Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PELATIHAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) PESERTA KULIAH KERJA NYATA (KKN) DI PCM JAMBANGAN KOTA SURABAYA Luluk Latifah; Muhammad Wakhid Saebani; Rika Aprillia; Anita Winda Setia Wati; Yetti Kristiana; Girianto Edy Purnomo; Aisyah Putri Ismawan; Laili Nur Faizah; Lukman Hakim Wicaksono; Agnia Jihan Savira Anjani; Ivan Rahmad Pramudya; Saddam Widharmanto; Aldi Mardani; Sella Aulia; Reno Adhianta Shadewa; Trissa Athma Wijaya; Randy Rastasyah Sitepu; Wahyudi Tri Ari Sandi; Muhammad Roichan Choiron; Mohammad Rizqy Yusril Pratama
KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 3 (2023): KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : FKIP Universitas Samawa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adanya legalitas sebuah usaha sangat penting sekali, Legalitas usaha merupakan standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, walaupun usaha yang dijalankan berskala menengah, kecil atau mikro (UMKMM). Supaya usaha UMKMM dapat dinyatakan sah secara hukum maka harus mempunyai legalitas usaha. Legalitas usaha merupakan bentuk persetujuan dan pemberian izin terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha oleh Pengusaha atau Perusahaan dari Pihak yang berwenang. Sehingga, legalitas usaha menjadi suatu hal yang penting untuk dipenuhi oleh pelaku usaha supaya usahanya sah secara hukum. Akan tetapi legalitas usaha sering diabaikan oleh para pelaku usaha, termasuk oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKMM). Mahasiswa sebagai agen perubahan ditengah-tengah masyarakat diberikan pelatihan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai salah satu program kerjanya (Proker) saat melaksanakan KKN, terjun ditengah-tengah masyarakat. Sehingga bisa membantu masyarakat dalam ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya pemilik UMKMM di PCM Jambangan, kecamatan Jambangan Kotamadya Surabaya, tentang tata cara mengurus dokumen legalitas usaha sebagai upaya perlindungan kepada pelaku usaha UMKMM. Metode pelaksanaan platihan dilakukan dengan sistem daring yang diikuti oleh semua peserta KKN yang nantinya akan terjun diwilayah Jambangan. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah peningkatan pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa KKN terkait pengurusan NIB dan kesadaran tentang pentingnya memiliki legalitas usaha dan pembuatan panduan tata cara mengurus dokumen legalitas usaha untuk UMKMM
Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Girianto Edy Purnomo; Anang Dony Irawan
Media of Law and Sharia Vol. 5 No. 3: June 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/mls.v5i3.111

Abstract

This research aimed to examine the position of the Supreme Court Circular Letter, or hereinafter referred to SEMA, Number 2 of 2023 regarding the principle of Judges’ freedom in deciding cases. The method used normative juridical with a statutory approach. The primary, secondary and tertiary legal materials obtained analyzed using legal searches. The research results showed that SEMA’s legal position in the hierarchy of statutory regulations is below the law. Considering that the contents are contrary to the principle of freedom of judges in deciding cases in accordance with Article 3 Paragraph (1) and Elucidation of Article 3 Paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, the existence of SEMA will also cause Judges to lose their freedom in deciding cases in the case of applications for registration of interfaith marriages, this will further be a dilemma for the judge when handling this case considering that the legal regulations regarding applications for interfaith marriages are also still valid and in force