Muh Afif Mahfud
Diponegoro University

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Progressive Agrarian Law as a Concept to Attain Social Justice Muh Afif Mahfud
Pandecta Research Law Journal Vol 17, No 1 (2022): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v17i1.34022

Abstract

The management of Indonesian agrarian law has created discrepancy of resources ownership or injustice. This article offer a new perspective namely progressive agrarian law. This is a normative juridical research with conceptual approach by using primary, secondary and tertiary data. Those data are collected through literature research and analyzed with content analysis. Based on analysis, it can be concluded that there are several characteristic of progressive agrarian law, namely : (1) dynamic and contextual and respect the diversity because this consider social-political-cultural and economical condition of the society; (2) agrarian justice oriented to solve inequality of agrarian resources by doing affirmative action; (3) emphasize the importance of conscience in law making and law enforcement (involve intellectual, emotional and spiritual quotient); (4) give the chance for law enforcement to do rule breaking toward injustice regulation (substantive justice orientation); (5) pay attention disadvantage person (poor people) who lives under poverty and experience injustice.
Keabsahan Pemegang Saham Nominee Pada UUUPT dan UUPM Nigita Okvimada; Muh Afif Mahfud
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 1 (2023): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v13i1.6892

Abstract

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksaanaannya. Dalam hal pendirian PT tertutup sering sekali dijumpai seluruh sahamnya dimiliki oleh satu orang saja, dikarenakan pada saat pendirian perseroan hanya satu orang yang memasukan modalnya kedalam perseroan, sedangkan yang lain tidak memasukkan modalnya kedalam perseroan. Penggunaan nama orang lain dalam anggaran dasar perseroan dapat disebut sebagai pemegang saham pinjam nama, dimana nama-nama orang lain tersebut hanya dipasang sebagai pemegang saham dalam anggaran dasar, namun dia tidak pernah menamkan modalnya kedalam perseroan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pengaturan Pemegang Saham Nominee pada UUPT dan UUPM ? Bagaimanaakah Keabsahan Pemegang Saham Nominee Pada UUPT dan UUPM? Metode penelitian ini menggunakan yurudus normatif/doktrinal dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini keberadaan pemegang saham nominee tidak dapat dikatagorikan sebagai pemegang saham karena tidak dapat memenuhi kriteria sebagaimana kewajiban pemegang saham pada umumnya.