Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Journal of Shariah Economics
Fathul Hamdani
Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Polisi Dalam Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Era Digital: Studi Kasus Pencemaran Nama Baik Muhammad Naufal Alif Riyadi; Wahyu Prawesthi; Subekti .; Fathul Hamdani
JOURNAL OF SHARIA ECONOMICS Vol. 4 No. 1 (2022): Journal of Sharia Economics
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Al Hikmah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35896/jse.v4i2.1119

Abstract

The development of information and communication technology has brought about significant changes in people's lives, including in legal and security aspects. Social media is now a primary means of communication accessible to various groups, but this convenience also opens up opportunities for crimes such as defamation. This study aims to analyze the police's handling of defamation cases via social media in the digital era and examine the forms of legal accountability for perpetrators. Using normative juridical research methods with legislative, conceptual, and case study approaches, this study examines relevant regulations, such as the Criminal Code (KUHP) and the ITE Law, particularly articles on insults and hate speech. The results show that the police play a crucial role in investigating and prosecuting cybercrimes, although handling them faces technical and social challenges. Law enforcement against defamation requires careful evidence, including the perpetrator's malicious intent and the impact on the victim. Furthermore, personal, family, educational, and social factors contribute to the rise in hate speech cases on social media. This study recommends increasing police capacity in digital technology and educating the public to be more judicious in using social media to maintain security and order in the digital era.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM Faradilla Iha; Noenik Soekorini; Renda Aranggraeni; Fathul Hamdani
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2359

Abstract

Perkembangan teknologi informasi danjuga media digital telah memberi kemudahan didalam berkomunikasi, namun juga memunculkan berbagai bentuk kriminalitas siber, satu diantaranya penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam (revenge porn). Penelitian ini bertujuan guna melaksanakan analisis ketentuan hukum pidana yang mengatur tindakan pidana penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam, mengkaji penegakan hukumnya di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum. Penelitian memakai metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, danjuga kasus. Data didapat melewati studi kepustakaan pada bahan hukum primer, sekunder, danjuga tersier yang dilakukan analisis dengan kualitatif. Dari Hasil penelitian membuktikan bahwasanyaa pengaturan mengenai penyebarluasan konten pornografi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terkait Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi danjuga Transaksi Elektronik. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa sulitnya pembuktian digital, penggunaan akun anonim, cepatnya penyebaran konten, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keengganan korban untuk melapor akibat rasa malu dan stigma sosial. Oleh sebab itu, dibutuhkan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, koordinasi antarinstansi, danjuga edukasi masyarakat mengenai etika bermedia digital dan perlindungan privasi guna menciptakan penegakan hukum yang efektif danjuga perlindungan hukum bagi korban.
Co-Authors Faradilla Iha Muhammad Naufal Alif Riyadi Noenik Soekorini Renda Aranggraeni Subekti . Wahyu Prawesthi