Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tertunda Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Studi Di Desa Cipatujah Muhammad Abduh; Roni Nurhidayat
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2023): Oktober,2023
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the rituals in Cipatujah Village, Tasikmalaya Regency is the postponement of inheritance distribution. This delay is caused because one of the parents is still alive and the heir is not yet an adult. The purpose of this research is to find out the perspectives of positive law and Islamic law on the postponement of the division of inheritance and its procedures, as well as the perspective of the local government regarding it. This research uses descriptive qualitative methods, including documentation, observation of the application of delayed inheritance distribution, and interviews with community leaders. The juridical-empirical method was also used. The result of this research is that Islamic Law suggests accelerating the process of inheritance distribution if there is no compelling reason. Surah An-Nisa contains this instruction, especially in verses 5, 7, 13, and 14. If all heirs agree unanimously or if there is a shar'i justified reason, the division of inheritance can be postponed. The postponement of the distribution of the inheritance can be justified by the heirs using their legal capacity. Article 830 of the Civil Code and article 175 of the second book of the Compilation of Islamic Law encourage the acceleration of the inheritance distribution process in Indonesia. It is important to remember that postponement of the division of the estate can be authorised if all the heirs agree. As part of the inheritance division process, all outstanding debts, funeral costs, and wills are usually paid before the remaining assets are distributed to the heirs according to their rank of receipt. In Cipatujah Village, there is a custom of delaying the division of inheritance because one parent is still alive and the designated heir is too young to responsibly administer the estate. In Cipatujah Village, the division of inheritance is done independently or with assistance from the authorities or religious and community leaders. In Islamic jurisprudence, under some conditions, such as when there are shar'i justified reasons, the division of inheritance in Cipatujag Village can be postponed. This can happen when one of the parents of the designated heir is still alive and the heir is still a child, in which case the division of inheritance needs to be postponed.
Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat Dedi; Roni Nurhidayat
JUSTICES: Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2022): Progressive and Critical Law Review
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58355/justices.v1i1.2

Abstract

Peraturan perundang-undangan merupakan manifestasi dari politik hukum lembaga negara yang dirancang dan disahkan sebagai undang-undang anti korupsi. Korupsi adalah perbuatan menaikkan harga barang dan jasa, menambah utang negara, dan menurunkan standar kualitas suatu barang. Biasanya proyek pembangunan dipilih karena alasan keterlibatan modal yang besar, bukan untuk kepentingan umum. Korupsi juga merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Korupsi merupakan masalah utama yang harus diatasi, guna mencapai pertumbuhan dan geliat ekonomi yang sehat. Diperlukan hukum yang kuat sebagai mekanisme solusi sosial untuk menyelesaikan konflik-konflik ini, akumulator kekayaan pribadi, dan risiko penyuapan. Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, korupsi juga menghambat perkembangan sistem pemerintahan yang demokratis. Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, korupsi juga menghambat perkembangan sistem pemerintahan yang demokratis. Korupsi cenderung menciptakan inefisiensi dan pemborosan sektor ekonomi. Peradilan yang merupakan bagian dari pemerintahan, peradilan, tidak lagi menjadi pelayan penguasa tetapi budak yang patuh pada tindak pidana yang disebut korupsi tetapi memiliki ruang kebebasan untuk menegakkan supremasi hukum dan ketertiban. Menerapkan rangkaian kata dalam bentuk gerakan terkadang sangat sulit dilakukan. Dibutuhkan kecerdasan dan keberanian untuk mendobrak dan mendobrak tindakan korupsi yang menjadi penghambat utama lambatnya perkembangan ekonomi Indonesia.