Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Legality of Anesthesia Assistance in Surgical and Anesthesia Health Services in Hospital Bambang Eko Prasetyo; Sutarno Sutarno; Asmuni
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol 5 No 1 (2023): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2023
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v5i1.159

Abstract

There is a demand from the community for quality health services, but the number of anesthesia service providers is still small. This poses a problem considering that it is the anesthesiologist who must accept the delegation of authority for medical anesthesia procedures. From these problems, this research aims to analyze the arrangements for assisting anesthesia services in hospitals and analyze the legal consequences for hospitals that employ health workers in anesthesia services that are not in accordance with competence and statutory regulations. This research method uses a normative juridical approach with statutory, conceptual and comparative approaches. The results showed that anesthesia services were only recognized after having applied a bachelor's degree in anesthesiology nursing and having certification in the form of Anesthesia Administration Registration Certificate and Anesthesia Management Practice License which are renewed every 5 years. Anesthesia service assistants who have a certificate must be able to carry out their professional authority responsibilities which include pre-anesthesia, intra-anesthesia and post-anesthesia authority by applying 5 competency standards which include legal ethics and patient safety; self-development and professionalism; effective communication; scientific basis of biomedical sciences, anesthesiology, and instrumentation; and clinical skills.
Perlindungan Hukum Rumah Sakit Atas Penggunaan Data Pasien Dalam Peresepan Elektronik Lalu Anugrah Nugraha; Sutarno Sutarno; Ninis Nugraheni; Andika Persada Putra
Unizar Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v6i2.45

Abstract

Peresepan elektronik di pelayanan kesehatan Indonesia sudah mulai dilakukan oleh rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya. Penggunaan media elektronik dalam praktik peresepan elektronik rentan dengan permasalahan kebocoran data, sehingga data pribadi pasien memerlukan perlindungan hukum untuk menjamin keamanannya dan perlindungannya termasuk oleh rumah sakit sebagai salah satu penyedia layanan kesehatan yang mengelola data pasien dalam sistemnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan peresepan elektronik dalam hukum positif Indonesia dan pertanggungjawaban rumah sakit terhadap kebocoran data pribadi pasien. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan masih tidak adanya peraturan yang mengatur secara spesifik terkait perlindungan data pribadi dalam peresepan elektronik di Indonesia dan pertanggungjawaban rumah sakit terhadap kebocoran data pribadi pasien dipengaruhi upaya yang telah dilakukan untuk menjamin keamanan data pribadi pasien apabila telah mencapai upaya maksimal maka rumah sakit tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban.