Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Nuswantoro Dwiwarno
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
UPAYA PEMULIHAN ASET (ASSET RECOVERY) LINTAS BATAS NEGARA DI WILAYAH ASIA TENGGARA Josephine Rachelle Parulina; Nuswantoro Dwiwarno; Darminto Hartono Paulus
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.35447

Abstract

Tindak pidana korupsi menjadi kejahatan yang bersifat transnasional karena banyak pelaku tindak pidana korupsi menyimpan aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri. Peristiwa ini terjadi salah satunya di negara-negara kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, muncul upaya yang ditawarkan untuk menangani kejahatan ini yaitu upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) melalui instrumen hukum United Nations Convention Against Corruption 2003. Namun, pelaksanaannya tidak mudah dan belum maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini disusun untuk menguraikan impelementasi pengaturan Asset Recovery berdasarkan UNCAC di Indonesia dan menjelaskan tindakan dan upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan Pemulihan Aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri.  Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan penelitian ini, ratifikasi UNCAC di Indonesia melahirkan strategi baru untuk menangani tindak pidana korupsi transnasional. Tiga strategi utama UNCAC untuk menangani korupsi ditekankan pada upaya Kriminalisasi, Pemulihan Aset, dan Kerja Sama Internasional.Pelaksanaan Pemulihan Aset oleh Indonesia atas aset yang berada di luar negeri dilakukan dengan kerja sama Mutual Legal Assistance. Untuk mendukung kerja sama MLA, Indonesia aktif membuat perjanjian MLA secara bilateral maupun multilateral dengan negara lain serta menjadi bagian dari komunitas internasional untuk menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum dari negara lain.
UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGANI KASUS PERDAGANGAN ORANG DI AREA PERBATASAN NEGARA (STUDI KASUS DI SANGGAU) Rifan Akbar Mursyidan; Nuswantoro Dwiwarno; Pulung Widhi Hari Hananto
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.37305

Abstract

Pokok permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis pada penelitian ini adalah permasalahan yang menjadi faktor-faktor terjadinya tindak pidana perdagangan orang di daerah perbatasan khususnya di Kabupaten Sanggau, serta upaya pemerintah dan hambatannya dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang di Sanggau. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan hukum demi mengetahui tindakan dalam menangani dan mengatasi tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan peraturan nasional dan internasional. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, bersumber dari data sekunder yang  dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kasus perdagangan orang di daerah perbatasan dilatarbelakangi oleh beberapa hal, salah satunya yaitu migrasi yang tidak teratur. Upaya pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menangani kasus perdagangan orang juga belum maksimal, dan masih terdapat banyak kelemahan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan kerjasama antar lembaga pemerintahan.
Co-Authors Darminto Hartono Paulus Josephine Rachelle Parulina Pulung Widhi Hari Hananto Rifan Akbar Mursyidan