Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Analisis Penyaluran Dana ZIS di BAZNAS terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Mutiara Olencia Indra; Popon Srisusilawati; Redi Hadiyanto
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 4, No. 1, Juli 2024 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v4i1.3651

Abstract

Abstract. One of the problems faced by many countries is poverty. The poverty rate of a country is one of the benchmarks that can be used to measure the good and bad of the country’s economy. Zakat is one of the concepts offered by religion to help overcome poverty. This research aims to find out how the distribution of ZIS funds is implemented in BAZNAS Cianjur Regency and to analyze the distribution of ZIS funds in BAZNAS towards reducing poverty levels in Cianjur Regency. This study uses a quantitative approach. Sources of research data from primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews, questionnaires and literature review. The analysis method uses simple linear regression analysis with validity and reliability tests, classical assumption test, and hypothesis tests. The results of this research are the implementation of ZIS fund distribution in BAZNAS Cianjur Regency including distribution of traditional consumptive, creative consumptive and creative productive. The results of the analysis are that the distribution of ZIS funds in BAZNAS Cianjur Regency has a significant positive influence on reducing poverty levels in Cianjur Regency. Abstrak. Salah satu masalah yang dihadapi banyak negara adalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan suatu negara merupakan salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur baik buruknya perekonomian negara tersebut. Zakat adalah salah satu konsep yang ditawarkan oleh agama untuk membantu mengatasi kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Cianjur dan untuk menganalisis penyaluran dana ZIS di BAZNAS terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data penelitian dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, kuesioner dan studi pustaka. Adapun metode analisis menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Cianjur meliputi penyaluran konsumtif tradisional, konsumtif kreatif dan produktif kreatif. Hasil analisis adalah penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Cianjur memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Cianjur.
Analisis Konsep Maslahah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Implementasi Program Sehati di Jawa Barat Salma Nabila Prasetyo; Redi Hadiyanto; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13796

Abstract

Abstract. Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance requires all products circulating in Indonesia to have a halal certificate, intending to ensure compliance with Sharia principles and protect consumers. To support the implementation of these provisions, the Ministry of Religion through BPJPH launched the Sehati program which specifically assists MSE actors in obtaining halal certificates, especially in provinces with the largest number of MSEs such as West Java. aims to analyze the implementation of the Sehati program in supporting the implementation of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance, focusing on the concept of maslahah, and the impact of MSE actors who do not obey the rules in West Java. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach, involving interviews and collecting data through interviews, observations, and documentation with descriptive analysis. The implementation of the Sehati program in West Java faces challenges, especially in the socialization and supervision of MSEs that have not been halal certified. The Sehati program is effective in providing free halal certificates, but it is considered inadequate ahead of the halal policy which begins in October 2024. Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance only regulates the legal consequences for business actors who have been certified halal, without rules for those who do not have a halal certificate. Abstrak. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal, dengan tujuan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariat dan melindungi konsumen. Untuk mendukung implementasi ketentuan tersebut, kemenag melalui BPJPH meluncurkan Program Sehati yang khusus membantu pelaku UMK dalam memperoleh sertifikat halal, terutama di provinsi dengan jumlah UMK terbanayak seperti Jawa Barat. bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Sehati dalam mendukung pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dengan fokus pada konsep maslahah, dan dampak pelaku UMK yang tidak menaati aturan di Jawa Barat. penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara serta mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan analisis deskriptif. Implementasi Program Sehati di Jawa Barat menghadapi tantangan, terutama dalam sosialisasi dan pengawasan UMK yang belum bersertifikat halal. Program Sehati efektif dalam memberikan sertifikat halal gratis, tetapi dianggap kurang memadai menjelang kebijakan halal yang dimulai pada Oktober 2024. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal hanya mengatur akibat hukum bagi pelaku usaha yang sudah bersertifikat halal, tanpa aturan untuk yang belum memiliki sertifikat halal.
Keabsahan Fintech Lending Menggunakan Data Diri Orang Lain Ditinjau dari Hukum Perdata Ddan Hukum Islam Gea Mustika; Redi Hadiyanto; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13958

