Muhammad Abduh
Institut Agama Islam Tasikmalaya

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN DALAM PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI Muhammad Abduh
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2022): JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Settlement of disputes through mediation is preceded by a discussion of negotiations as the basis for the procedure for resolving disputes through mediation because in mediation efforts to resolve disputes are carried out through negotiation and bargaining between the disputing parties. This research can be categorized as literature research, the theoretical framework of the normative - juridical approach. In an effort to find the truth, the authors use a normative - juridical approach. The technique used is the main content analysis related to mediation in Perma No. 1 of 2016. The results of this study are as follows. First, the mediator certificate is explained in Perma Number 1 of 2016 Article 13 that every mediator is required to have a mediator certificate obtained after participating and declared to have passed the mediator certification training organized by the Supreme Court or an institution that has obtained accreditation from the Supreme Court. Second, the mediation procedure in the Supreme Court regulations applies in a litigation process in court, both within the General Court and Religious Courts. Each judge, mediator, parties and/or legal counsel must follow the procedure for resolving disputes through mediation.
Tertunda Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Studi Di Desa Cipatujah Muhammad Abduh; Roni Nurhidayat
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2023): Oktober,2023
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the rituals in Cipatujah Village, Tasikmalaya Regency is the postponement of inheritance distribution. This delay is caused because one of the parents is still alive and the heir is not yet an adult. The purpose of this research is to find out the perspectives of positive law and Islamic law on the postponement of the division of inheritance and its procedures, as well as the perspective of the local government regarding it. This research uses descriptive qualitative methods, including documentation, observation of the application of delayed inheritance distribution, and interviews with community leaders. The juridical-empirical method was also used. The result of this research is that Islamic Law suggests accelerating the process of inheritance distribution if there is no compelling reason. Surah An-Nisa contains this instruction, especially in verses 5, 7, 13, and 14. If all heirs agree unanimously or if there is a shar'i justified reason, the division of inheritance can be postponed. The postponement of the distribution of the inheritance can be justified by the heirs using their legal capacity. Article 830 of the Civil Code and article 175 of the second book of the Compilation of Islamic Law encourage the acceleration of the inheritance distribution process in Indonesia. It is important to remember that postponement of the division of the estate can be authorised if all the heirs agree. As part of the inheritance division process, all outstanding debts, funeral costs, and wills are usually paid before the remaining assets are distributed to the heirs according to their rank of receipt. In Cipatujah Village, there is a custom of delaying the division of inheritance because one parent is still alive and the designated heir is too young to responsibly administer the estate. In Cipatujah Village, the division of inheritance is done independently or with assistance from the authorities or religious and community leaders. In Islamic jurisprudence, under some conditions, such as when there are shar'i justified reasons, the division of inheritance in Cipatujag Village can be postponed. This can happen when one of the parents of the designated heir is still alive and the heir is still a child, in which case the division of inheritance needs to be postponed.
IMPLEMENTASI BATAS USIA PERKAWINAN PASCA REVISI UU PERKAWINAN: Analisis Praktik Pernikahan Dini Di KUA Bungursari Kota Tasikmalaya Tahun 2023–2024 Muhammad Abduh; Dede Wahyudi; Moch Rizki Afrizal
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 1 (2026): Maret, 2026
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/4rag9w85

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan ketentuan batas usia perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, pada periode 2023–2024. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan masih terjadinya praktik pernikahan dini di tengah penerapan regulasi tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif-analitis serta pendekatan normatif empiris. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara induktif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan batas usia minimal 19 tahun telah terlaksana dengan baik dari sisi administratif. Hal ini terlihat dari tidak ditemukannya pencatatan perkawinan di bawah umur tanpa melalui mekanisme dispensasi. Namun demikian, dari aspek substansial, kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka pernikahan dini. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang cukup dominan, seperti kehamilan di luar nikah serta tekanan dari lingkungan keluarga. Di samping itu, adanya mekanisme dispensasi kawin juga menjadi ruang yang memungkinkan terjadinya perkawinan di bawah batas usia yang telah ditetapkan. Peran KUA dalam konteks ini tidak hanya sebatas pada fungsi administratif, tetapi juga mencakup peran edukatif melalui pelaksanaan bimbingan pranikah dan penyuluhan hukum keluarga. Meskipun demikian, upaya tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial dan budaya masyarakat. Penelitian ini menegaskan adanya ketimpangan antara keberhasilan secara administratif dengan efektivitas secara sosial dalam implementasi kebijakan batas usia perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan edukasi guna meningkatkan efektivitas kebijakan dalam menekan praktik pernikahan dini. Kata kunci: batas usia perkawinan, pernikahan dini, dispensasi kawin, efektivitas hukum, KUA.