Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.463
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS) Recht Studiosum Law Review Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Jurnal NORMATIF
Mahmul Siregar
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Legal Consequences of Developer Default in Build-Share Agreements (Study Decision Number 39/Pdt.G/2016/Pn Tpg) Pandu Ariza; Budiman Ginting; T.Keizerina Devi Azwar; Suprayitno; Hasim Purba; Mahmul Siregar
Formosa Journal of Applied Sciences Vol. 2 No. 8 (2023): August 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjas.v2i8.5582

Abstract

This research aims to analyze the regulation of default in contract law according to the Civil Code, analyze the legal consequences of developer default in building share agreements in decision number 39/Pdt.G/2016/PN Tpg and analyze the legal analysis of District Court decision number 39/Pdt.G /2016/PN Tpg regarding building share agreement. The research method is normative juridical, which is descriptive analysis with data collection techniques of library research. The focus of the problem concerns the legal consequences of developer default in fulfilling achievements in the build-share agreement (Study Decision Number 39/Pdt.G/2016/Pn Tpg). Based on the research results, the act of breach of contract (Article 1243 of the Civil Code) has consequences for the aggrieved party's right to sue the party who committed the default to provide compensation so that by law it is hoped that no party will be harmed due to the breach of contract and non-fulfillment of the agreement due to negligence. (fault) debtor.
Analisis terhadap kekuatan Hukum Surat Perintah Kerja dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah (Studi Putusan Nomor : 190/Pdt.G/2017/PN.BTM dan putusan kasasi Register Nomor : 2091 K/Pdt/2011) Suheri Angga; Ningrum Natasya Sirait; Hasim Purba; Mahmul Siregar
Jurnal Normatif Vol. 2 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/jn.v2i2.224

Abstract

Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan prosesnya melalui Swakelola dan Penyedia. Hubungan hukum Pengadaan barang/jasa yang digunakan adalah surat perintah kerja (SPK). SPK adalah adalah surat yang digunakan untuk memberikan perintah kepada seseorang agar melakukan suatu pekerjaan. Keberadaan SPK muncul sebagai bagian dari proses terlaksananya pengadaan barang/jasa yang merupakan program kerja pemerintah yang sangat signifikan, untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan potensi ekonomi nasional. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui kekuatan hukum mengikat dari surat perintah kerja menurut hukum perjanjian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memiliki sifat deskriptif analitis serta menggunakan analisis data yakni data kulitatif. SPK merupakan proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan para pihak dengan memberikan adanya hak dan kewajiban yang telah disepakati dan mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian yang sesuai dengan hukum perjanjian di Indonesia. Kata Kunci : Kekuatan Hukum Mengikat dan Surat Perintah Kerja
Analisis Yuridis Persyaratan Kepemilikan Saham Asing Pada Bidang Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Daftar Negatif Investasi Irene Elfira Dewi Siegfried; Budiman Ginting; Sunarmi; Mahmul Siregar
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1 (Mei-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i1.11486

Abstract

Perkebunan kelapa sawit berperan penting dalam perekonomian nasional dan memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Walaupun Indonesia membutuhkan modal asing, penanaman modal asing (PMA) harus tetap memperhatikan kepentingan nasional. Salah satu kepentingan nasional adalah dengan melindungi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Peraturan Presiden RI No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan, mengatur mengenai pembatasan kepemilikan saham asing dalam perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit sebesar 95%. Padahal, usaha perkebunan kelapa sawit tidak membutuhkan teknologi tinggi, hanya lahan, pembibitan, dan pemupukan yang notabene sudah dikerjakan sejak zaman kolonial. Namun, dengan adanya Perpres DNI tersebut, Pemerintah membuka keran masuknya investasi asing yang begitu besar. Timbul permasalahan, 1) Persyaratan kepemilikan saham asing pada bidang usaha perkebunan kelapa sawit berdasarkan Daftar Negatif Investasi di Indonesia; dan 2) Dasar pertimbangan dalam menetapkan persyaratan pembatasan kepemilikan saham asing pada bidang usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian deskriptif. Analisis data dilakukan dengan kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perpres DNI No. 44 Tahun 2016 merupakan kebijakan pemerintah yang lebih mendukung Penanaman Modal Asing daripada Penanaman Modal Dalam Negeri; dan 2) Dasar pertimbangan dibukanya kepemilikan saham asing sampai dengan maksimal 95% berdasarkan Perpres DNI tersebut adalah kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi sepenuhnya hanya dengan mengandalkan PMDN.
Pertanggungjawaban Ayah Terhadap Anak Kandung Sebagai Kewajiban Hukum Dalam Lingkup Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Rumanty Fitriana Sagala; Madiasa Ablisar; Mahmul Siregar; Mirza Nasution
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1 (Mei-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i1.11873