Abstract

Abstract. The development of technology today has both positive and negative impacts on society, one of which is in the field of financing services. This phenomenon is known as fintech lending or online lending. The convenience offered in fintech lending creates problems, where as a result of the verification system that tends to be easy it is often misused by borrowing other people's personal data to register. The purpose of this research is to find out the practice of fintech lending using other people's personal data and how the analysis of Islamic law and civil law on the practice of fintech lending using other people's personal data. The research method used is qualitative with a juridical normative approach. The qualitative method was chosen because the research writing was made descriptively from the data collected, processed without being converted into symbol or number form. The existence of normative and juridical approaches is to perfect the legal material in this research. The normative approach is legal research that will answer problems from the point of view of Islamic law based on legal norms and rules. While the juridical approach will answer the problem from the point of view of civil law based on the norms and rules of law. The results of this study indicate that from the review of Islamic law using kafalah and hiwalah contracts, the use of other people's personal data for fintech lending activities is considered invalid. Then from the review of regional regulations. Abstrak. Perkembangan teknologi saat ini membawa dampak positif dan negatif pada masyarakat, salah satunya dalam bidang layanan pembiayaan. Fenomena tersebut dikenal dengan sebutan fintech lending atau pinjaman online. Kemudahan yang ditawarkan pada fintech lending menimbulkan permasalahan, dimana akibat dari sistem verifikasi yang cenderung mudah seringkali disalahgunakan dengan meminjam data diri orang lain untuk mendaftar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktek fintech lending menggunakan data diri orang lain serta bagaimana analisis hukum islam dan hukum perdata terhadap praktek fintech lending menggunakan data diri orang lain. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Metode kualitatif dipilih karena penulisan penelitian dibuat secara deskriptif dari data yang dikumpulkan, diproses tanpa diubah kedalam bentuk symbol atau bilangan. Adanya pendekatan normatif dan yuridis yaitu untuk menyempurnakan bahan hukum pada penelitian ini. Pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang akan menjawab permasalahan dari sudut pandang hukum islam berdasarkan norma dan aturan hukumnya. Sedangkan pendekatan yuridis akan menjawab permasalahan dari sudut pandang hukum perdata berdasarkan norma dan aturan hukumnya. Hasil pada penelitian ini menunjukan dari tinjauan hukum islam dengan menggunakan akad kafalah dan hiwalah penggunaan data diri orang lain untuk kegiatan fintech lending dianggap tidak sah. Lalu dari tinjauan hukum perdata fintech lending menggunakan data diri orang lain juga dianggap tidak sah secara hukum perdata.
Analisis Good Corporate Governance (GCG) Syariah terhadap Kinerja Penyaluran Dana Zakat di Baznaz Kota Bandung Silvi Pitriani; Redi Hadiyanto; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13959

Abstract

Abstract. This study aims to analyze sharia GCG and Law 23 of 2011 on the performance of zakat fund distribution in Bandung City Baznaz. This research was conducted at BAZNAS Bandung City. The method used in this study is qualitative descriptive analysis. The data collection method in this study includes studying books, legal journals, research results, and legal documents. The results of the study show that the management of zakat distribution in BAZNAS Bandung City includes several activities, namely collection, management, utilization, and distribution. Analysis of the application of Good Governance principles in the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Bandung City, the following indicators are used: transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. Zakat management based on Law No. 23 of 2011, the activities include strategic planning for zakat collection, organizing structures for zakat distribution, direction on the use of zakat in accordance with the established principles, coordination between institutions involved in zakat management, as well as supervision of the use and distribution of zakat to ensure compliance and effectiveness of the program. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis GCG syariah dan uu 23 tahun 2011 terhadap kinerja penyaluran dana zakat di baznaz kota bandung. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen distribusi zakat di BAZNAS Kota Bandung meliputi beberapa kegiatan yaitu pengumpulan, pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian. Anlisis penerapan prinsip Good Governance di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung, digunakan indikator-indikator berikut: keterbukaan (transparansi), pertanggung jawaban (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), kemandirian (independensi), serta keadilan dan kesetaraan (fairness). pengelolaan zakat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, kegiatan tersebut mencakup perencanaan strategis pengumpulan zakat, pengorganisasian struktur untuk pendistribusian zakat, pengarahan terhadap penggunaan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan, koordinasi antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan zakat, serta pengawasan terhadap penggunaan dan pendistribusian zakat untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas program.
Dampak Praktik Kredit Bank Keliling terhadap Usaha Mikro Masyarakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di pasar Wahana Rancaekek Rifki Adam Rachim; Redi Hadiyanto; Yandi Maryandi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.15069

