Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains
Sahlan
Mahasiswa Program S2 Fakultas Hukum Universitas Sunan Giri
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 23/PUU-XIX/2021 terhadap Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas Dibenarkannya Mengajukan Upaya Kasasi yang Sebelumnya tidak Diben: Analysis of the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 23/PUU-XIX/2021 regarding Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) due to the Justification of Filing Sahlan
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 6 No. 9: SEPTEMBER 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v6i9.4109

Abstract

Kepailitan merupakan keadaan dimana debitur tidak mampu melakukan pembayaran atas utang-utang krediturnya. Kondisi tidak mampu membayar tersebut disebabkan oleh kesulitan keuangan (Financial distress) dari usaha debitur yang mengalami kemunduran. Tidak sedikit ketika suatu perusahaan dinyatakan pailit mempunyai dampak yang besar terhadap kerugian yang diderita oleh para kreditur khususnya karyawan terhadap perusahaan yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memutus perkara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk Pembenaran Mengajukan Upaya Kasasi yang Sebelumnya Tidak Dapat Dibenarkan dan perkara apa dan apa saja yang dapat dilakukan dalam upaya hukum kasasi dan teknis melaksanakan upaya kasasi nantinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kebangkrutan terhadap karyawan dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan hilangnya status sebagai pekerja. Kedudukan pegawai pada perusahaan pailit, pegawai diberikan keistimewaan sebagai kreditur preferen yang mana pemenuhan hak-haknya menjadi prioritas utama, sehingga perusahaan harus membayar tagihan gaji pegawainya, sesuai dengan hukum kepailitan dalam UU Indonesia No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Co-Authors