Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law, Society, and Islamic Civilization Altifani : Jurnal Pengabdian Masyarakat Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Al Ushuliy Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Saadatul Maghfira
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
Religion Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KONTROVERSI PERSYARATAN PENDIDIKAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PADA PASAL 240 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PRESPEKTIF FIQIH SIYASAH DUSTURIYYAH Ulfa Astin; Saadatul Maghfira; Zainuddin Zainuddin; Khairina Khairina
Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum Vol 1, No 2 (2022)
Publisher : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/alushuliy.v1i2.8350

Abstract

This study examines the Educational Requirements for Legislative Member Candidates in Law Number 7 of 2017 from Fiqh Siyasah Dusturiyah Perspective. From this problem, the question arises: How is the conversion that has occurred to the educational requirements for legislative candidates according to Law Number 7 of 2017, and whether legislative candidates with high school graduates said to be experts to become people's representatives? The type of research used is library research using qualitative research methods, with descriptive analysis. The requirements for high school graduate legislative candidates in article 240 letter (e) of Law Number 7 of 2017 concerning Elections, that from members of the public, political observers, to legislative members themselves, there are pros and cons with the education requirements of legislative candidates who only graduate from high school which can be said to be not yet an expert or knowledgeable with limited education and the age of 21 is classified as a very young age and minimal experience
NEGATIVE CAMPAIGN DALAM PEMILIHAN UMUM: TANTANGAN BAGI PENDIDIKAN POLITIK DAN MASYARAKAT DEMOKRATIS DI INDONESIA Fuad Fuad Hasim; Saadatul Maghfira
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 1 (2024): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v16i1.2714

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kampanye negatif (negative campaign) dalam kerangka Pemilihan Umum di Indonesia. Sebagai sebuah negara demokratis, Indonesia telah melaksanakan Pemilihan Umum secara berkala sebagai salah satu bentuk demokrasi politik. Namun, pelaksanaan Pemilu sering kali diwarnai oleh praktik kampanye Negativ, yang melibatkan penyebaran informasi negatif, hoaks, atau propaganda untuk menjatuhkan lawan politik. Studi ini mengevaluasi dampak dari Kampanye Negatif terhadap proses demokrasi dan pendidikan politik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye Negatif dapat mengganggu proses Pemilu dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kandidat dan partai politik. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak melarang kampanye di institusi Pendidikan kecuali tanpa penggunaan atribut telah memunculkan perdebatan terkait pendidikan politik yang seharusnya mencakup pemahaman tentang kampanye dan etika berdemokrasi. Meskipun Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) telah dibentuk untuk mengawasi pelanggaran kampanye, pengawasan terhadap kampanye Negatif masih terbatas, dan aturan yang mengatur kampanye negatif perlu lebih diperjela dalam perundangundangan. Oleh karena itu, studi ini menyoroti perlunya pendidikan politik yang lebih baik, termasuk edukasi tentang kampanye negatif, agar pemilih, khususnya pelajar dan mahasiswa, Mampu menjadi anggota masyarakat demokratis yang lebih pintar, analitis, dan tanggap. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam memahami tantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas pemilihan umum dan pendidikan politik di Indonesia, dengan harapan agar pemilu di masa depan dapat lebih bersih dan beretika.
Nikah Siri: Edukasi Hukum dan Pendampingan Terhadap Perlindungan Hak Perempuan di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Nailur Rahmi; Zulkifli Zulkifli; Amri Effendi; Saadatul Maghfira; Dewi Indriani; Jamal Mirdad
Altifani : Jurnal Pengabdian Masyarakat Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Vol. 6 No. 1 (2026): Juni
Publisher : Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengabdian ini berkaitan dengan praktik nikah siri yang terjadi di Kecamatana Limakaum Kabupaten Tanah Datar. Bertitik tolak dari masih banyaknya praktik nikah siri yang terjadi,karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang urgensi pencatatan nikah dan dampak nikah siri terhadap hak perempuan.Pengabdian ini bertujuan untuk Memberikan edukasi hukum dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan dalam pernikahan dan isbat nikah karena ada unsur maslahah bagi perempuan. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan pendampingan bagi pelaku nikah siri yang akan melakukan isbat nikah. Pengabdian ini dilaksanakan dalam dua bentuk kegiatan, pertama, edukasi hukum yang diikuti oleh 40 orang peserta terdiri dari, pelaku nikah siri dan para aparat pemerintah nagari serta keluarga pelaku nikah siri. Edukasi hukum mendatangkan 3 orang narasumber, Ketua Pengadilan Agama, Kepala KUA, dan Dosen UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Masing-masing dengan materi, Dampak Hukum Pernikahan siri, Pencatatan Nikah, dan Isbat Nikah. Kemudian kegiatan kedua memberikan layanan konsultasi terhadap pelaku nikah siri sebanyak 10 pasang. Hasil dari layanan konsultasi dapat memberikan solusi masing-masing terhadap kasus pernikahan siri dan mempersiapkan berkas untuk pengurusan isbat nikah. Pengabdian ini telah mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pencatatan nikah dan isbat nikah serta memberikan motivasi untuk menyelesaikan persoalan masing-masing.
Dialektika Pengangkatan Menteri Perspektif Al Mawardi dan Ibn Khaldun Fuad Hasim; Saadatul Maghfira
Journal of Law, Society, and Islamic Civilization Vol 12, No 1: April 2024
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jolsic.v12i1.83758

Abstract

The appointment of ministers according to Imam Al-Mawardi and Ibn Khaldun is examined dialectically in this work. The issues found are how Imam Al-Mawardi defines the form of ministerial appointment, how Ibn Khaldun defines the form of ministerial appointment and how Imam Al-Mawardi and Ibn Khaldun argue about the form of ministerial appointment. This research, which is a library research using the Comparative Approach method, examines the dialog between Imam Al-Mawardi and Ibn Khaldun about the appointment of ministers. The findings of this study present a dialectical comparison between Imam Al-Mawardi and Ibn Khaldun regarding the review of Islamic constitutional law regarding the appointment of ministers. From the research results it is evident that Imam Al-Mawardi and Ibn Khaldun have very different perspectives on this issue, with Imam Al-Mawardi explaining in detail and clearly through his dialectic about how the legal requirements up to the appointment of a minister and the division of ministers in terms of their duties and responsibilities as servants of the caliph. Although what Ibn Khaldun says is obvious in this discussion of ministerial appointments, he provides an overview of the role of a minister in a state as well as the standards that govern ministerial appointments. Despite the variety of terminology used to express them, they all come to the same conclusion: set criteria and circumstances must be followed when a minister is nominated.
Co-Authors Amri Effendi Dewi Indriani Fuad Fuad Hasim Fuad Hasim Jamal Mirdad Khairina Khairina Nailur Rahmi Ulfa Astin Zainuddin Zainuddin Zulkifli Zulkifli