Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Selat Jurnal Cahaya Keadilan
Alfis Setyawan, Alfis
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN SURAT KUASA JUAL TERHADAP PENJUALAN OBJEK HAK TANGGUNGAN DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET Setyawan, Alfis
Jurnal Selat Vol 4 No 1 (2016): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (728.76 KB)

Abstract

Act No. 4 Year 1996 On Amenability Rights, did not recognize the selling power of attorney known is the agreement between the creditor and the debtor to sell the object of a security interest is under the hand as efforts to resolve the bad credit borrowers, the agreement between the creditor and the debtor agreed after the occurrence of bad loans by the debtor. Use of the selling power of attorney by the creditor for the sale of objects Amenability Right are not in accordance with the provisions of Act No. 4 Year 1996 On Amenability Rights, the lender and the buyer objects encumbrance not get legal protection, the purchase agreement does not meet the requirements of the agreement validity requirements as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Keywords: Selling Power of Attorney, amenability right, credit   Surat kuasa jual yang dibuat dan ditanda-tangani oleh kredit dengan debitur pada saat pencairan kredit atau pada saat penandatanganan perjanjian kredit bertetangan atau tidak dikenal dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, artinya surat kuasa jual tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. maka kreditur dan pembeli barang pembatas tidak mendapatkan perlindungan hukum, perjanjian pembelian Tidak memenuhi persyaratan persyaratan validitas perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kata kunci: Surat Kuasa Jual, Hak Tanggungan, Kredit
STANDARISASI PELAYANAN KEDOKTERAN SEBAGAI UPAYA PREVENTIF MALPRAKTEK KEDOKTERAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM Setyawan, Alfis
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, tidak cukup mengatur tentang standar pelayanan kedokteran. Standarisasi Pelayanan Kedokteran sebagai standar minimum yang berlaku secara nasional sangatlah diperlukan. Standarisasi Pelayanan Kedokteran harus berbentuk aturan hukum sehingganya mengikat dan memiliki daya paksa secara hukum, sekaligus akan dapat menjadi upaya preventif terjadinya malpraktek kedokteran, karena dokter mempunyai kewajiban hukum berpraktek berdasarkan standarisasi pelayanan kedokteran. Jenis penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang lebih menekankan kepada penelitian kepustakaan, dimana bahan-bahan yang digunakan akan didapatkan dari undang-undang, peraturan pemerintahan, literatur-literatur, putusan-putusan pengadilan yang berhubungan dengan bahan penulisan, selain dari data yang diperoleh dari kepustakaan, akan turut disertakan data dari hasil penelitian di masyarakat yang dilakukan dalam bentuk wawancara, dari penelitian ini diharapkan diperoleh hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.
TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN SURAT KUASA JUAL TERHADAP PENJUALAN OBJEK HAK TANGGUNGAN DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET Setyawan, Alfis
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 1 (2016): april 2016
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan surat kuasa jual yang diberikan dari debitur kepada kreditur untuk penjualan objek hipotek , hal ini tidak sesuai dengan ketetapan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hipotek. Apabila penulis merujuk kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 15 ayat (1) berbunyi: Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain dari pada membebankan Hak Tanggungan; b. tidak memuat kuasa substitusi; c. mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utangdan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor apabila debitor bukan pemberi Hak Tanggungan. Pemberi kredit dan beban hipotik objek pembeli tidak memperoleh perlindungan sah, persetujuan membeli tidak menjumpai kebutuhan dari kebutuhan kebenaran kesepakatan seperti ditetapkan di Artikel 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seharusnya dalam praktek pengikatan kredit oleh bank dengan nasabah debitur, bank tidak lagi mempersiapkan surat kuasa jual, karena telah ada lembaga Hak Tanggungan, akan tetapi surat kuasa jual tetap ada disetiap pengikatan kredit, dengan alasan bank sangat membutuhkan surat kuasa jual tersebut.
Co-Authors