Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Cangkal : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Wahyu Utami
Universitas Achmad Yani Banjarmasin
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) Wahyu Utami
Cangkal : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2025): November - April 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Literasi Borneo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The rapid development of financial technology (fintech) has significantly transformed the financial services sector, while simultaneously raising various legal issues, particularly regarding consumer protection. This study aims to analyze the legal protection of consumers in fintech transactions in Indonesia. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that consumer protection in fintech transactions has been normatively regulated through the Consumer Protection Law and regulations issued by the Financial Services Authority. However, in practice, several challenges remain, including weak supervision, unfair standard clauses, and low levels of consumer legal literacy. Therefore, strengthening regulatory frameworks and effective law enforcement is essential to ensure adequate consumer protection in the fintech sector.
Reconstructing Indonesia's Bipartite Labor Dispute Resolution through Customary Bedamai: A Legal Pluralism Perspective Wahyu Utami; Yogabakti Adipradana Setiawan
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 26 No 1 (2026): Contemporary Transformations of Islamic Law: Governance, Justice, Family, and Su
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/sjhp.v26i1.20627

Abstract

The formal bipartite mechanism in Indonesia's labor dispute resolution, governed by Law No. 2 of 2004, is characterized by rigidity, adversarial dynamics, and a frequent lack of good faith, creating a systemic bottleneck in industrial relations that undermines both worker welfare and enterprise productivity. Integrating the customary Bedamai approach, rooted in Banjar adat traditions, offers a restorative, consensus-driven solution to this persistent controversy. Through the analytical lens of legal pluralism, a critical gap exists between the positivist state labor law framework and the sociological need for harmonious, culturally resonant dispute resolution mechanisms that reflect Indonesia's diverse legal traditions. This study aims to reconstruct the formal bipartite mechanism by integrating the bedamai customary approach to achieve more effective and harmonious dispute settlements that honor both statutory requirements and indigenous values. The research employs a purely normative legal method utilizing statutory, conceptual, and cultural approaches, analyzing primary and secondary legal materials without empirical fieldwork, thereby focusing on doctrinal analysis and legal reconstruction. The findings reveal that bedamai fundamentally shifts the paradigm from adversarial rights-claiming to restorative relationship-building, emphasizing communal harmony over individual victory. A reconstructed "Bipartite-bedamai Integration Model" is formulated, embedding customary consensus-building and community facilitation into the statutory negotiation phase while maintaining legal enforceability. The study concludes that legal pluralism must move beyond sociological observation toward normative integration, recommending specific amendments to Law No. 2 of 2004 to formally recognize customary mechanisms as a valid, parallel, or preliminary bipartite process
PERBUATAN CABUL SESAMA PRIA DEWASA (HOMO SEKSUAL) DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA NASIONAL Wahyu Utami; Afriyadi Wijaya
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legalitas merupakan salah satu asas hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu setiap perbuatan dapat dipidana apabila di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam kenyataannya tidak semua perbuatan yang terjadi di dalam kehidupan telah ada pengaturan hukumnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum untuk menentukan status hukum perbuatan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai kategori hukum perbuatan cabul sesama pria dewasa dan kebijakan hukum pidana mengenai perbuatan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi Pustaka. Kemudian bahan-bahan hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan cabul sesama pria dewasa (homoseksual) dalam perspektif Pasal 292 KUHP bukan tindak pidana. Karena Pasal 292 KUHP hanya mengatur perbuatan cabul antara pria dewasa dengan anak yang belum dewasa. Perbuatan cabul sesame pria dewasa dalam perspektif kebijakan hukum pidana adalah cukup urgen dikriminalisasi sebagai tindak pidana, karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan norma agama dan norma kesusilaan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS PEMBIAYAAN KELANGSUNGAN HIDUP DAN PENDIDIKAN BAGI ANAK KORBAN PERCERAIAN Wahyu Utami; Fika Movitha
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 2 (2024): Juli -Desember 2024
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v2i2.904

Abstract

Tujuan Penelitian: Perkawinan merupakan institusi yang dilegalkan oleh agama dan negara untuk membina dan membentuk sebuah keluarga yang kekal dan bahagia, namun kelalaian atau penelantaran dalam melaksanakan kewajiban dalam keluarga, baik oleh suami maupun istri berpotensi menimbulkan retaknya hubungan rumah tangga, perceraian dipilih karena dianggap sebagai solusi dalam mengatasi pertengkaran atau ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Perceraian membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan.Tujuannya untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak atas kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian dan untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis atau pendekatan yuridis empiris, yang mana penelitian dilakukan dengan menganalisis permasalahan terhadap masalah dari perspektif peraturan perundang-undangan, dengan meneliti pada kondisi permasalahan di dalam kehidupan masyarakat. Pengumpulan data melalui studi kasus, observasi lapangan dan wawancara. Hasil pembahasan menyatakan bahwa masih banyaknya kasus hak anak khususnya hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak yang tidak terpenuhi setelah perceraian terjadi. Padahal berdasarkan pasal 14 dan pasal 15 ayat (2) nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, maka bapak tetap berkewajiban untuk memenuhi hak anaknya meskipun telah terjadi perceraian; Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui Pengadilan Agama, Dinas Sosial, Dinas P2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Lembaga Sosial Kemasyarakatan telah melakukan upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian, dengan memberikan sanksi untuk bapak yang melalaikan kewajibannya.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM SEKOLAH TERHADAPKEGIATAN EKSTRAKURIKULER PRAMUKA YANG MENYEBABKAN KORBAN JIWA Wahyu Utami; Kadek Rama Andika
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 3 No 1 (2025): Januari-Juni
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v3i1.1135

Abstract

Tujuan Penelitian: untuk mengetahui apakah perbuatan pembina pramuka tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan untuk mengetahui siapakah yang bertanggung jawab apabila dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan yang menimpa para siswa saat melakukan kegiatan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menginventarisir peraturan perundang- undangan dan doktrin ilmu hukum mengenai perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab khusus, identifikasi masalah dan menganalisis secara preskriptif. Hasil pembahasan menyatakan bahwa Pertama, mengenai bisa atau tidaknya perilaku pembina pramuka ini dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, setelah mengaitkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dengan fakta- fakta yang telah terjadi maka perilaku pembina pramuka telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Kedua, mengenai kepala sekolah yang memegang fungsi kontrol sebagai penanggungjawab semua kegiatan pendidikan sekolah maka kepala sekolah harus bertanggung jawab atas ganti rugi akibat kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya yaitu pembina atau guru.
Co-Authors Afriyadi Wijaya Fika Movitha Kadek Rama Andika Yogabakti Adipradana Setiawan