p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Clavia: Journal of Law
Baso Madiong
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIMBUNAN MINYAK GORENG DI KOTA MAKASSAR Muhammad Adryan; Baso Madiong; Muhammad Halwan
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2223

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha penimbun minyak goreng di Kota Makassar dan untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya penimbunan minyak goreng di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yaitu dengan cara melakukan wawancara, dokumen-dokumen dan observasi, analisis data yang digunakan adalah deskriptif dengan mendeskripsikan data secara sistematis dan menyajikannya dalam bentuk kalimat yang logis. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pertanggungjawaban pelaku usaha penimbun minyak goreng di Kota Makassar adalahh sebagian dasar dari pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku, kesalahan yang timbul dari adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya merupakan dasar pertanggungjawabannya. Sebagaimana pelaku sadar akan akibat perbuatan yang dia lakukan, bahwa perbuatannya tersebut dilarang dan melanggar peraturan perundang-undangan ranah hukum pidana, faktor yang menyebabkan terjadinya penimbunan minyak goreng di wilayah hukum Polrestabes Makassar yaitu: pelaku yang termotivasi, target atau sasaran yang menarik dan, kondisi yang aman. The aim of the research is to find out how the accountability of cooking oil hoarding business actors in Makassar City is and to find out what are the factors that cause cooking oil hoarding in the Makassar Polrestabes jurisdiction. This research method is a qualitative research method, the data used are primary data and secondary data, the data collection technique is by conducting interviews, documents and observations, the data analysis used is descriptive describing data systematically and presenting it in the form of logical sentences. The research results obtained are how the accountability of cooking oil hoarding business actors in Makassar City is part of the basis of criminal responsibility carried out by the perpetrators, mistakes that arise from the existence of an inner relationship between the perpetrators and their actions are the basis of their accountability. As the perpetrator is aware of the consequences of the actions he has committed, that his actions are prohibited and violate laws and regulations in the realm of criminal law, the factors that cause the hoarding of cooking oil in the jurisdiction of the Makassar Polrestabes are, (1) motivated actors, (2) targets or attractive targets and, (3) safe conditions.
ANALISIS SOSIO-YURIDIS PERDAGANGAN MINUMAN KERAS ILEGAL DI KOTA MAKASSAR Ahmad Makkaraeng; Baso Madiong; Almusawir Almusawir
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2241

