Fitriani Pramita Gurning
Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PERSALINAN PESERTA JKN DI PUSKESMAS PEKAN LABUHAN MEDAN LABUHAN Hazira Yulistia Tanjung; Suro Rahmadhona Tumanggor; Dea Ayu Tri Wulandari; Fitriani Pramita Gurning
Jurnal Kesehatan Tambusai Vol. 4 No. 3 (2023): SEPTEMBER 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jkt.v4i3.16424

Abstract

Prioritas utama pembangunan kesehatan di Indonesia salah satunya adalah Upaya Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Sejak terbentuk dan berjalannya program JKN, puskesmas harus meningkatkan pelayanan kesehatannya. Masalahnya, dengan adanya program JKN, pelayanan kesehatan tidak lagi terkonsentrasi di rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Peran Puskesmas  dalam mendukung terlaksananya proses Jaminan Kesehatan memiliki keunggulan dibandingkan dengan klinik swasta maupun praktik dokter. Hal ini dikarenakan Puskesmas beroperasi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama. Puskesmas memiliki beberapa asas, salah satunya adalah menjalankan prinsip rujukan. Artinya, jika tidak mampu menangani masalah kesehatan, sebaiknya dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih kompeten. Agar sistem rujukan persalinan dapat berfungsi, perlu dikembangkan dan disusun strategi rujukan yang sesuai dengan sistem kesehatan saat ini dan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sistem rujukan KIA peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Pekan Labuhan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2023. Objek yang akan diteliti adalah pelaksanaan sistem rujukan KIA peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Pekan Labuhan yang teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi serta dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Didapatkan bahwa alur pelaksanaan rujukan persalinan yang terjadi belum sesuai dengan alur rujukan persalinan yang seharusnya. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya tenaga kesehatan, sarana dan prasarana belum memadai, namun dalam pelayanan seperti alur pendaftaran sudah sesuai dengan standar.
KESIAPAN PEKERJA BENTOR MEMBAYAR IURAN JKN DI KABUPATEN DELI SERDANG Jeny Khairunisa; Rika Annisa Sihombing; Halima Sadia; Fitriani Pramita Gurning
Jurnal Kesehatan Tambusai Vol. 4 No. 3 (2023): SEPTEMBER 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jkt.v4i3.16485

Abstract

Jaminan Kesehatan Nasional dilakukan sebagai bentuk kepedulian negara dalam memberikan perlindungan sosial dan kesehatan, dengan menjamin pemenuhan kebutuhan primer kesehatan penduduk. Salah satu sasaran penting adalah para pekerja sektor informal, yang termasuk dalam pekerja tidak menetap secara waktu, struktur, dan finansial. Indonesia masih banyak pekerja sektor informal yang tidak terdaftar JKN. Penelitian bertujuan melihat sejauh mana kesiapan pekerja Bentor dalam membayar iuran JKN tiap bulannya. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian tukang becak (bentor) sebanyak 12 orang dengan wawancara. Variabel tingkat pendidikan yang akan mengarah pada pengetahuan subjek, sikap, kemampuan membayar, dan kemauan membayar. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas subjek yang diteliti lebih memilih untuk tidak mendaftarkan diri dalam kepesertaan BPJS, baik itu PBI ataupun Mandiri. Selain karena persepsi dan pengetahuan yang kurang seputar kepsertaan BPJS PBI yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, alasan lainnya adalah karena subjek peneliti merasa tidak membutuhkan BPJS karena kondisinya yang jarang sakit. Untuk perhitungan Ability To Pay (ATP), mayoritas subjek peneliti keberatan bahkan tidak sanggup untuk membayar iuran yang harus dibayar jika mereka melakukan pendaftaran dan pembayaran mandiri untuk kelas III, yakni sebesar Rp.35.000. Untuk kemauan, subjek hanya ingin membayar dikisaran Rp.5.000-10.000  saja per bulannya. Diperlukan penyebarluasan informasi lebih lanjut bagi para pekerja sektor informal terkait dengan (JKN).
PROGRAM JKN DALAM PENCAPAIAN UHC (UNIVERSAL HEALTH COVERAGE) DI KABUPATEN SIMALUNGUN Nurhesti Sipahutar; Ade Suri Lestari; Tiara Nanda Puspita Tanjung; Sabrina Renanda; Fitriani Pramita Gurning
Jurnal Kesehatan Tambusai Vol. 4 No. 3 (2023): SEPTEMBER 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jkt.v4i3.16632

Abstract

Dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ternyata masih banyak wilayah/daerah yang penduduknya belum ter-cover oleh JKN dan belum mencapai indikator UHC, yaitu kurang lebih 16 dari Provinsi termasuk di didalamnya wilayah Sumatera Utara. Untuk itu Kementerian Kesehatan RI memeberikan dorongan agar seluruh Pemda untuk dapat segera mengejar cakupan kepesertaan di daerahnya dan diintegrasikan dengan Program JKN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah survei data. Adapun sumber data yang digunakan merupakan data sekunder dengan teknik analisis data berupa statistik deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian program JKN dalam angka UHC di kabupaten Simalungun, provinsi Sumatera Utara. Peserta yang memiliki BPJS di Kabupaten Simalungun baik yang PBI maupun Non PBI sebanyak 515.514 jiwa penduduk. Hal ini sesuai dengan data kepemilikan BPJS Kabupaten Simalungun tahun 2021. Berdasarkan hasil analisis statistik persentase kepemilikan BPJS di Kabupaten Simalungun sebesar 51, 36%. Kabupaten Simalungun juga memiliki Jamkesda, namun sayangnya penduduk yang tercover hanya 2,29 % dari total keseluruhan. Maka berdasarkan persentase diatas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Simalungun belum mencapai keberhasilan indikator Universal Health Coverage.