Supardal Supardal
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PELAYANAN BERBASIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEARSIPAN DAERAH DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SLEMAN Betty Indriati; Supardal Supardal
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 7 No 1 (2023): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v7i1.300

Abstract

Pada era digital ini dituntut pengelolaan administrasi pemerintahan yang cepat, efisien, efektif, dan akuntabel. Masyarakat di era digital lebih menuntut pelayanan yang cepat dan sederhana. Pemerintah Kabupaten Sleman juga tidak menutup mata bahwa era digital adalah sebuah keniscayaan, termasuk didalamnya digitalisasi dalam proses administrasi pemerintahan melalui digitalisasi dalam pengelolaan kearsipan. Terdapat 2 (dua) hal yang mendorong proses digitalisasi ini yaitu keterbatasan personil dalam pengelolaan kearsipan dan tuntutan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Sleman sangat concern dalam digitalisasi pengelolaan kearsipan melalui pengembangan SIMARDA (Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Daerah). Tujuan penerapan SIMARDA adalah mewujudkan tertib arsip pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, meningkatkan kinerja birokrasi melalui inovasi sistem administrasi persuratan, serta mendukung e-goverment Kabupaten Sleman menuju Smart Regency. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan SIMARDA menghasilkan potensi efisiensi melalui efisiensi anggaran belanja alat tulis kantor, penjilidan, penggandaan dan kebutuhan ruang penyimpanan. Efektivitas melalui SIMARDA terwujud dalam proses administrasi yang dapat berjalan sampai dengan akhir proses sesuai dengan maksud dan tujuan dari setiap surat yang dikeluarkan serta tidak tergantung pada keberadaan pimpinan di kantor. SIMARDA mewujudkan akuntabilitas melalui terpantaunya setiap proses administrasi yang berjalan.
Peran Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Terdampak Corona Virus Disease (COVID-19) Marselinus Tanggu Holo; Supardal Supardal
TheJournalish: Social and Government Vol. 4 No. 3 (2023): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v4i3.526

Abstract

Artikel ini menganalisis peran penting yang dimainkan oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19). Penelitian ini memeriksa implementasi kebijakan dan efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Sosial dalam mengatasi tantangan distribusi bantuan selama krisis kesehatan ini. Berdasarkan penelitian lapangan, artikel ini menyajikan gambaran tentang keberhasilan dan kendala dalam proses penyaluran bantuan sosial, termasuk aspek komunikasi, administrasi, dan kontrol. Dalam konteks ini, peran Dinas Sosial dalam memfasilitasi distribusi bantuan menjadi faktor krusial untuk memastikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Meskipun beberapa hambatan ditemukan, upaya koordinasi dan adaptasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial telah memberikan kontribusi penting dalam mengatasi krisis ini. Artikel ini memberikan wawasan tentang praktik terbaik dan pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi situasi darurat seperti COVID-19.
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Pancar Setiabudi Ilham Mukorramah; Supardal Supardal
TheJournalish: Social and Government Vol. 7 No. 1 (2026): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v7i1.1101

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Peraturan ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan, semangat nasionalisme, dan internalisasi ideologi Pancasila di tengah meningkatnya fenomena intoleransi dan radikalisme di masyarakat. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kebijakan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari sejumlah informan yang terdiri dari anggota DPRD, pejabat Kesbangpol, Dinas Pendidikan, tokoh kebudayaan, tenaga pendidik, dan peserta didik. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda masih menghadapi kendala pada empat aspek utama, yaitu komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keterbatasan koordinasi antarinstansi dan kurangnya sosialisasi mengakibatkan implementasi belum optimal, terutama di satuan pendidikan dan lembaga nonformal. Namun demikian, adanya sinergi antara Kesbangpol, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kebudayaan menunjukkan komitmen daerah dalam memperkuat karakter kebangsaan berbasis nilai-nilai Pancasila. Studi ini merekomendasikan penguatan sistem monitoring, peningkatan kompetensi pelaksana, dan kolaborasi lintas sektor untuk menjamin keberlanjutan implementasi kebijakan ini.
Old State, New Governance: The Transformation of Prokopim in Yogyakarta City Government Dimas Bangun Setyawan; Supardal Supardal
GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) Vol 6 No 2 (2025): Old State in the New Government
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan - Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/governabilitas.v6i2.910

Abstract

This research aims to determine the Governance of the Leadership Protocol and Communication Section in Supporting Good Governance in the Yogyakarta City Government and the Challenges of the Leadership Protocol and Communication Section in Arranging Official Events for the Yogyakarta City Government by applying resource-based view and excellence and public theory. relations (two way asymmetrical). This type of research is qualitative descriptive research which aims to examine the governance and challenges of arranging events in the Protocol and Communication section of Yogyakarta City Leadership. Research data was collected through observation, interviews and government activities related to direct service to the leadership as well as being a communication medium between the government and the community. This study also highlights the importance of human resources and communication which highlights the need for effective communication and public relations to encourage good governance in the government sphere and since the beginning Prokopim has implemented a Resource strategy (Resource-based view) and Excellence and Public Relations Theory (two way Asymmetrical) to increase work efficiency and improve services to leaders and the community. These two things aim to ensure that the Prokopim department's services to regional leaders run well and ensure that the Prokopim remains responsive to community aspirations in order to realize good governance in the Yogyakarta City government. In this way, the application of resource theory and excellence and public relations theory can be considered capable of realizing the desired good governance.