Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.36
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kepariwisataan: Jurnal Ilmiah Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Cigarskruie Ulil Albab
Andin Rusmini
Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
GAMBARAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP DESTINASI DAN PARIWISATA DI INDONESIA Andin Rusmini
Kepariwisataan: Jurnal Ilmiah Vol 15, No 2 (2021): Kepariwisataan: Jurnal Ilmiah
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia was shocked by the entry of the Covid-19 virus that was sweeping the world. The virus, which first occurred in the Chinese city of Wuhan, occurred in early 2020, was so massive and caused many deaths. The calamity of the entry of the Covid-19 virus also coincided with many other natural events that occurred in Indonesia. Starting from the tsunami disaster in Palu, the earthquake in Lombok, landslides and flash floods in West Java, Sumatra and not to mention DKI Jakarta, the handling to prevent the transmission of the corona virus has not been able to run optimally. However, due to the increasingly dangerous corona virus, the government finally created a Task Force for handling the Corona Virus. Destinations in Indonesia have not been spared from the Covid-19 outbreak, as well as tourism in Indonesia, which has been closed for an indefinite period of time. In fact, many tourism businesses eventually went bankrupt and went out of business. That's why this normative research was carried out by the author, to find out how the impact of the Covid-19 pandemic that occurred in Indonesia.Keywords: Covid-19, Destinations, Tourism
IMPLEMENTASI KELEMBAGAAN MUSEUM DALAM PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG MUSEUM (STUDI PADA MUSEUM CHOCOLATE MONGGO YOGYAKARTA) Ellen Aurelie Basuki; Andin Rusmini
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 5 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : CV SWA ANUGERAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/tjis.v1i5.229

Abstract

Museum merupakan sebuah tempat yang didalamnya terdapat barang atau koleksi yang bernilai historis untuk tujuan penelitian, pendidikan dan kesenangan. Pendirian sebuah museum perlu mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku agar terlindungi dari ancaman yang dikhawatirkan nantinya akan menghalangi operasional museum. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum, dapat dijadikan dasar hukum bagi pendiri museum. Museum Chocolate Monggo Yogyakarta, merupakan museum swasta yang dibangun untuk mengedukasi masyarakat bagaimana cokelat yang baik dikonsumsi. Pendirian Museum Chocolate Monggo dapat dikatakan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum. Namun, ada beberapa hal yang belum berjalan optimal sesuai dengan peraturan seperti standardisasi dan evaluasi museum dimana hingga sekarang belum terealisasikan.
ANALISIS PENERAPAN HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PARKIRAN (STUDI KASUS: KAWASAN MALIOBORO YOGYAKARTA) Fidal Aulia Rahmat; Andin Rusmini
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 11 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : CV SWA ANUGERAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/tjis.v1i11.398

Abstract

Kawasan Malioboro merupakan salah satu daya tarik wisata di Kota Yogyakarta yang wajib dikunjungi oleh wisatawan. Kesan baik wisatawan ketika berkunjung ke Malioboro dapat ditimbulkan dari pemberian pelayanan yang baik. Namun, sering dijumpai pelayanan parkir di Kawasan Malioboro yang kurang baik. Setelah dianalisis, ditemukan kurangnya penerapan hukum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Parkiran. Dalam peraturan tersebut sudah diatur mengenai standar perparkiran untuk Kota Yogyakarta agar tertib dan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan khususnya bagi wisatawan yang berkunjung ke Malioboro.
Security and Safety: Legal Protection of Travelers Andin Rusmini
Cigarskruie: Journal of Educational and Islamic Research Vol. 1 No. 1 (2023): September
Publisher : Saniya Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/ezmgck07

Abstract

Tourism is indispensable for a country because it is one of the contributors to the country's foreign exchange. This study aims to determine the legal protection of tourists. The method used in the research is normative juridical with legal materials in the form of primary and secondary law, with analysis techniques using qualitative normative. In Indonesia, it is the second largest after the plantation commodity. Despite being the largest, there are several problems that occur related to safety and comfort in traveling such as price discrimination and street crime. Therefore, the Indonesian government is obliged to provide legal protection to all tourists so that no one suffers losses both in terms of tourists, local residents and the government.  
Legal Protection as a Natural Tourism Attraction for Pede Beach Tourists Indra Ratna Sari; Andin Rusmini
Cigarskruie: Journal of Educational and Islamic Research Vol. 1 No. 1 (2023): September
Publisher : Saniya Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/ja0tcm34

Abstract

Legal protection refers to various legal efforts that must be provided by legal officials in order to provide a sense of security, both psychologically and physically from disturbances and various other threats. every organization provided considering the many tourists who experience theft, fraud, and other forms of criminal acts that threaten the safety of tourists. This research aims to see the extent of the government's efforts to protect tourists. The research method used is normative legal research, using a statutory approach. The data analysis method is in the form of normative analytics and literature. In the provisions of article 20 of the Tourism Law mentioned above, tourists have the right to obtain legal protection and security, protection of personal rights for tourism activities that have a major impact. What is regulated in the Tourism Law is the right of tourists, on the other hand it is an obligation of tourism entrepreneurs.  
Strategi Pengelolaan Kebijakan Pemerintah Pada Obyek Wisata Jam Gadang Kota Bukittinggi Syafril Syafril; Andin Rusmini; Isdarmanto Isdarmanto
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 7: Juni 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v2i7.1762

Abstract

Jam Gadang merupakan obyek wisata unggulan yang berada tepat di tengah-tengah Kota Bukittinggi. Tempatnya yang ramai membuat lokasi ini diburu PKL untuk menjajakan dagangannya. Secara aturan lokasi ini tidak diperuntukan sama sekali untuk berjualan namun lambat laun bermunculan PKL yang setiap tahun jumlahnya terus meningkat. Permasalahan baru bermunculan seperti sampah dan tata tertib yang tidak terkendali sehingga kenyamanan pengunjung menjadi terganggu. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada PKL agar bisa menjaga kebersihan, ketertiban dalam menjalankan usahanya, selain itu memberikan pemahaman kepada PKL bahwa kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah itu memang harus diterapkan. Selanjutnya penelitian ini juga bertujuan memberikan solusi strategis dalam pengelolaan kebijakan oleh pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif dengan triangulasi data penelitian dan 10 narasumber yg berkompeten selama  penelitian. Hasil  yang diperoleh adalah semua PKL sudah memahami kebijakan namun berat untuk melaksanakannya. Belum terlaksananya kolaborasi yang baik disebabkan oleh belum terlaksananya program pelatihan sadar wisata bagi PKL dan aparat yang bertugas di lokasi obyek wisata.
Co-Authors Ellen Aurelie Basuki Fidal Aulia Rahmat Indra Ratna Sari Isdarmanto Isdarmanto Syafril Syafril