Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Model Kepemimpinan Nasional Dan Pemerataan Pembangunan Di Indonesia Model Of National Leadership And Equity Development In Indonesia Muhammad Husein Maruapey; Agus Suarman Sudarsa; Windi Wijayanti; Wahyudin Wahyudin; Muhammad Jejen Jakaria
JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari Vol 5 No 1 (2023): JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/joppas.v5i1.6821

Abstract

Seorang pemimpin sangat berperan besar dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini ditentukan oleh gaya kepemimpinan yang dijalankan dalam organisasi tersebut. Bagi suatu negara, kepemimpinan seorang pemimpinan akan menentukan dalam mencapai tujuan negara yang juga erat kaitannya dengan pembangunan nasional. Persoalan pembangunan merupakan isu makro yang terus menjadi fokus pemerintah. Berbagai kebijakan pun dikeluarkan pemerintah dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional. Namun, pembangunan dalam arti luas ini yang tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur secara fisik, masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis jenis-jenis model kepemimpinan, mengetahui permasalahan pembangunan di Indonesia dan merumuskan model kepemimpinan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu studi literatur. Kepemimpinan transformasional dapat merupakan model yang dapat dimiliki oleh seorang pemimpin nasional. Tercapai atau tidaknya pemerataan pembangunan di Indonesia akan ditentukan oleh seorang pemimpin nasional yang memiliki jiwa kepemimpinan nasional. Pemimpin nasional harus dapat memahami secara mendasar dan memetakan apa yang menjadi permasalahan pembangunan dan model pembangunan yang sedang berkembang, sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat tepat sasaran dan pemerataan pembangunan dapat diwujudkan. Kata kunci: kepemimpinan, kepemimpinan nasional, pemerataan pembangunan
Evaluation of the Indonesia Population Administration Awareness Movement (GISA) programme in Bogor Regency Muhammad Jejen Jakaria; Muhamad Husein Maruapey; Rusliandy
International Journal of Applied Research and Sustainable Sciences Vol. 2 No. 9 (2024): September 2024
Publisher : MultiTech Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59890/ijarss.v2i9.2496

Abstract

This research is entitled Evaluation of the Indonesian Population Administration Awareness Movement (GISA) Programme in Bogor Regency. The purpose of this research is to evaluate and find out the obstacles encountered in the implementation of the GISA Programme in Bogor Regency. This is motivated by the low level of public awareness of the importance of having legal population documents in accordance with the law. This research uses descriptive qualitative methods and uses evaluation theory according to William N Dunn with its criteria indicators, namely Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, and Appropriateness. Data collection techniques use primary and secondary data sources, namely primary data sources including observation and interviews while secondary data sources with literature studies and documentation are then combined for validity using triangulation techniques. For data analysis using the Miles and Huberman model, namely by collecting data, reducing data, presenting data, then drawing conclusions. The results obtained show that the desired results are not quite optimal. This is due to the obstacles faced, including distance that causes limited access and information, limited resources, lack of coordination between agencies, and also the presence of brokers who often harm the community. There needs to be binding or compelling rules, in addition to the awareness of all parties to make a real contribution in an effort to improve the quality of population administration services so that all matters relating to population data can be resolved so that the realisation of an orderly national population administration in accordance with the laws and regulations