<![CDATA[AbstrakPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pengembangan ekonomi kreatif, dengan melihat bentuk kebijakan dan dukungan anggaran dalam APBD dan permasalahannya. Metode yang digunakan survey formatif. Informannya aparat Bappeda,Biro Perekonomian, Dinas perindustrian, pelaku usaha ekonomi kreatif. Hasil penelitian menunjukkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah membuat peraturan daerah dan cetak biru ekonomi kreatif Permasalahan antara lain: masih sulit memisahkan antara sub sektor industri kreatif dengan sektor lainnya sehingga penganggarannya belum khusus bernama kegiatan ekonomi kreatif, belum optimalnya kemudahan perijinan, investasi dan perlindungan HAKI, masalah permodalan, dan daya dukung riset terhadap ekonomi kreatif masih kurang. Disarankan perlu lebih berkomitmen siap memfasilitasi pemasaran hasil, mempermudah akses pelaku usaha terhadap perbankan, perlindungan HAKI, peningkatan kerjasama antara provinsi dan kabupaten/kota untuk keberlanjutan bahan baku yang diperlukan. AbstractThis study was conducted to determine whether the West Java provincial government has undertaken the development of the creative economy, with a look at the form of policy and budget support in the budget and problems. Formative survey methods used. Bappeda informant apparatus, Bureau of Economic, Department of Industry, creative economy businesses. The results showed, West Java Provincial Government already made a blueprint of local regulations and creative economy issues, among others: still difficult to separate the creative industry sub-sector with other sectors so that budgeting is not specifically named creative economic activity, not optimal ease of licensing, investment and protection of intellectual property , the problem of capital, and the carrying capacity study of the creative economy is still lacking. Suggested need to be committed is ready to facilitate marketing, businesses easier access to banking, intellectual property protection, increase cooperation between the provincial and district / city for the sustainability of the raw materials required.]]>
