Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pelaksanaan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dalam Mendukung Sistem Administrasi Kependudukan di Kota Jayapura Hartopo, Agus
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 5 No 1 (2013): Maret
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.63-72

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk: mengetahui capaian perekaman e-KTP di Kota Jayapura; menganalisa hubungan jumlah penduduk wajib e-KTP dengan penyelesaian perekaman; menginventarisir hambatan dalam perekaman e-KTP; menginventarisir upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura mengatasi kendala perekaman e-KTP; mengetahui rasio alat perekaman dengan jumlah penduduk wajib e-KTP. Metodologi yang digunakan untuk menganalisa hubungan variabel menggunakan korelasi dengan bantuan sofware SPSS 19, serta prosentase. Hasil penelitian menunjukan: pelaksanaan kebijakan e-KTP di Kota Jayapura telah dilaksanakan dan mencapai kemajuan yang signifikan. Perkembangan perekaman e-KTP pada akhir tahun 2012, menunjukan hingga 89 %. Dalam jangka waktu 5 bulan (dari bulan Agustus – Desember 2012) mengalami perkembangan sebesar 5 %.Terdapat hubungan yang siginfikan antara jumlah penduduk dengan wajib e-KTP dalam arti semakin besar jumlah penduduk di Kota Jayapura akan semakin besar pula penduduk wajib e-KTP. Sebaliknya terdapat hubungan antara jumlah wajib e-KTP dengan penyelesian perekaman e-KTP. Dalam pelaksanaan perekaman e-KTP ditemukan sejumlah hambatan. Hambatan yang muncul telah diatasi dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Jayapura. AbstractThis study aim to know target taping e-KTP at Municipality Jayapura, analyse corelation total population compulsory e-KTP with complition taping, inventory effort by Goverment Municipality Jayapura overcome constraints taping e_KTP, know ratio too taping with total population compulsory e-KTP.The study shows that implemention policy e-KTP at municipality Jayapura has been implemented and achieve progress significant. Development tapiong e-KTP at year end 2012, have shown until 89 %. In the period 5 mounth (from August – December 2012) development 5 %. There is a relationship significant betwenn total population and compulsary e-KTP, in the sense greather total population at Municipality Jayapura will greather total population compulsory e-KTP. Otherwise relation between total compulsary e-KTP with completion taping e-KTP. In implementaion taping e-KTP finds obstacle appear has been overcome by kinds effort has been implemented by local Goverment Municipality Jayapura. 
Pelaksanaan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dalam Mendukung Sistem Administrasi Kependudukan di Kota Jayapura Hartopo, Agus
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 5 No. 1 (2013)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.63-72

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk: mengetahui capaian perekaman e-KTP di Kota Jayapura; menganalisa hubungan jumlah penduduk wajib e-KTP dengan penyelesaian perekaman; menginventarisir hambatan dalam perekaman e-KTP; menginventarisir upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura mengatasi kendala perekaman e-KTP; mengetahui rasio alat perekaman dengan jumlah penduduk wajib e-KTP. Metodologi yang digunakan untuk menganalisa hubungan variabel menggunakan korelasi dengan bantuan sofware SPSS 19, serta prosentase. Hasil penelitian menunjukan: pelaksanaan kebijakan e-KTP di Kota Jayapura telah dilaksanakan dan mencapai kemajuan yang signifikan. Perkembangan perekaman e-KTP pada akhir tahun 2012, menunjukan hingga 89 %. Dalam jangka waktu 5 bulan (dari bulan Agustus – Desember 2012) mengalami perkembangan sebesar 5 %.Terdapat hubungan yang siginfikan antara jumlah penduduk dengan wajib e-KTP dalam arti semakin besar jumlah penduduk di Kota Jayapura akan semakin besar pula penduduk wajib e-KTP. Sebaliknya terdapat hubungan antara jumlah wajib e-KTP dengan penyelesian perekaman e-KTP. Dalam pelaksanaan perekaman e-KTP ditemukan sejumlah hambatan. Hambatan yang muncul telah diatasi dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Jayapura. AbstractThis study aim to know target taping e-KTP at Municipality Jayapura, analyse corelation total population compulsory e-KTP with complition taping, inventory effort by Goverment Municipality Jayapura overcome constraints taping e_KTP, know ratio too taping with total population compulsory e-KTP.The study shows that implemention policy e-KTP at municipality Jayapura has been implemented and achieve progress significant. Development tapiong e-KTP at year end 2012, have shown until 89 %. In the period 5 mounth (from August – December 2012) development 5 %. There is a relationship significant betwenn total population and compulsary e-KTP, in the sense greather total population at Municipality Jayapura will greather total population compulsory e-KTP. Otherwise relation between total compulsary e-KTP with completion taping e-KTP. In implementaion taping e-KTP finds obstacle appear has been overcome by kinds effort has been implemented by local Goverment Municipality Jayapura. 
Peningkatan Peran Strategis Litbang dalam Pemantapan Otonomi Daerah di Propinsi Papua Hartopo, Agus
Jurnal Bina Praja Vol 1 No 3 (2009)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.1.2009.258-268.

Abstract

With the regional autonomy policy as mandated by Law No. 32 of 2004 concerning Regional Government, that regions are given broad authority to manage and regulate all government affairs, where regions have the authority to make regional policies in accordance with the objectives of regional autonomy to accelerate the realization of community welfare through improving services, community empowerment and community participation, in accordance with the potential characteristics of the region. For this reason, research and development are needed to solve the problems faced so that regional autonomy can succeed steadily, effectively and efficiently, especially in Papua Province. This writing is based on observations and observations as well as experience, which are intended for the need to increase the strategic role of research and development in strengthening autonomy in Papua Province. So that the potential and characteristics of Papua Province can be utilized to truly accelerate community welfare.
KARAKTERISTIK TRANSPORTASI UDARA DI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN Apintamon, Panuel; Sitorus, Yannice Luma Marnala; Hartopo, Agus; Pearlyn, Maria P
Jurnal MEDIAN Arsitektur dan Planologi Vol 15 No 02 (2025): Jurnal Median
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58839/jmap.v15i02.1518

Abstract

Kabupaten Pegunungan Bintang, sebagai salah satu daerah di Provinsi Papua Pegunungan, menghadapi tantangan dalam pengembangan infrastruktur akibat kondisi geografisnya yang bergunung-gunung dan terpencil. Mayoritas penduduknya adalah suku asli Papua yang sangat bergantung pada transportasi udara sebagai moda transportasi utama. Terdapat beberapa bandara perintis dengan kondisi masih sederhana, landasan pacu tanah dan fasilitas terbatas, serta frekuensi penerbangan yang rendah akibat kurangnya minat maskapai beroperasi di sana. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik layanan transportasi udara di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan situasi aktual transportasi udara di Kabupaten Pegunungan Bintang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan akses udara berkontribusi pada tingginya harga barang dan kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan pokok. Faktor alam, seperti: kondisi topografi, cuaca, suhu, dan kelembaban, merupakan faktor dominan yang mempengaruhi layanan transportasi udara di Kabupaten Pegunungan Bintang dan untuk mengatasinya perlu dukungan sumber daya manusia yang handal. Perlu juga suatu kebijakan di bidang transportasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang agar terwujud pemerataan akses mobilitas bagi penduduk di sana mengingat mahalnya biaya angkutan transportasi udara.