Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Journal of Innovative and Creativity

Analisis Hukum Konversi Hutan dalam Proyek Food Estate di Merauke: Telaah atas Pelanggaran Lingkungan dan Hak Masyarakat Adat Agus Suyandi Roni; Muhammad Ikhwan
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.1488

Abstract

Proyek Food Estate yang dicanangkan pemerintah sebagai Program Strategis Nasional (PSN) menimbulkan polemik hukum ketika diterapkan di Merauke, Papua Selatan. Studi ini menganalisis aspek legal dari konversi hutan menjadi lahan pertanian dalam proyek tersebut, dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek mengabaikan ketentuan perizinan lingkungan, hak masyarakat adat, serta prinsip kehati-hatian ekologis. Implikasi hukum mencakup pelanggaran terhadap Undang-Undang Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan HAM. Studi ini merekomendasikan penataan ulang kebijakan lintas sektor, penguatan mekanisme FPIC, serta moratorium proyek yang tidak memenuhi asas legalitas dan keberlanjutan.
Analisis Hukum Konversi Hutan dalam Proyek Food Estate di Merauke: Telaah atas Pelanggaran Lingkungan dan Hak Masyarakat Adat Agus Suyandi Roni; Muhammad Ikhwan
Journal of Innovative and Creativity Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v4i2.1492

Abstract

Proyek Food Estate yang dicanangkan pemerintah sebagai Program Strategis Nasional (PSN) menimbulkan polemik hukum ketika diterapkan di Merauke, Papua Selatan. Studi ini menganalisis aspek legal dari konversi hutan menjadi lahan pertanian dalam proyek tersebut, dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek mengabaikan ketentuan perizinan lingkungan, hak masyarakat adat, serta prinsip kehati-hatian ekologis. Implikasi hukum mencakup pelanggaran terhadap Undang-Undang Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan HAM. Studi ini merekomendasikan penataan ulang kebijakan lintas sektor, penguatan mekanisme FPIC, serta moratorium proyek yang tidak memenuhi asas legalitas dan keberlanjutan.