Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Social Science Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Renda Aranggraeni
Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Religion Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PKPU Moratorium as a Form of Proof of Default Renda Aranggraeni; Dwi Wachidiyah Ningsih; Arkisman Arkisman; Moh Nasichin
Journal of Social Science Vol. 4 No. 4 (2023): Journal of Social Science
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Bankruptcy and PKPU mechanism is the best debt moratorium at this moment because the creditor may estimate the debtor's ability to pay by looking at his good faith and the peace plan's debt moratorium. The surge in commercial court lawsuits and other economic repercussions led to the bankruptcy and PKPU moratorium, which is not the proper solution. If unsure, the moratorium can be reviewed. The moratorium on bankruptcy and PKPU cases is not an effective solution because bankruptcy institutions and PKPU were born from Law Number 37 of 2004, so the idea of a moratorium must go through a legislative process to be in sync with that law, which is difficult and takes a long time. Technically, this moratorium limits commercial courts' competence, requiring legislative and judicial responsibilities to be synchronized. Implementing it will generate several issues.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM Faradilla Iha; Noenik Soekorini; Renda Aranggraeni; Fathul Hamdani
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2359

Abstract

Perkembangan teknologi informasi danjuga media digital telah memberi kemudahan didalam berkomunikasi, namun juga memunculkan berbagai bentuk kriminalitas siber, satu diantaranya penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam (revenge porn). Penelitian ini bertujuan guna melaksanakan analisis ketentuan hukum pidana yang mengatur tindakan pidana penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam, mengkaji penegakan hukumnya di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum. Penelitian memakai metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, danjuga kasus. Data didapat melewati studi kepustakaan pada bahan hukum primer, sekunder, danjuga tersier yang dilakukan analisis dengan kualitatif. Dari Hasil penelitian membuktikan bahwasanyaa pengaturan mengenai penyebarluasan konten pornografi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terkait Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi danjuga Transaksi Elektronik. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa sulitnya pembuktian digital, penggunaan akun anonim, cepatnya penyebaran konten, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keengganan korban untuk melapor akibat rasa malu dan stigma sosial. Oleh sebab itu, dibutuhkan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, koordinasi antarinstansi, danjuga edukasi masyarakat mengenai etika bermedia digital dan perlindungan privasi guna menciptakan penegakan hukum yang efektif danjuga perlindungan hukum bagi korban.
Co-Authors Arkisman Arkisman Dwi Wachidiyah Ningsih Faradilla Iha Fathul Hamdani Moh Nasichin Noenik Soekorini