Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

MANAJEMEN DOKUMEN PRODUK BIRO HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU Zuhdi Arman; Agus Riyanto
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 3 (2023): Volume 5 No. 3 Edisi 1 April 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v5i3.1908

Abstract

This study aims to determine the management of legal product documents in legal counseling activities in the Legal and Human Rights Bureau of the Regional Secretariat of the Riau Islands Province. The method used is qualitative research with a study approach. Data collection techniques are carried out through observation and literature studies. Data analysis techniques are carried out using data analysis techniques, according to Miles and Huberman, namely data reduction, data presentations, and conclusions. The results showed that the activity of handling legal product documents in the Legal and Human Rights Bureau in the Regional Secretariat of the Riau Islands Province followed the documentation rules, which included recording which included formulation activities, organizing, which included preparation and storage activities, and socialization included extension activities and socialization. Based on the results of the study, it can be concluded that the documentation rules have managed legal product documents in the Legal and Human Rights Bureau of the Regional Secretariat of the Riau Islands Province.Keywords: Documents, products, laws, regions
KAJIAN YURIDIS TERKAIT PERDAGANGAN ORANG MELALUI PROGRAM MAGANG DI LUAR NEGERI YANG MENJERAT MAHASISWA SEBAGAI KORBAN Pristika Handayani; Seftia Azrianti; Agus Riyanto; Rabu Rabu; Tri Artanto
PETITA Vol 7, No 1 (2025): PETITA VOL 7, NO 1 JUNI 2025
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v7i1.7754

Abstract

Transformasi digital dan arus informasi global membuka celah bagi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan eksploitasi sistematis, termasuk dalam program magang luar negeri mahasiswa Indonesia, seperti kasus “Frienjob” di Jerman pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan regulasi dan studi kasus untuk mengkaji regulasi magang luar negeri serta pertanggungjawaban Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbudristek). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang kuat seperti UU No. 13 Tahun 2003 dan Permendikbudristek No. 63 Tahun 2024, lemahnya pengawasan dan pemahaman mengakibatkan eksploitasi mahasiswa dalam program magang yang tidak sesuai dengan standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kemendikbudristek memiliki tanggung jawab penting dalam melindungi mahasiswa dari praktik TPPO melalui peningkatan pengawasan, koordinasi antar kementerian, serta edukasi peserta. Penanganan kasus ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa program magang luar negeri dapat berjalan aman, bermutu, dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sinergi hukum dan kebijakan preventif sangat dibutuhkan untuk memberantas TPPO di sektor pendidikan