Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics
Dwi Rinawati, Dwi
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PENDAPATAN MENURUT PSAK NO.23 PADA PERUSAHAAN BIRO JASA PERJALANAN Rinawati, Dwi; Sapari, Sapari
Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : STIESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The main problem in accounting income is the recognition and the measurement of revenue. If the revenuerecognition and the measurement of income is inaccurate, then the corporate operating activities will beconsidered to be ineffective and inefficient.The purpose of this research is to find out whether the revenuerecognition and the measurement of income methods which has been implemented by the company is compatiblewith the Statement of Financial Accounting Standards No. 23.Some aspects of the problemswhich are examinedby the authors are about the transaction recording, revenue recognition and the amount of income.The result ofthe research at PT. Megananda Trans shows that the method which has been applied to recognize their revenueis cash basic method in which the revenue is recognized upon the receiving of payment. The revenue recognitionof PT. Megananda Trans should use the basic accrual method in which the revenue is recognized when thetransaction occurs, as it has been determined in the Financial Accounting Standards so the financial statementthat has been presented is reliable. PT. Megananda Trans for the measurement of income has determined theStatement of Financial Accounting Standard No. 23 and it can be seen from the revenue recognition whichismeasured by using the fair value of return that can be accepted or acceptable by the company.Keywords: Revenue recognition, measurement of income,Statement of Financial Accounting Standards No. 23
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Permufakatan Jahat dalam Menerima dan atau Menyerahkan Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN.Kla) Rinawati, Dwi; Asri, Ardison
Journal Sovereignty Law And Diplomatic Politics Vol. 1 No. 2 (2025): Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jlsdp.v1i2.1038

Abstract

Penyalahgunaan Narkotika di kalangan masyarakat luas ini dapat mengancam masyarakat khususnya generasi muda yang diharapkan sebagai para penerus bangsa di masa yang akan datang, maka di aturlah sanksi-sanksi yang tercantum di Undang-Undang No.35 Tahun 2009 pun haruslah sesuai dengan tujuan-tujuan pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini akan membahas pengaturan tindak pidana Permufakatan Jahat Dalam Menerima Dan/Atau Menyerahkan narkotika dalam hukumpidana Indonesia dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusanPengadilan Negeri Kalianda Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN.Kla. Metode penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridi normatif), menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier. Permufakatan jahat sebagimana diartikan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih, maka dalam hal ketentuan pasal ini, maka apabila dua orang yang tertangkap sebelum melakukan delik yang selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Narkotika. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN.Kla.yang diputus majelis hakim telah tepat dan adil dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Terdakwa yang mendapat hukuman mati pun, pertimbangan hakim sudah matang dan dengan argumentasi selain efek jera, tiada satupun ajaran agama yang menentang pidana mati. Disarankan untuk Hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa haruslah lebih mempertimbangkan terhadap dampak yang akan terjadi akibat dari perbuatan terdakwa.
Co-Authors Ardison Asri Sapari, Sapari