Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sanskara Hukum dan HAM
Aryani Mustika Permatasari
Universitas Padjadjaran
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penjualan Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sebagai Aset Digital Non-Fungible Token (NFT) Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Aryani Mustika Permatasari; Lava Jamrud Ibrahim; Vinsensius Raynaldo
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 2 No. 01 (2023): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v2i01.217

Abstract

Non-Fungible Token atau NFT telah memperoleh popularitas yang signifikan dalam industri kripto-aset. Hadirnya NFT tersebut tentunya juga memberi suatu permasalahan baru seperti adanya konten yang merugikan masyarakat misalnya dalam kasus penjualan foto Kartu Tanda Penduduk atau KTP. Penelitian ini analisis terhadap kasus penggunaan NFT sebagai media dalam penjualan foto KTP. Dalam analisis kasus tersebut, penulis menjelaskan bagaimana Perlindungan hukum terhadap pemilik Foto Data Pribadi di dalam KTP yang diunggah sebagai NFT dalam platform NFT dan Tindakan hukum yang tepat terhadap pelaku penyalahgunaan foto Data Pribadi di dalam KTP berdasarkan hukum positif di Indonesia. Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkapkan bahwa NFT memiliki potensi yang besar sebagai suatu media yang dapat merugikan masyarakat apabila disalahgunakan. Oleh karena itu, diperlukannya upaya penegakan hukum dan regulasi yang memadai terkait dengan penjualan KTP sebagai Aset Digital NFT, agar selanjutnya dapat memanfaatkan teknologi NFT ini secara lebih efektif dan berkelanjutan.
Filsafat Hukum Sosiologis (Sosiological Jurisprudence) pada Era Ekonomi Digital di Indonesia Aryani Mustika Permatasari; Idris Idris
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 2 No. 02 (2023): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v2i02.287

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum, mengharuskan masyarakatnya dalam perbuatan dan tingkah lakunya harus tunduk berdasarkan hukum. Perkembangan teknologi dan informasi yang mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi. Dalam Era Ekonomi Digital, kegiatan antar pelaku ekonomi dilakukan melalui internet. Namun, timbul permasalahan dimana hukum yang dibuat negara dimana hukum belum dapat berbaur dengan kepentingan masyarakat dan seringkali tertinggal perkembangan masyarakat yang merugikan masyarakat. Sehingga, perlu dan penting untuk dikaji mengenai Filsafat Hukum Sosiologis pada Era Ekonomi Digital di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa hukum harus dengan cepat mengantisipasi perubahan zaman karena elemen ekonomi dan sosial kehidupan manusia akan berubah, dan tingkah laku manusia juga akan berubah, khususnya dalam ekonomi digital. Dalam Filsafat Hukum Sosiologis diperhatikan faktor sosial termasuk dengan adanya ekonomi digital, yang menentukan pembentukan dan perkembangan hukum. Di Indonesia, banyak peraturan baru telah dibuat sebagai tanggapan atas kebutuhan masyarakat saat ini yang didalamnya memuat mengenai ekonomi digital, seperti timbulnya UU ITE. Oleh karena itu, Filsafat Hukum Sosiologis diperlukan dan merupakan hal yang penting dalam pembentukan dan penerapan hukum pada Era Ekonomi Digital di Indonesia agar kepentingan dan kebutuhan masyarakat tercapai.
Co-Authors Idris Idris Lava Jamrud Ibrahim Vinsensius Raynaldo