Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal Preferensi Hukum (JPH)
Andi Annisa Nurlia Mamonto
Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua, Papua, Indonesia
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KEKUATAN SURAT PELEPASAN TANAH ADAT TERHADAP SERTIFIKAT TANAH YANG DITERBITKAN Andi Annisa Nurlia Mamonto
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.729

Abstract

For the traditional law society, land has a very important position. Together with the influences of regulations outside of the traditional law community, therefore, there is a change of value standard of the utilization of rights upon traditional land by the traditional law society itself. Land not only has social values; however, it also has economic values, which means, the rights of ownership of traditional land now can be transferred by the traditional authority to other parties outside of the traditional law society by the release of rights upon traditional land, it can be concluded that the ownership of disputed land by the government without a letter of customary waiver from customary parties is an act against local customary law, which has been supported by valid evidence in accordance with the decisions of the district court and high court, therefore the Land Agency must be more thorough in issue land certificates so that they can protect land rights, especially over customary land rights, for owners who have a weak position.
Kontekstualisasi Doktrin Hukum Perdata dan Hukum Islam Pengangkatan Anak di Indonesia Muhammad Luthfi; Yaris Adhial Fajrin; Andi Annisa Nurlia Mamonto; Ahmad Nilnal Munachifdli Ula
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.4.2.7755.255-265

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang kontekstualisasi doktrin hukum perdata dan hukum Islam dalam praktik pengangkatan anak di Indonesia. Pengangkatan anak adalah isu penting dalam hukum keluarga yang melibatkan dua doktrin hukum yang berbeda, yaitu hukum perdata yang mengatur aspek legal formal pengangkatan anak dan hukum Islam yang memiliki perspektif agama terhadap hubungan nasab dan tanggung jawab terhadap anak angkat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kedua doktrin ini dapat diaplikasikan secara harmonis dalam konteks pengangkatan anak di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam hal pengangkatan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata mengakui pengangkatan anak sebagai proses hukum yang sah dan memberikan status hukum yang setara dengan anak kandung. Sementara itu, hukum Islam memandang pengangkatan anak sebagai perbuatan diperbolehkan dalam agama, namun tidak mengubah status nasab anak.Kontekstualisasi doktrin hukum perdata dan hukum Islam dalam pengangkatan anak menunjukkan pentingnya mengakomodasi nilai-nilai hukum dari kedua doktrin tersebut untuk menciptakan kerangka hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Perlindungan hak-hak anak, termasuk hak untuk mengetahui asal-usulnya dan hak untuk memiliki identitas hukum yang jelas, harus menjadi perhatian utama dalam praktik pengangkatan anak. Penelitian ini berkontribusi untuk meningkatkan pemahaman tentang implementasi hukum pengangkatan anak di Indonesia dan pentingnya menjaga keseimbangan antara nilai-nilai hukum perdata dan nilai-nilai agama dalam praktik pengangkatan anak. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan kebijakan dan sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan dalam konteks pengangkatan anak di Indonesia.
Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Uang Koin (Logam) dalam Pengembalian Transaksi Jual Beli yang digantikan dengan Permen Liani Sari; Andi Annisa Nurlia Mamonto; Revie Kurnia Katjong; Irsan Irsan; Harry A. Tuhumury; Raykuni N. Imbiri
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1068

Abstract

This diversion of cash back for consumer spending often occurs in supermarkets, minimarkets and small stalls and has become a phenomenon in society, consumers are on the weak side because they accept the candy as a replacement for their cash back without any other choice. Even though this seems trivial, consumers feel uncomfortable with this action and it is possible that consumers still need their money back and not everyone likes or needs this candy. The phenomenon that occurred was consumer complaints regarding the actions of shop, supermarket and minimarket businesses who replaced their change with candy. The change that is replaced with candy is change worth hundreds of Rupiah. This often happens because the value of hundreds of dollars is considered to have little material value so consumers don't pay much attention to it. The actions of shop, supermarket and minimarket businesses who replace change with candy constitute a violation of consumer rights. Consumer rights are regulated in Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (hereinafter referred to as UUPK). Candy is not a legal means of payment in Indonesia. Article 2 paragraph (2) Law No. 23 of 1999 which was then changed to Law No. 3 of 2004 which was then changed again to Law No. 6 of 2009 concerning Bank Indonesia (hereinafter referred to as UUBI) states that: "Rupiah currency is a legal means of payment in the territory of the Republic of Indonesia".
Co-Authors Ahmad Nilnal Munachifdli Ula Harry A. Tuhumury Irsan Irsan Liani Sari Muhammad Luthfi Raykuni N. Imbiri Revie Kurnia Katjong Yaris Adhial Fajrin