Novalinda Nadya Putri
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tindak Pidana oleh Anak: Suatu Kajian dan Analisis Fungsi Sertifikasi Penyidik Anak di Kepolisian Muhammad Ridho Sinaga; Novalinda Nadya Putri
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.867

Abstract

So far, the attention to protection given to children has focused more on children who are victims or witnesses of a crime, while attention as a child of a criminal offense during the case investigation process is still relatively lacking. The fact is that not all child investigators in the police have certification as child investigators, so not all investigators understand the human rights of children that must be obtained when a child becomes a perpetrator of a crime. The research method used is the normative juridical method through a statutory approach to reviewing the legal ratio of related laws. The results of the study found that the Certification Position of child investigators is regulated based on Presidential Regulation Number 175 of 2014 concerning Integrated Education and Training for Law Enforcers. Presidential Regulation Number 175 of 2014 requires the police to participate in Integrated Training and Certification Functions for Child Investigators in the Investigation of Child Crimes by the police so that child investigators have certain knowledge and skills according to the child's condition. The expertise of special child investigators can be proven by having a child investigator certificate. Considering that UUSPA itself provides special treatment for child crimes as mandated by Article 26 of Law no. 11 of 2012, the examination and investigation of children will also be given by special investigators
Pemaafan Hakim sebagai Instrumen Humanisasi Pemidanaan dalam KUHP Nasional: Rekonstruksi Batas Diskresi Hakim antara Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum Novalinda Nadya Putri; Muhammad Enaldo Hasbaj
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7967

Abstract

Artikel ini mengkaji kedudukan dan parameter operasional pemaafan hakim dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Reformasi hukum pidana memperkenalkan pemaafan hakim sebagai kategori putusan dalam sistem pemidanaan yang memungkinkan hakim tidak menjatuhkan pidana meskipun kesalahan terdakwa terbukti, sehingga menimbulkan ketegangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis posisi sistemik pemaafan hakim dalam struktur pemidanaan nasional serta merumuskan batas diskresi yang terstruktur dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaafan hakim merupakan kategori putusan tersendiri yang membedakan antara penetapan kesalahan dan penjatuhan pidana. Namun, ketiadaan parameter operasional yang rinci berpotensi menimbulkan disparitas dan subjektivitas. Penelitian ini menawarkan model diskresi terstruktur berbasis tiga tahap pengujian normatif untuk menjamin proporsionalitas, akuntabilitas, dan konsistensi. Disimpulkan bahwa pemaafan hakim bukan belas kasihan personal dan bukan impunitas, melainkan bentuk koreksi proporsionalitas pemidanaan yang terstruktur dalam sistem hukum pidana nasional.