Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS) Jurnal NORMATIF
Mahmul Siregar
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Legal Consequences of Developer Default in Build-Share Agreements (Study Decision Number 39/Pdt.G/2016/Pn Tpg) Pandu Ariza; Budiman Ginting; T.Keizerina Devi Azwar; Suprayitno; Hasim Purba; Mahmul Siregar
Formosa Journal of Applied Sciences Vol. 2 No. 8 (2023): August 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjas.v2i8.5582

Abstract

This research aims to analyze the regulation of default in contract law according to the Civil Code, analyze the legal consequences of developer default in building share agreements in decision number 39/Pdt.G/2016/PN Tpg and analyze the legal analysis of District Court decision number 39/Pdt.G /2016/PN Tpg regarding building share agreement. The research method is normative juridical, which is descriptive analysis with data collection techniques of library research. The focus of the problem concerns the legal consequences of developer default in fulfilling achievements in the build-share agreement (Study Decision Number 39/Pdt.G/2016/Pn Tpg). Based on the research results, the act of breach of contract (Article 1243 of the Civil Code) has consequences for the aggrieved party's right to sue the party who committed the default to provide compensation so that by law it is hoped that no party will be harmed due to the breach of contract and non-fulfillment of the agreement due to negligence. (fault) debtor.
Analisis terhadap kekuatan Hukum Surat Perintah Kerja dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah (Studi Putusan Nomor : 190/Pdt.G/2017/PN.BTM dan putusan kasasi Register Nomor : 2091 K/Pdt/2011) Suheri Angga; Ningrum Natasya Sirait; Hasim Purba; Mahmul Siregar
Jurnal Normatif Vol. 2 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/jn.v2i2.224

Abstract

Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan prosesnya melalui Swakelola dan Penyedia. Hubungan hukum Pengadaan barang/jasa yang digunakan adalah surat perintah kerja (SPK). SPK adalah adalah surat yang digunakan untuk memberikan perintah kepada seseorang agar melakukan suatu pekerjaan. Keberadaan SPK muncul sebagai bagian dari proses terlaksananya pengadaan barang/jasa yang merupakan program kerja pemerintah yang sangat signifikan, untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan potensi ekonomi nasional. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui kekuatan hukum mengikat dari surat perintah kerja menurut hukum perjanjian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memiliki sifat deskriptif analitis serta menggunakan analisis data yakni data kulitatif. SPK merupakan proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan para pihak dengan memberikan adanya hak dan kewajiban yang telah disepakati dan mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian yang sesuai dengan hukum perjanjian di Indonesia. Kata Kunci : Kekuatan Hukum Mengikat dan Surat Perintah Kerja
Co-Authors Budiman Ginting Hasim Purba Ningrum Natasya Sirait Pandu Ariza Suheri Angga Suprayitno Suprayitno T.Keizerina Devi Azwar