Abstract

Abstract. Mobile Banks often operate in various villages in response to the needs of people in areas that are remote or difficult to reach by formal financial institutions. One of the markets frequently visited by mobile banks is Pasar Wahana located in Rancaekek. Rancaekek District, Bandung Regency. In this market, most businesses sell clothing, food and shelter. A mobile bank is a type of banking service that comes directly to the customer’s location, so the costumer does not need to visit the bank to conduct transactions or apply for loans. This service makes is easy for customers with an uncomplicated process. Mobile banks often reach out to groups such as housewives who gather for social or other activities. They provide loans without the need for collateral, which is particularly attractive to housewives and traders who need capital quickly. Due to unstable income, many traders rely on mobile banks for financial matters, especially in urgent situations. However, this reliance can have a negative impact on the community’s economy, as it can exacerbate their economic difficulties in the long run. While mobile banks can help drive the local economy, they can also cause economic problems. Some communities even get stuck in debt with more than one mobile bank to cover previous loans, which are often difficult to repay. In addition, some are aware that loans from mobile banks involve interest, which is against Islamic teachings, but they still make use of the service due to urgent economic needs. This situation shows that while mobile banks provide a temporary solution to some people’s financial problems, they can also present long-term challenges to the financial stability of individuals. Abstrak. Bank keliling sering kali beroperasi di berbagai desa sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat di daerah yang terpencil atau sulit dijangkau oleh institusi keuangan formal. Salah satu pasar yang sering dikunjungi oleh Bank Keliling adalah Pasar Wahana yang terletak di Rancaekek, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Di pasar ini, sebagian besar pelaku usaha menjual bahan sandang, pangan, papan. Bank keliling adalah jenis layanan perbankan yang datang langsung ke lokasi nasabah, sehingga nasabah tidak perlu mengunjungi bank untuk melakukan transaksi atau mengajukan pinjaman. Layanan ini memudahkan nasabah dengan proses yang tidak rumit. Bank keliling seringkali menjangkau kelompok-kelompok seperti ibu-ibu rumah tangga yang berkumpul untuk kegiatan sosial atau lainnya. Mereka menyediakan pinjaman tanpa memerlukan jaminan, yang sangat menarik bagi ibu rumah tangga dan pedagang yang membutuhkan modal secara cepat. Karena pendapatan yang tidak stabil, banyak pedagang mengandalkan bank keliling untuk masalah keuangan, terutama dalam situasi mendesak. Namun, ketergantungan ini dapat berdampak negatif pada perekonomian masyarakat, karena dapat memperburuk kesulitan ekonomi mereka dalam jangka Panjang. Meskipun bank keliling dapat membantu menggerakan perekonomian lokal, mereka juga dapat menimbulkan masalah ekonomi. Beberapa masyarakat bahkan terjebak dalam utang dengan lebih dari satu bank keliling untuk menutupi pinjaman sebelumnya, yang sering kali sulit dilunasi. Selain itu, ada yang menyadari bahwa pinjaman dari bank keliling melibatkan bunga yang bertentangan dengan ajaran islam, namun mereka tetap memanfaatkan layanan tersebut karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Situasi ini menunjukan bahwa meskipun bank keliling memberikan solusi sementara untuk masalah keuangan sebagian masyarakat, mereka juga dapat menghadirkan tantangan jangka Panjang terhadap kestabilan keuangan individu.
Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Menyelesaikan Sengketa Wakaf di Indonesia Prima Rizki, Alfina; Zaini Abdul Malik; Redi Hadiyanto
Indonesia Journal of Zakat and Waqf Vol 3 No 1 (2024): Indonesia Journal Of Zakat And Waqf
Publisher : Department of Management Zakat and Waqf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/ijaza.v3i1.8835

Abstract

Penelitian ini adalah untuk menyelidiki peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam menyelesaikan sengketa wakaf di Indonesia. Penelitian ini akan menggali kontribusi BWI dalam penyelesaian sengketa wakaf, kerangka hukum dan regulasi yang mengatur wakaf, serta proses penyelesaian sengketa. Penelitian ini juga akan melibatkan studi kasus tentang sengketa wakaf spesifik yang berhasil diselesaikan oleh BWI, dengan fokus pada kriteria yang digunakan dalam proses penyelesaian. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi kolaborasi antara BWI dan pihak eksternal, penerapan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), dan penggunaan teknologi dalam penyelesaian sengketa wakaf. Evaluasi kinerja BWI, tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa wakaf, serta pentingnya pengembangan kapasitas dan pelatihan juga akan dibahas. Penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan stakeholder dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Terakhir, penelitian ini akan membahas prospek masa depan BWI dalam bidang penyelesaian sengketa wakaf.