Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Masalah Regulasi dan Pengawasan dalam Praktik Korupsi Haji Tahun 2010-2013 Firdaus, Bayu
Jurnal Politik Vol. 3, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problem of corruption has occurred in many government institutions. Corruption is not only occurred in legislative institutions such as DPR, DPD, or DPRD, but also in executive institutions, such as ministries. Corruption in the Ministry of Religious Affairs is chosen to be explored in this paper because of its supposedly commitment and tightly intricate with moral and religious values to oppose any practices of corruption. This paper argues that the practice of corruption in pilgrim seasons of 2010-2013 occurred due to opportunity made available by problematic regulation and abused of supervision by members of DPR. Previous research found that corruption in Indonesia can be divided into three different causes, which are problems of system or regulation, mental, and both of them. This article looks deeply into the factor of system further and offers two important aspects related to this, which are problematic regulation and abuse of legislative supervision. Both have provided opportunities to the practice of corruption in the ministry. This paper also reviews opportunity factor in GONE theory by Bologna.
PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA PT. HUTAMA JAYA INDONESIA Juhari, Ahmad; Firdaus, Bayu
JURNAL ILMIAH MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) Budi Bakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71277/5awczp63

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh harga (price) dan kualitas pelayanan (service quality) terhadap kepuasan pelanggan (customer satisfaction) pada PT. Hutama Jaya Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh harga (price) dan kualitas pelayanan (service quality) terhadap kepuasan pelanggan (customer satisfaction) pada PT. Hutama Jaya Indonesia . Hasil penelitian diperoleh persamaan regresi linier sederhana Y = 3.522 + 0.997X1 + 0.754X2. Ada pengaruh antara harga terhadap kepuasan pelanggan secara parsial dengan nilai thitung = 19,888, ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan secara parsial dengan nilai thitung = 16.051 dan ada pengaruh harga dan kualitas pelayanan secara simultan dengan nilai Fhitung = 3.522. Secara keseluruhan harga dan kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan pelanggan sebesar 0,957, hal ini berarti 95.7% kepuasan pelanggan pada PT. Hutama Jaya Indonesia - Bekasi dipengaruhi oleh variabel harga dan kualitas pelayanan, sedangkan sisanya 4.3% dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar variabel yang diteliti dalam penelitian ini.
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI MATUA HILIA KABUPATEN AGAM firdaus, bayu; Maani, Karjuni Dt
Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 3, No 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/japk.v3i2.17120

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Nagari Matua Hilia, Kabupaten Agam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam pemilihan informan, peneliti menggunakan metode dan teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen. Untuk memastikan validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi metode dan sumber. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Matua Hilia telah melibatkan masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD), namun perencanaan penggunaan ADD lebih terfokus pada kegiatan pemerintah Nagari, dan belum memadai dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan penggunaan dana ADD.