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras illegal di Kota Makassar, faktor yang menghambat penanggulangan perdagangan minuman keras illegal di Kota Makassar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris yang dimana peneliti bertujuan untuk menggambarkan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan sosiologis yang digunakan dengan pertimbangan bahwa aturan hokum dinyatakan berlaku jika aturan tersebut sesuai atau sejalan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat dan mengatasi pemberlakuan aturan seperti Undang-Undang, Perda khususnya aturan tentang peredaran ilegal minuman keras di Kota Makassar. Seperti yang kita ketahui minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya GMO tersebut disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol tersebut, orang yang meminumnya lama- kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk Alkohol, seperti obat-obat terlarang lainnya menimbulkan banyak dampak negatif pada tubuh, mental dan kehidupan social manusia. Yunani dan negara Eropa lainnya saat ini menerapkan sanksi dan hukuman yang keras terhadap para peminum alkohol. Perpecahan dalam rumah tangga pun sering ditimbulkan akibat kebiasaan meminum alkohol. Seorang pecandu akan nekat melakukan tindakan kriminal di saat dia tidak punya uang untuk membeli minuman beralkohol. Penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras illegal di Kota Makassar adalah Dalam menangani sebuah masalah sosial dibutuhkan kerjasama dari seluruh pihak terkait baik pemerintah maupun masyarakat. Sukses tidaknya upaya mengatasi masalah sosial bergantung pada komitmen masing-masing pihak untuk menjalankan perannya dengan maksimal sehingga masalah tersebut dapat teratasi. faktor yang menghambat penanggulangan perdagangan minuman keras illegal di Kota Makassar adalah faktor sumber daya manusia, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, faktor budaya masyarakat, dan faktor kesadaran hukum masyarakat. This study aims to determine and analyze law enforcement against illegal liquor trade in Makassar City, the factors that hinder the prevention of illegal liquor trade in Makassar City. In this study the authors used normative empirical research methods in which the researcher aims to describe, explain, explain and answer in more detail the problems to be studied by studying as much as possible an individual, a group or an event. by using a research approach, namely a sociological approach that is used with the consideration that legal rules are declared valid if these rules are appropriate or in line with the values and norms that live in society. In addition, this study also uses a juridical approach used in this study to see and overcome the enforcement of laws, regulations, especially regulations regarding the illegal circulation of liquor in Makassar City. As we know, alcoholic beverages can cause side effects of organic mental disorders (GMO), namely disturbances in the functioning of thinking, feeling, and behaving. The emergence of GMOs is due to the direct reaction of alcohol on the central nervous cells. Because of the addictive nature of alcohol, people who drink it over time will unknowingly increase the dose/dose until they are poisoned or drunk. Alcohol, like other illegal drugs, has many negative impacts on the human body, mental and social life. Greece and other European countries are currently implementing tough sanctions and punishments against alcohol drinkers. Disunity in the household is often caused by the habit of drinking alcohol. An addict will be determined to commit a crime when he has no money to buy alcohol. Law enforcement against the illegal liquor trade in Makassar City is that in dealing with a social problem, cooperation from all relevant parties, both the government and the community, is required. The success or failure of efforts to overcome social problems depends on the commitment of each party to carry out its role optimally so that the problem can be resolved. Factors that hinder the handling of illegal liquor trade in Makassar City are human resource factors, facilities and infrastructure factors, community factors, community cultural factors, and community legal awareness factors.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENEBANGAN KAYU ILLEGAL DI KABUPATEN BARRU Nur Asril Jadidah Anshari; Baso Madiong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2262

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui ketentuan hukum pidana terhadap penebangan kayu ilegal di Kabupaten Barru dan untuk mengetahui status penanganan barang sitaan dari tindak pidana penebangan kayu ilegal di Kabupaten Barru. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer data sekunder data tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada penyidik kepolisian Resor Barru (Polres Barru), serta Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barru, serta Hakim Pengadilan Negeri Barru. Data tersebut kemudian di analisis secara kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) ketentuan hukum pidana penebangan kayu ilegal meggunakan aturan-aturan hukum pada Pasal 82 ayat (1) huruf c Juncto Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal- pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang- Undang Republik Indonesia  Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2) Status penanganan barang sitaan terhadap kasus pidana penebangan kayu ilegal sudah sesuai dengan aturan undang-undang yaitu pada dalam pasal 1 angka 16 KUHAP, Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP, Pasal 128 sampai dengan Pasal 130 KUHAP dan Pasal 194 KUHAP. This study aims to find out: 1) To find out the criminal law provisions against illegal logging in Barru District; 2) To find out the status of handling confiscated goods from criminal acts of illegal logging in Barru District. The research method used is qualitative. The type of data used in this study is primary data, secondary data, tertiary data. Data collection techniques were carried out by interviewing investigators from the Barru Resort Police (Barru Police), as well as the Public Prosecutor of the Barru District Attorney, and Barru District Court Judges. The data is then analyzed qualitatively and is presented in a descriptive form. The results of the study show that: 1) the criminal law provisions for illegal logging use the legal provisions in Article 82 paragraph (1) letter c Juncto Article 12 letter c Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, Articles of Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code and Law of the Republic of Indonesia Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. 2) The status of handling confiscated goods in criminal cases of illegal logging is by the law, namely in Article 1 point 16 of the Criminal Procedure Code, Articles 38 to Article 46 of the Criminal Procedure Code, Articles 128 to Article 130 of the Criminal Procedure Code and Article 194 of the Criminal Procedure Code.