Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ethics and Law Journal: Business and Notary Socio-political Communication and Policy Review
I Putu Dharmanu Yudharta
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Agile Governance dalam Sistem Elektronik Pelayanan Administrasi Pajak Daerah (E-Palapa) pada Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung Agung Dwi Kusuma Wardani; I Putu Dharmanu Yudharta; Juwita Pratiwi Lukman
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.103

Abstract

This research aims to determine Agile Governance in the E-Palapa System for Hotel Taxes in Bapenda Badung. The research method used is a qualitative research method with a descriptive approach. Data was collected by observation, interviews and documentation. The research results show that tax services through the E-Palapa System can be described as fast governance, but they are not fully running optimally. The good enough governance indicator shows that the E-Palapa System still experiences system errors and is forced to close when used by hotel taxpayers to obtain services, so it requires improvements related to the E-Palapa System. The based on quick wins indicator shows that there are still hotel taxpayers who are not timely in reporting or paying their taxes so that the target set by the Badung Bapenda, which are the awareness and compliance of taxpayers in managing their taxes, is still not being implemented optimally. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Agile Governance dalam Sistem E-Palapa pada Pajak Hotel di Bapenda Badung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pajak melalui Sistem E-Palapa dapat dinyatakan sebagai tata kelola pemerintahan yang cepat, tetapi belum sepenuhnya berjalan secara optimal khususnya pada indikator good enough governance dan based on quick wins. Indikator good enough governance menunjukkan bahwa Sistem E-Palapa masih mengalami error system dan forced close pada saat digunakan wajib pajak hotel dalam memperoleh pelayanan sehingga memerlukan adanya pembenahan dan perbaikan terkait Sistem E-Palapa. Indikator based on quick wins menunjukkan bahwa masih adanya wajib pajak hotel yang tidak tepat waktu dalam melaporkan atau membayarkan pajaknya sehingga target yang ditetapkan pihak Bapenda Badung yakni adanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam mengelola perpajakannya masih belum terlaksana secara optimal. Kata Kunci: Agile Governance, Sistem E-Palapa, administrasi pajak, inovasi, pelayanan
Efektivitas Program Sukra Mesari dalam Pelayanan Sertifikasi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar Ni Made Isabel Victoria Syalom B; I Putu Dharmanu Yudharta; Kadek Wiwin Dwi Wismayanti
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.139

Abstract

Tanah merupakan sumber daya alam yang memegang peran sentral dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan masyarakat, tanah digunakan sebagai tempat tinggal, tempat beraktivitas maupun sebagai sumber kehidupan. Hal ini menunjukan bahwa tanah merupakan salah satu unsur yang penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Kehidupan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan perkembangan infrastruktur sangat tergantung pada tanah. Manusia memiliki hak untuk memiliki tanah, dan hak-hak tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 16 ayat (1) dari undang-undang tersebut dengan jelas menyebutkan berbagai hak atas tanah yang dapat dimiliki, antara lain hak milik atas tanah sebagai hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan. Untuk memperoleh hak atas tanah, setiap individu memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan dan mendaftarkan tanah yang mereka ingin miliki di Badan Pertanahan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Undang - Undang. Dengan demikian, Undang-Undang Agraria menjadi dasar hukum yang kuat bagi warga negara untuk memiliki atau mengatur kepemilikan hak atas tanah mereka sesuai dengan hak-hak yang diatur dalam undang-undang tersebut.
Implementasi Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) Dalam Meningkatkan Pelayanan Pengaduan Terkait Pinjaman Online Legal Di Lingkungan Mahasiswa Udayana M. Fadhil Alif Al Khadafi; I Putu Dharmanu Yudharta; I Dewa Ayu Putri Wirantari
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.165

Abstract

Abstrak
Co-Authors Agung Dwi Kusuma Wardani I Dewa Ayu Putri Wirantari Juwita Pratiwi Lukman Kadek Wiwin Dwi Wismayanti M. Fadhil Alif Al Khadafi Ni Made Isabel Victoria Syalom B