Florentina Dewi Pramesuari
Soegijapranata Catholic University

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains

Hak dan Tanggungjawab Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis Florentina Dewi Pramesuari; Antonius Sarwono Sandi Agus
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 09 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i09.595

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan dan masalah mengenai batasan serta kewajiban dokter dalam melakukan tindakan/pelayanan medis. Metode penulisan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, dengan mempelajari peraturan serta perundang-undangan yang ada di dalam literatur hukum. Hasil penelitian berupa deskriptif analitis. Kesimpulan dari tulisan ini yaitu: Tindakan yang dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak antara dokter-pasien mungkin terjadi. Aturan yang berlaku dalam mengatur kontrak terapeutikal dokter-pasien meliputi pidana, perdata, dan etik.
Analisis Kebijakan Negara Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Medis Florentina Dewi Pramesuari
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i01.875

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa penyelesaian sengketa medis bagi tenaga medis berdasarkan peraturan dan kebijakan yang sekarang ini berlaku di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dengan mempelajari peraturan yang ada di dalam literatur hukum. Hasil penelitian berupa deskriptif analitis. Kesimpulan dari tulisan ini yaitu sengketa medis dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi dengan perspektif perdata, pidana, maupun hukum. Penyelesaian perselisihan diutamakan dengan mekanisme keadilan restoratif.
Penyelesaian Gugatan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Florentina Dewi Pramesuari
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i03.1427

Abstract

Pelayanan kesehatan bertujuan untuk mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang optimal di Indonesia. Pelaksanaannya diatur oleh tata usaha negara (TUN), yang mencakup administrasi negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah. Namun, dalam praktiknya, sering timbul permasalahan di bidang pelayanan kesehatan, yang mengakibatkan terjadinya sengketa TUN. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa atau gugatan terkait keputusan TUN yang menyangkut tenaga medis berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku saat ini di Indonesia. Metodologi yang diterapkan merupakan pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah secara mendalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kajian literatur hukum yang terkait. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Proses pengajuan gugatan di PTUN diawali dengan pendaftaran perkara oleh pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan TUN, dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara oleh hakim PTUN. PTUN kemudian mengeluarkan putusan yang bisa berupa pengabulan atau penolakan gugatan. Jika gugatan dikabulkan, PTUN dapat memerintahkan pembatalan keputusan TUN yang dianggap merugikan serta pemulihan hak-hak penggugat. Putusan PTUN memiliki kekuatan mengikat dan harus dilaksanakan oleh pihak terkait.