This Author published in this journals
All Journal Jurnal Selat
Okky Razma, Okky
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalisasi Penanganan Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir Kota Batam Jumali, Jumali; Farhan, Nurul; Razma, Okky; Amalia, Nina Firda; Sudarmiati, Sudarmiati
Jurnal Selat Vol 5 No 1 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (660.961 KB)

Abstract

Pollution due to industrial waste occurs mostly in coastal ecosystems as well as on sea water conditions. Meanwhile, when looking at the damage that occurred in coastal areas and oceans, the damage that occurred in the form of damage to coastal ecosystems such as mangroves and coral reefs due to reclamation and pollution. This condition occurs when Batam is held by the Batam Authority. Associated with environmental pollution problems caused by the industry bring tremendous impact on peoples lives, because it can cause environmental damage. Therefore, it needs serious handling to overcome them. So that between government, society and the environment needed a reciprocal relationship that must always be developed to stay in a harmonious and dynamic state. Keywords: The role of government in handling Pollution in coastal area of Batam City   Pencemaran akibat limbah industri banyak terjadi pada ekosistem pesisir serta pada kondisi air laut. Sedangkan bila melihat kerusakan yang terjadi di wilayah pesisir dan lautan, kerusakan yang terjadi berupa rusaknya ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang akibat reklamasi dan pencemaran. Kondisi ini banyak terjadi ketika Batam dipegang Otorita Batam. Terkait dengan permasalahan pencemaran lingkungan akibat industri membawa dampak yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat, karena bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perlu penanganan yang serius untuk mengatasinya. Sehingga antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan dibutuhkan hubungan timbal balik yang selalu harus dikembangkan agar tetap dalam keadaan yang serasi dan dinamis. Kata kunci: Peran pemerintah dalam penanganan Pencemaran di wilayah pesisir Kota Batam
Politik Hukum Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Studi Kasus Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau) Razma, Okky; Sucipta, Pery Rehendra
Jurnal Selat Vol 6 No 1 (2018): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (786.686 KB) | DOI: 10.31629/selat.v6i1.810

Abstract

Indonesia adalah negara kepulauan, luasnya negara Indonesia dan banyaknya pulau yang tersebar di Indonesia mengakibatkan Indonesia berbatasan dengan banyak negara, itu artinya Indonesia memiki banyak kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah negara oleh karena itu diperlukan pengelolaan terhadap kawasan perbatasan.  Dimanika kelembagaan yang terjadi pada pengelolaan kawasan perbatasan daerah provinsi kepulauan riau merupakan bagian dari politik hukum pemerintah yang ternyata menambah kompleksitas permasalahan yang telah kompleks. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan tujuan untuk mengetahui Bagaiamana Politik Hukum Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Studi Kasus Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, dengan sumber data sekunder dan data primer, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian dipaparkan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya perbaikan terhadap arah politik hukum pemerintah yang mengarah kepada penguatan kelembagaan terhadap Badan Pengelola Perbatasan agar tujuan dari politik hukum itu sendiri dapat tercapai.