Abstract

Setiap suami/ayah dalam rumah tangga dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Suami/ayah atau karena persetujuan atau perjanjian, maka wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anak-anak kandungnya tersebut. Secara hukum positif, seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah bagi anaknya. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai :1) Pertanggungjawaban seorang ayah terhadap anak- anak kandungnya ditinjau dari hukum positif; dan 2) Pertimbangan hukum majelis hakim terhadap pertanggungjawaban ayah terhadap terhadap anak-anak kandungnya studi kasus putusan pengadilan tentang penelantaran anak. Penelitian menggunakan data sekunder yang bersumber dari Putusan Pengadilan Negeri Medan dan dikumpulkan dengan teknik studi lapangan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan. Analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian: Dalam kacamata hukum perkawinan, batasan kewajiban dan tanggungjawab orang tua (termasuk ayah) terhadap anak kandungnya dapat dilihat pada Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan. Dalam menerapkan tujuan pemidanaan, tidak semua hakim dapat menggali fakta-fakta hukum yang sebenarnya dalam suatu perkara. Direkomendasikan kepada aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (best interests for the child).
Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi terhadap Kasus Kredit Macet pada Bank Bumn Menurut UU Tipikor Putra R Siregar; Madiasa Ablisar; Mirza Nasution; Mahmul Siregar
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1 (Mei-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i1.11874

Abstract

Salah unsur pasal tindak pidana korupsi adalah unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam konteks, Bank BUMN/D berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), sampai dengan saat ini masih terdapat 2 (dua) pendapat berbeda mengenai sumber keuangan dari Bank BUMN/D apakah termasuk ke dalam keuangan negara atau termasuk ke dalam keuangan Perseroan Terbatas (PT). Dengan adanya kerancuan tersebut, seyogyanya pihak penyidik tipikor memahami hal ini dengan tidak asal sidik terhadap Bank BUMN/D berbadan hukum PT. Lokasi penelitian dipilih di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara karena saat ini Kejati Sumut sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap kredit macet pada Bank BTN Cabang Medan senilai Rp. 39,5 miliar. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai Pertama, pengaturan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap kasus kredit macet pada Bank BUMN/D kaitannya dengan asas lex specialis derogat legi generalis; dan kedua, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap kasus kredit macet pada Bank BUMN/D oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum-normatif bersifat deskriptif-analisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi lapangan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian: Berdasarkan lex specialis systematische, UU Perbankan harusnya digunakan terkait dengan kasus tindak pidana perbankan yang mengakibatkan kredit macet. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap kasus kredit macet pada Bank BUMN/D oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara adalah dengan mengumpulkan barang bukti untuk dijadikan alat bukti yang sah guna dengan alat bukti tersebut ditemukan tersangkanya. Direkomendasikan kepada Aparat Penegak Hukum, khususnya Penyidik Kejaksaan RI maupun hakim yang menerapkan hukum terhadap kasus-kasus yang dilimpahkan kepadanya, sebaiknya terhadap kredit macet diterapkan ketentuan UU Perbankan. Apabila dalam pemberian fasilitas kredit tersebut ditemukan adanya perbuatan melawan hukum.
Restrukturisasi Perusahaan Perseroan Terbatas Melalui Pembentukan Perusahaan Grup Ganda Wiatmaja; Suhaidi; Tengku Keizerina Devi Azwar; Mahmul Siregar
Recht Studiosum Law Review Vol. 3 No. 1 (2024): Volume 3 Nomor 1 (Mei-2024)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v3i1.15879

Abstract

Restrukturisasi perusahaan bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja suatu perusahaan, baik pada saat kondisi perusahaan  tidak sehat atau dalam keadaan normal  restrukturisasi diperlukan supaya terus unggul dalam persaingan atau paling tidak dapat bertahan menghadapi persaingan. Salah satu bentuk restrukturisasi  yang dilakukan adalah dengan membentukan perusahaan grup (holding company) dalam satu entitas ekonomi tunggal (single economic entity). Metode penelitian ini adalah yuridis normatif atau kepustakaan, sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, menggambarkan faktanya sekaligus menganalisanya.  Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak ada mengatur keberadaan perusahaan grup, Undang-Undang Perseroan Terbatas menggunakan pendekatan tunggal. Akan tetapi Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan legitimasi atas terbentuknya perusahaan grup (holding company). Mekanisme restrukturisasi perusahaan dapat dilakukan melalui pemisahan (spin off) atau pengambilalihan (akuisisi). Holding company dalam realitasnya mempunyai kewenangan yang cukup luas dalam pengelolaan anak perusahaan. Holding company memperoleh perlindungan berupa limited liability, sehingga holding company hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang disetornya atas ketidak mampuan anak perusahaan untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.Hapusnya pertanggung jawaban terbatas (limited liability) disebabkan adanya perbuatan melawan hukum, itikad tidak baik ataupun kerugian pada anak perusahaan yang dilakukan holding company. Untuk memberikan  perlindungan hukum kepada masyarakat perlu adanya pengaturan perusahaan grup di Indonesia. Agar dalam anggaran dasar anak perusahaan ditegaskan kewenangan operasional anak perusahaan ada pada Direksi anak perusahaan yang dipertanggungjawabkan pada RUPS. Untuk menghindari dominasi holding company tanpa tanggung jawab yang seimbang, perlu dilakukan terobosan  hukum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait dengan perluasan tanggung jawab holding company.  
Analisis Yuridis Penghentian Perdagangan Saham (Suspensi) Oleh Bursa Efek (Studi Penghentian Perdagangan Saham PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI)) Nopi Aryani Siregar; Bismar Nasution; Sunarmi; Mahmul Siregar
Recht Studiosum Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): Volume 4 Nomor 2 (November - 2025)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v4i2.23259

