Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Ushuliy Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Saadatul Maghfira
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KONTROVERSI PERSYARATAN PENDIDIKAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PADA PASAL 240 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PRESPEKTIF FIQIH SIYASAH DUSTURIYYAH Ulfa Astin; Saadatul Maghfira; Zainuddin Zainuddin; Khairina Khairina
Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum Vol 1, No 2 (2022)
Publisher : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/alushuliy.v1i2.8350

Abstract

This study examines the Educational Requirements for Legislative Member Candidates in Law Number 7 of 2017 from Fiqh Siyasah Dusturiyah Perspective. From this problem, the question arises: How is the conversion that has occurred to the educational requirements for legislative candidates according to Law Number 7 of 2017, and whether legislative candidates with high school graduates said to be experts to become people's representatives? The type of research used is library research using qualitative research methods, with descriptive analysis. The requirements for high school graduate legislative candidates in article 240 letter (e) of Law Number 7 of 2017 concerning Elections, that from members of the public, political observers, to legislative members themselves, there are pros and cons with the education requirements of legislative candidates who only graduate from high school which can be said to be not yet an expert or knowledgeable with limited education and the age of 21 is classified as a very young age and minimal experience
NEGATIVE CAMPAIGN DALAM PEMILIHAN UMUM: TANTANGAN BAGI PENDIDIKAN POLITIK DAN MASYARAKAT DEMOKRATIS DI INDONESIA Fuad Fuad Hasim; Saadatul Maghfira
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 1 (2024): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v16i1.2714

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kampanye negatif (negative campaign) dalam kerangka Pemilihan Umum di Indonesia. Sebagai sebuah negara demokratis, Indonesia telah melaksanakan Pemilihan Umum secara berkala sebagai salah satu bentuk demokrasi politik. Namun, pelaksanaan Pemilu sering kali diwarnai oleh praktik kampanye Negativ, yang melibatkan penyebaran informasi negatif, hoaks, atau propaganda untuk menjatuhkan lawan politik. Studi ini mengevaluasi dampak dari Kampanye Negatif terhadap proses demokrasi dan pendidikan politik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye Negatif dapat mengganggu proses Pemilu dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kandidat dan partai politik. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak melarang kampanye di institusi Pendidikan kecuali tanpa penggunaan atribut telah memunculkan perdebatan terkait pendidikan politik yang seharusnya mencakup pemahaman tentang kampanye dan etika berdemokrasi. Meskipun Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) telah dibentuk untuk mengawasi pelanggaran kampanye, pengawasan terhadap kampanye Negatif masih terbatas, dan aturan yang mengatur kampanye negatif perlu lebih diperjela dalam perundangundangan. Oleh karena itu, studi ini menyoroti perlunya pendidikan politik yang lebih baik, termasuk edukasi tentang kampanye negatif, agar pemilih, khususnya pelajar dan mahasiswa, Mampu menjadi anggota masyarakat demokratis yang lebih pintar, analitis, dan tanggap. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam memahami tantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas pemilihan umum dan pendidikan politik di Indonesia, dengan harapan agar pemilu di masa depan dapat lebih bersih dan beretika.
Co-Authors Fuad Fuad Hasim Khairina Khairina Ulfa Astin Zainuddin Zainuddin