Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

OPTIMALISASI PENGAWASAN KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SLEMAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN Catur Heni Priana; Sugiyanto Sugiyanto
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 7 No 1 (2023): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v7i1.298

Abstract

Arsip dinamis yang autentik dan reliabel tercipta dalam penyelenggaraan aktifitas birokrasi sebagai bukti akuntabilitas kinerja dan wujud pertanggungjawaban birokrasi dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik ditentukan dengan tata kelola kearsipan yang baik pula. Guna mewujudkan budaya tertib arsip dan penyelenggaraan kearsipan berjalan secara optimal dibutuhkan pengawasan kearsipan untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan kearsipan di negara ini. Tujuan penelitian ini untuk untuk mendeskripsikan dan mengetahui dukungan optimalisasi pengawasan kearsipan internal dan pengawasan eksternal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif tentang optimalisiasi pengawasan kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman dalam rangka mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman. Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap maka dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini meneliti tentang proses pengawasan kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. Hasil penelitian tentang optimalisasi pengawasan kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah adalah bahwa optimalisasi pengawasan kearsipan wajib dilakukan karena sebagai upaya dalam peningkatan kinerja khususnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman.
Analisis Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Optimalisasi BPHTB (Studi Kasus Pemerintah Kota Magelang) Anita Indriyani; Sugiyanto Sugiyanto
Journal of Public Administration and Local Governance Vol. 9 No. 1 (2025): Strengthening Local Governance: Innovation, Participation, and Accountability
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v9i1.2640

Abstract

Kemandirian keuangan daerah menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kemandirian pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Magelang melalui studi kasus penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang dikaji secara kualitatif. Data dianalisis menggunakan teknik rasio kontribusi, efektivitas, efisiensi, serta estimasi potensi penerimaan berdasarkan data periode 2013–2016 dan proyeksi tahun 2017–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi BPHTB terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah, masing-masing sebesar 21,21% dan 3,04%. Meskipun demikian, realisasi penerimaan BPHTB tergolong efektif dan efisien, meskipun menghadapi kendala biaya transaksi akibat ketidakpastian nilai pasar. Sebagian besar penerimaan berasal dari transaksi jual beli, dengan dominasi di Kecamatan Magelang Selatan dan Magelang Utara. Proyeksi ke depan memperlihatkan potensi peningkatan penerimaan, terutama dari kawasan pengembangan Soekarno-Hatta dan Sidotopo. Rekomendasi penelitian ini mencakup penetapan target yang realistis, penguatan regulasi melalui Peraturan Walikota, pemutakhiran data NJOP dan nilai pasar, serta penerapan sistem transaksi digital untuk meningkatkan transparansi. Studi ini menyimpulkan bahwa reformasi tata kelola BPHTB secara strategis diperlukan untuk mendukung peningkatan kemandirian fiskal Kota Magelang.