Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Selat Jurnal Hukum Respublica Ensiklopedia Social Review Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan International Journal of Law and Public Policy (IJLAPP) Jurnal Gagasan Hukum Sanskara Hukum dan HAM West Science Law and Human Rights NuCSJo : Nusantara Community Service Journal Jotika Research in Business Law
Ade Pratiwi Susanty, Ade Pratiwi
Unknown Affiliation
Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Peningkatan Pemahaman Pemilik Usaha Mengenai Pelaksanaan Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Suhendro, Suhendro; A.H.R, Devie Rachmat; Susanty, Ade Pratiwi
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 3 No. 3 (2019): Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Sektor Publik melalui Pengabdian dan Pelatih
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v3i3.422

Abstract

Masalah yang ditemukan dalam layanan ini kepada pemilik bisnis adalah kurangnya pemahaman pemilik bisnis tentang penerapan perlindungan hukum untuk rahasia dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan layanan ini adalah meningkatkan pemahaman pemilik bisnis mengenai penerapan perlindungan hukum untuk rahasia dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Metode untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah menggunakan metode ceramah, dialog dan diskusi dalam konteks konseling hukum untuk meningkatkan pemahaman publik tentang implementasi perlindungan hukum rahasia dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah Ketua Asosiasi Pengusaha Wanita Indonesia (IWAPI) Kota Pekanbaru, memberikan kontribusi untuk menyediakan tempat bersama dengan fasilitas pendukung untuk pelaksanaan kegiatan dan menghadirkan ibu-ibu IWAPI sebagai peserta. Keluaran target dari layanan ini kepada pemilik bisnis adalah artikel ilmiah yang telah diserahkan ke jurnal nasional yang tidak terakreditasi, serta bagian dari implementasi Tri Dharma dari institusi tersier. Kesimpulannya adalah kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta. Ini bisa dilihat dari jawaban peserta dalam kuesioner yang diberikan setelah kegiatan itu dilakukan. Setelah kegiatan dilakukan, 88% peserta menjawab bahwa mereka sudah tahu materi yang disajikan. Sarannya adalah bahwa kegiatan dengan tema ini harus dilakukan terus menerus kepada pemilik bisnis.
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Mengenai Merek Terhadap Makanan Khas/Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Suhendro, Suhendro; Rachmat, Devie; Susanty, Ade Pratiwi
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 4 No. 2 (2020): Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan SDM melalui Pengabdian, Edukasi, dan Kine
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v4i2.513

Abstract

Permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap merek terhadap makanan tradisional / tradisional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian ini adalah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek. Cara pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog dan diskusi dalam rangka penyuluhan hukum tentang peningkatan pemahaman masyarakat tentang merek terhadap makanan tradisional / tradisional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek. Mitra partisipasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah warga / masyarakat di Kelurahan Tangkerang Utara Kota Pekanbaru yang turut andil menyediakan tempat beserta fasilitas pendukung untuk pelaksanaan kegiatan dan menghadirkan warga sebagai peserta. Sasaran luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah artikel ilmiah yang telah disampaikan ke jurnal nasional, serta sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kesimpulannya adalah kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh para peserta. Hal ini terlihat dari jawaban peserta dalam kuisioner yang diberikan setelah kegiatan dilaksanakan. Setelah kegiatan dilaksanakan, 88% peserta menjawab sudah mengetahui materi yang disampaikan. Sarannya, kegiatan dengan tema ini hendaknya dilaksanakan secara berkelanjutan bagi masyarakat yang memiliki usaha.
Tinjauan Hukum terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Layanan Finansial Digital Susanty, Ade Pratiwi; Bintarawati, Fenny
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 4 No. 02 (2025): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v4i02.715

Abstract

Pertumbuhan pesat layanan keuangan digital di Indonesia telah mempercepat pemrosesan data pribadi, menimbulkan kekhawatiran hukum yang signifikan terkait perlindungan privasi dan keamanan data. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai kerangka hukum komprehensif yang bertujuan melindungi data pribadi dan memperkuat hak-hak subjek data di era digital. Penelitian ini menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dalam konteks layanan keuangan digital di Indonesia menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menganalisis ketentuan undang-undang, prinsip hukum, dan tata kelola institusional yang mengatur perlindungan data pribadi, serta interaksinya dengan regulasi sektoral di industri layanan keuangan. Temuan menunjukkan bahwa Undang-Undang PDP memberikan landasan normatif yang kuat dengan mengakui hak subjek data, menetapkan kewajiban bagi pengendali dan pemroses data, serta menetapkan mekanisme penegakan hukum melalui sanksi administratif, perdata, dan pidana. Namun, implementasinya dalam layanan keuangan digital menghadapi beberapa tantangan, termasuk fragmentasi regulasi, tumpang tindih otoritas pengawas, kesiapan institusional, dan kapasitas kepatuhan di kalangan penyedia layanan. Studi ini menyimpulkan bahwa efektivitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 bergantung pada harmonisasi regulasi, koordinasi kelembagaan yang jelas, dan pengembangan peraturan pelaksana untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan data pribadi yang efektif dalam ekosistem keuangan digital Indonesia.
Legal Certainty in Electronic Contracts for E-Commerce Transactions in Indonesia Susanty, Ade Pratiwi
West Science Law and Human Rights Vol. 4 No. 01 (2026): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v4i01.2587

Abstract

The rapid expansion of e-commerce in Indonesia has led to the extensive use of electronic contracts as the primary legal instrument governing digital transactions. This development raises important legal issues related to legal certainty, particularly concerning the validity, enforceability, evidentiary value, and protection of parties involved in electronic contracts. This study aims to analyze legal certainty in electronic contracts within e-commerce transactions in Indonesia using a normative juridical approach. The research examines statutory regulations, legal principles, and doctrines related to contract law, electronic transactions, and consumer protection. The findings indicate that Indonesian law has formally recognized electronic contracts as legally binding and has acknowledged electronic documents as valid evidence. However, several challenges remain, including ambiguity in electronic consent, limitations in authentication mechanisms, evidentiary reliability, and the imbalance of bargaining power between business actors and consumers. The lack of full harmonization between traditional contract law and electronic transaction regulations also affects the predictability and consistency of legal enforcement. This study concludes that while the existing legal framework provides a basic level of legal certainty, further normative refinement and regulatory harmonization are necessary to strengthen legal protection and enhance trust in e-commerce transactions in Indonesia.
Co-Authors andrew shandy utama, andrew shandy Bintarawati, Fenny Devie Rachmat Ali Hasan Rifaie sandra dewi Suhendro Suhendro