Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains KANUN: JURNAL ILMU HUKUM
Della Kristina
Universitas Tarumanagara
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Eksistensi Penerapan Hukum Adat Dalam Perkawinan Adat Talang Mamak Della Kristina
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 09 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i09.619

Abstract

Salah satu suku asli di Indonesia yang masih memegang teguh adat dan mengamalkan hukum adatnya adalah suku Talang Mamak. Suku Talang Mamak merupakan salah satu masyarakat adat yang masih tergolong suku terasing yang hidup di pedalaman Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Hukum adat perkawinan merupakan salah satu bentuk hukum adat yang masih dijalankan dan ditaati oleh masyarakat adat suku Talangi Mamak hingga saat ini. Perkawinan harus dilakukan secara bertahap dan terus menerus sesuai dengan hukum adat yang telah berlaku sejak zaman nenek moyang. Karena perkawinan umumnya dilakukan oleh masyarakat adat berdasarkan hukum adat, ini akan berdampak pada status suami istri, anak, dan harta kekayaan yang dimiliki oleh perkawinan. Penelitian ini mengkaji bagaimana perkawinan dilakukan pada masyarakat adat Talang Mamak di Desa Talang Jerinjing, Kabupaten Indragiri Hulu, dan bagaimana hukum perkawinan adat memengaruhi peran suami-istri, anak, dan harta benda. Menurut jenisnya, penelitian ini digolongkan ke dalam kategori penelitian hukum observasi dengan survei, yaitu jenis penelitian yang mengumpulkan sampel dari populasi dengan menggunakan metode wawancara dan angket sebagai alat pengumpulan data dasar. Secara deskriptif, penelitian ini berusaha memberikan penjelasan yang menyeluruh, mudah dimengerti, dan terorganisir mengenai subjek penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem kekerabatan matrilineal suku Talang Mamak, yang melakukan perkawinan dalam bentuk setengah kawin yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, mulai dari peminangan, kunjungan, peminangan, penyuluhan, penjemputan, dan pengkhususan, hingga ke pesta perkawinan (gawai), mempraktikkan perkawinan setengah kawin. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat menyebabkan suami menjadi orang yang baik dalam kekerabatan istrinya, dan anak perempuan menjadi penerus garis keturunan ibu. Namun, harta yang dimiliki oleh pasangan dapat dibedakan menjadi harta bersama yang dimiliki bersama oleh pasangan dan warisan yang dapat dibagi antara hak suami dan istri.
UNILATERAL CONTRACTUAL TERMINATION AND DISPUTE RESOLUTION IN INDONESIA’S CONSTRUCTION PROJECT AND PUBLIC PROCUREMENT Della Kristina; Tjempaka
KANUN:JURNAL ILMU HUKUM Vol. 28 No. 1: April 2026: The Global and National Challenges for Justice
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kjih.v28i1.1019

Abstract

This study analyzes the complexities of contractual disputes and termination mechanisms in Indonesia’s construction and public procurement sectors. It identifies unilateral termination and payment delays by government entities as often unlawful acts that leave contractors in a vulnerable bargaining position. The research contrasts litigation options in district and administrative courts with alternative dispute resolution (ADR) methods such as mediation and arbitration, highlighting the varying pathways for enforcement and relief. Study adopts a normative juridical approach, relying on statutory texts, case law, doctrinal discussions, and academic literature. It emphasizes comparative insights where relevant to Indonesian practice and integrates doctrinal analysis with practical considerations from project governance and procurement processes. This `article offers a balanced contractual protection model consisting of three main components: standardization of national construction contract clauses, which regulate the obligation to provide compensation and clarification mechanisms before contract termination is carried out; establishment of a construction contract mediation institution, which is independent, fast, and affordable in terms of cost, to be an effective alternative before resorting to arbitration; and reform of national contractual law, through the adoption of the principles of good faith and equitable remedies. This model is expected to be able to close the gap between law in books and law in action, and ensure that every construction contract is implemented with the principles of fairness, transparency, and shared responsibility.
Co-Authors Tjempaka