Abstract

Bursa Efek Indonesia sebagai wadah serta pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek. Adapun masalah yang diteliti adalah mengapa Bursa Efek melakukan penghentian perdagangan saham emiten dan perlindungan hukum terhadap Investor dan Emiten yang perdagangan sahamnya dihentiakn sementara. Dalam menjalankan fungsinya Bursa Efek merupakan Self Regulatory Organization (SRO). Bursa juga memiliki kekuasaan yang mengatur baik terhadap para anggotanya maupun dengan pihak lain yang terkait dengan Bursa. Investor dalam melakukan kegiatan di Pasar Modal wajib mendapatkan pelindungan hukum dalam bentuk kegiatan di Pasar Modal yang adil, teratur dan efisien. Emiten dapat diberikan sanksi berupa Suspensi atau penghentian sementara pelaksanaan perdagangan atas suatu Efek apabila Bursa Efek Indonesia melihat adanya kegiatan yang tidak wajar dalam perdagangan. Metode yang digunakan penelitian hukum normatif. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang dikumpulkan dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bursa Efek melakukan penghentian perdagangan saham Emiten (suspensi) dikarenakan terjadinya penurunan harga kumulatif yang signifikan pada saham Emiten atau Peusahaan Tercatat, terjadinya peningkatan harga kumulatif yang yang signifikan pada saham Emiten atau Perusahaan Tercatat, belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan, belum melakukan pembayaran dan denda angsuran pembayaran biaya pencatatan tahunan (ALF) dan belum melakukan pembayaran denda atas belum dilaksanakannya Public Expose, kemudian perlindungan hukum terhadap Investor dan Emiten yang perdagangan sahamnya dihentikan sementara (suspensi) dilakukan secara preventif dan represif dan penghentian sementara perdagangan saham PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Keyword: Pasar Modal, Suspense, Bursa Efek.
Peran Hukum Internasional dalam Mengatasi Pencucian Uang melalui Pengaturan Kerjasama Internasional: The Role of International Law in Combating Money Laundering through the Regulation of International Cooperation Najwa Safita; Sutiarnoto; Mahmul Siregar; Affila
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 5 No. 1 (2026): In-Press - Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr-jolci.v5i1.25569

Abstract

Pencucian uang saat ini di era ekonomi digital menjadi ancaman besar karena memanfaatkan teknologi seperti blockchain dan aset kripto untuk menghindari aturan hukum negara. Kecepatan aliran dana digital tidak seimbang dengan sistem hukum yang masih berlandaskan wilayah, sehingga membentuk celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku tindak kriminal. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana uang hasil kejahatan dicuci antarnegera dalam ranah hukum internasional, menganalisis cara kerja sama yang digunakan melalui mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA), serta mengevaluasi sejauh mana sistem tersebut diterapkan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan berdasarkan hukum dan konsep, dengan merujuk pada data sekunder seperti UNTOC 2000, UNCAC 2003, serta peraturan-peraturan nasional yang relevan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum internasional, penerapannya tertunda karena perbedaan sistem hukum dan adanya prinsip kedaulatan negara yang digunakan berdasarkan kepentingan nasional. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemeriksaan digital, kerja sama hukum yang lebih intensif, serta kerja sama yang lebih baik antara pemerintah dan lembaga keuangan untuk mempercepat pemulihan aset yang dimiliki oleh beberapa negara.
Co-Authors Affila Bismar Nasution Budiman Ginting Ganda Wiatmaja Hasim Purba Irene Elfira Dewi Siegfried Madiasa Ablisar Mirza Nasution Najwa Safita Ningrum Natasya Sirait Nopi Aryani Siregar Pandu Ariza Putra R Siregar Rumanty Fitriana Sagala Suhaidi Suheri Angga Sunarmi Suprayitno Suprayitno Sutiarnoto T.Keizerina Devi Azwar Tengku Keizerina Devi Azwar