstract

Proyek Food Estate yang dicanangkan pemerintah sebagai Program Strategis Nasional (PSN) menimbulkan polemik hukum ketika diterapkan di Merauke, Papua Selatan. Studi ini menganalisis aspek legal dari konversi hutan menjadi lahan pertanian dalam proyek tersebut, dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek mengabaikan ketentuan perizinan lingkungan, hak masyarakat adat, serta prinsip kehati-hatian ekologis. Implikasi hukum mencakup pelanggaran terhadap Undang-Undang Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan HAM. Studi ini merekomendasikan penataan ulang kebijakan lintas sektor, penguatan mekanisme FPIC, serta moratorium proyek yang tidak memenuhi asas legalitas dan keberlanjutan.
Analisis Hukum Konversi Hutan dalam Proyek Food Estate di Merauke: Telaah atas Pelanggaran Lingkungan dan Hak Masyarakat Adat Agus Suyandi Roni; Muhammad Ikhwan
Journal of Innovative and Creativity Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v4i2.1492

Abstract

Proyek Food Estate yang dicanangkan pemerintah sebagai Program Strategis Nasional (PSN) menimbulkan polemik hukum ketika diterapkan di Merauke, Papua Selatan. Studi ini menganalisis aspek legal dari konversi hutan menjadi lahan pertanian dalam proyek tersebut, dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek mengabaikan ketentuan perizinan lingkungan, hak masyarakat adat, serta prinsip kehati-hatian ekologis. Implikasi hukum mencakup pelanggaran terhadap Undang-Undang Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan HAM. Studi ini merekomendasikan penataan ulang kebijakan lintas sektor, penguatan mekanisme FPIC, serta moratorium proyek yang tidak memenuhi asas legalitas dan keberlanjutan.