Dery Hendryan
Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Operasi Yustisi Penanganan Covid-19 Dery Hendryan; Muhammad Rusjana; Yudi Yusnandi
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v8i1.2437

Abstract

One of the main duties and functions of the Legal Department as regulated by the Mayor of Bandar Lampung No. 38 of 2021 Article 9 paragraph (1). There is Regional Regulation No. 1 of 2018. During the Covid-19 pandemic, the government issued Mayor's regulation Bandar Lampung city No. 18 of 2020 and No. 25 of 2020. This regulation forms the juridical basis and technical guidelines for judicial operations in handling Covid-19. The problem in this research is, what is the role of the Legal Department of the Bandar Lampung City Regional Secretariat in the justice operations in handling Covid-19? And what are the supporting and inhibiting factors in carrying out the justice operation? The research method is a normative juridical approach and an empirical juridical approach using secondary data and primary data. The results of the study, that the role of the Legal Department in the efforts of the Judicial Operations for Handling Covid-19 for Enforcement of Legislation, are in the form of: (1) not optimal due to the absence of the main tasks and functions of the Legal Section in Regional Regulation No. 1 of 2018, Mayor Regulation No. 18 of 2020 and Mayor Regulation No. 25 of 2020, (2) coaching (socialization/ education), written warnings 1, 2 and 3, controlling and sealing, (3) does not have a deterrent effect on residents and business actors because of light sanctions. Supporting factors for the Judicial Operations handling of Covid-19, namely: (1) support from the Mayor according to the vision and mission for Bandar Lampung, Healthy, Smart, Faithful, Cultured, Comfortable, Superior, Competitive, Based on the Economy for the Prosperity of the People, (2) coordination between agencies related very well and (3) the actions of the PPNS/Justisi Team were accompanied by the police as the PPNS Supervisory Board. The inhibiting factors are: (1) lack of facilities and infrastructure, (2) limited number of PPNS and (3) the Regional Regulation on Covid-19 does not yet exist, as a result of which sanctions and fines cannot be applied.
Upaya Kebijakan Kriminalisasi dalam Penegakan Hukum Tindakan Prank di Masyarakat Melalui Saluran Streaming Tian Terina; Muhamad Rusjana; Dery Hendryan
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v8i2.2563

Abstract

The aim of the prank is to make the person, in this case the victim, feel pranked, thereby creating a sense of satisfaction in the prank maker. There are various types of pranks, including pranks that use a crime theme, such as kidnapping, pointing a sharp weapon, or acting as a thug who pretends to threaten the victim of his prank. However, not all pranks end in jokes or antics, excessive pranking can cause losses and also victims. These prank actions include actions that create pros and cons, whether these actions can fall into the category of criminal acts that require criminal sanctions or are just guidance.
Menakar Kedudukan Konstitusi Sebagai Landasan Hukum Dalam Pembentukan Regulasi Nasional Martina Male; Dery Hendryan
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5747

Abstract

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu instrumen penting dalam menyesuaikan sistem ketatanegaraan dengan perkembangan demokrasi dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Dalam perkembangannya, muncul berbagai wacana mengenai perubahan konstitusi, khususnya terkait pembatasan masa jabatan Presiden dan penguatan sistem presidensial. Isu ini menjadi perdebatan karena menyangkut keseimbangan antara upaya menjaga demokrasi melalui pembatasan kekuasaan dan kebutuhan menciptakan stabilitas pemerintahan yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain ideal amandemen UUD 1945 dalam konteks pembatasan masa jabatan Presiden serta penguatan sistem presidensial di Indonesia.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan terhadap ketentuan konstitusi, teori demokrasi konstitusional, serta prinsip-prinsip sistem pemerintahan presidensial.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan Presiden selama dua periode merupakan mekanisme konstitusional yang penting untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan menjaga sirkulasi kepemimpinan dalam sistem demokrasi. Di sisi lain, penguatan sistem presidensial perlu dilakukan melalui penyempurnaan hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif, penguatan sistem checks and balances, serta peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan tanpa mengurangi prinsip-prinsip demokrasi. Desain ideal amandemen UUD 1945 hendaknya tidak berfokus pada perpanjangan masa jabatan Presiden, melainkan pada upaya memperkuat kelembagaan negara dan menjamin stabilitas pemerintahan yang tetap sejalan dengan nilai-nilai konstitusional.